Headline News

header-int

7. Paradok Dana Desa

Jumat, 11 Mei 2018, 09:23:08 WIB - 139 | Ir. Erizon, M.T

Pembicaraan tentang Desa selalu menjadi minat banyak pihak, baik kaum politikus maupun para peniliti. Jika tidak membicarakan desa, rasanya para politisi tidak disebut merakyat atau tidak mengakar. Bahkan bisa kalah dalam suatu pemilihan apa saja. Teori-teori besar pengetahuan banyak yang lahir dari perhatian terhadap desa. Tulisan Mao (Bapak Pendiri China Modern) tahun 1927 yang terkenal dalam bukunya “Desa Mengepung Kota”    dalam upayanya mengalahkan dan mengusir Jenderal Chiang kai-Shek ke Pulau Formosa (Taiwan sekarang), juga bercerita tentang “desa”. Dalam tulisan itu dilukiskan, tentang potensi desa yang sangat besar, terutama pangan dan sumberdaya manusianya: penurut, kepatuhan, kebaikan, dan ketulusan masyarakat desa dalam mendukung pemimpinnya akan menjadi potensi yang kuat bagi Mao menggerakkan revolusi mengalahkan kaum nasionalis yang dipimpin Chiang kai-Shek. Sejarah akhirnya membuktikan, Mao menang dan menjadi Pempin China.

 

 Ada juga tulisan Clifford Geerts dalam bukunya The Religion of Java yang mencetuskan lahirnya istilah kaum santri, abangan dan priyayi di pedesaan Jawa, yang menjadi inspirasi kaum politisi untuk merebut suara rakyat pedesaan. Jadi desa memang selalu menjadi hal yang menarik untuk dibicarakan

 

Kali ini, tanggal 9 dan 10 Mei 2018, dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahun 2018 di Jakarta, para pejabat pusat juga bicara tentang desa. Tentu saja dalam konteks isu kekinian : Mendorong rakyat desa untuk mandiri dan terlepas dari kemiskinan. Membicarakan desa dengan segala kekurangannya:  kemiskinannya, keterbatasannya, keluguannya, dan kesederhanaannya. Dihadiri oleh eselon 1, dan pejabat dari Menteri keuangan, Menko Kesra, Mendagri, Bappenas dan para Bupati atau yang mewakili dari seluruh Indonesia.

 

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Menteri Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.  Saya tidak tahu pasti, apakah suasana desa bisa dirasakan atau ditangkap dalam kemegahan ruang pertemuan ini. Kok saya bermimpi, sekali kali pertemuaan nasional untuk membicarakan desa diadakan di desa: yang tak ada ac, listrik hidup padam, jalan yang rusak, air yang tak jernih, konsumsinya ubi rebus dan teh wedang hangat, sanitasi yang kurang layak, makanan ala kampung, dan pengeras suaranya pinjaman dari mesjid. Dengan demikian, para menteri akan tahu desa yang sesungguhnya, dan kebutuhan yang dimimpikan masyarakat desa. Jika mimpi ini terlaksana betapa banyaknya uang berputar di pedesaan tempat acara. Para pejabat tidak akan keluyuran ke Mall setelah acara dibuka Menteri. Mereka akan tekun sambil merenung nasib desa. Barangkali paradok dengan pemikiran para pejabat pusat.

 

Tema kegiatan ini adalah “Cepat Salur, Tepat Guna, Siap Pertanggungjawaban”.  Dengan beberapa catatan dapat dilaporkan. Sampai bulai Mei ini masih ada daerah yang belum menyalurkan tahap pertama sama sekali. Harusnya tahap ke dua sudah mulai dicairkan, namun kendala administrasi dan rasa takut banyak pejabat desa menjadi kendala yang sulit. Pejabat Desa takut dipanggil-panggil penegak hukum karena ketidak pahaman administrasi aparatur desa.

 

Dari Evaluasi Menteri Desa, Peningkatan dana desa dari tahun ke tahun terus bertambah. Pada tahun 2015 senilai Rp. 20,67 T (Rp. 280,3 juta per desa)  hingga menjadi Rp. 46,98 T tahun 2016 dan Rp. 60 T tahun 2017 atau menjadi sekitar Rp. 800,4 per desa. Pak Menteri menyampaikan, banyak manfaat dari dana desa yang sudah mulai dirasakan masyarakat. Jalan desa sepanjang 123.858 km, 791.258 meter jembatan, pasar desa 6.576, BUMD 26.750, dan sebagainya. Demikian arahan Pak Menteri berdasarkan laporan staf beliau yang turun ke desa-desa.

 

Bahkan angka Gini rasio menurun drastis di pedesaan. Laju penurunan kemiskinan di pedesaan saat ini lebih cepat dibandingkan perkotaan. Angka gini rasio juga sudah turun menjadi 0,393, sedangkan di perkotaan masih sekita 0,407.  Dengan kekuatan dorongan dana desa yang sangat kuat, kata Pak Menteri, pada tahun 2030 Indonesia diprekdeksi akan menjadi negara ber-kekuatan ekonomi no 4 di dunia setelah China, India, dan USA. Sedangkan rangking PDB saat ini sudah mencapai rangking ke 9 setelah China, USA, India, Jepang, Jerman, Ingris, Perancis, Brasil.

 

Oleh karena itu, pembangunan desa menjadi sangat penting karena pembangunan desa ternyata dapat mendorong kemerataan pembangunan dengan cepat dan sekaligus meningkatkan pertumbuhan. Namun Pak Menteri salahkan kabupaten, bahwa penyaluran dana desa di level kabupaten sering tersendat-sendat. Ini akan merugikan daerah karena uang tidak dapat diputar segera di desa-desa sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi.

 

Pemanfaatan dana desa difokuskan pada minimal 5 kegiatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas desa. Penyaluran dilakukan dari 2 tahap menjadi 3 tahap. Tahap 1, penyaluran 20% (januari-minggu ke -3 Juni), tahap ke 2 maret hingga minggu ke 4 Juni, dan 40% lagi tahap ke 3 paling cepat Juli. Jika daerah (bupati) tidak segera menyalurkan dana desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima RKUD, menteri keuangan dapat memberikan sanksi berupa penundaan dana DAU kabupaten. Upaya percepatan dana desa yang tergesa-gesa dan asal kerja oleh para pekerja di desa, menimbulkan kekuatiran akan rendahnya mutu pekerjaan, dan tidak tepat gunanya sasaran, sehingga juga paradok dengan keinginan masyarakat desa untuk memperoleh prasarana dan sarana yang baik.

 

Evaluasi dari Dirjen Perimbangan Keuangan daerah, depertemen Keuangan, menyebutkan dari Rp. 11,7 T dana desa tahap 1, dan Rp. 3,8 T dana tahap 2 yang telah disalurkan dari rekening KPPN ke rek Kas daerah, baru Rp. 1,41 yang telah disalurkan dari kas daerah ke kas desa untuk 210 daerah (24.502 desa). Ini harus dilakukan percepatan, termasuk di Kabupaten Pesisir Selatan. Kalau ternyata belum disalurkan 7 hari paling lama, maka akan dilakukan penundaan DAU dan DAK pada bulan Juni 2018.. Oleh karena itu, BPKD dan DPMKB segera menyalurkan, tanpa atau tidak ada Perdes APBDesa, karena ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

 

Masih ada 10 propinsi yang sama sekali belum menyalurkan dananya pada tahap ke 2. Pemda Pesel harus segera menyalurkan dana tahap ke 2. Jika ada masalah atau pemerasan dari aparatur atau siapa saja, dapat dilaporkan melalui Call centre 1500040, atau SMS ke 0877-88990040 dan 0812-88990040 di Kejaksanaan Agung. Setiap individu dan para kades dapat mengadukan masalah apa saja ke Call centre di atas. Menurut Jaksa Agung, dalam jangka 3 hari akan ditindak lanjuti. Jaksa Agung menyarankan, jika ada masalah dalam penyaluran dana desa, agar lebih diutamakan   penyelidikan terlebih dulu oleh Inspektorat Kabupaten. Jika ada indikasi korupsi, baru pemerintah daerah meneruskan ke Kejaksaaan dan polisi. 

 

Sesungguhnya  Tujuan Dana Desa sangatlah baik dan mulia. Tujuannya adalah untuk  menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan. Diharapkan dampak dana desa akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan daya beli, menurunkan kemiskinan, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sasarannya adalah para penganggur, setengah penganggur, penduduk miskin, penermia PKH, dan keluarga memiliki bayi Stunting. Demikian......

 

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Wadah informasi bagi masyarakat dari pemerintah. Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebuah kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.749,89 km² dan populasi ±420.000 jiwa. Ibu kotanya ialah Painan.
© 2018 Kabupaten Pesisir Selatan. Follow Me : Facebook Youtube