Pesisir Selatan, 19/4/18 - Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Pesisir Selatan menilai pemerintah setempat perlu mengantongi peta investasi untuk memudahkan investor dalam melihat peluang berinvestasi di daerah itu.
"Peta investasi dibutuhkan sehingga investor baik dalam maupun luar negeri tidak lagi bertanya-tanya mengenai potensi daerah ketika ingin berinvestasi," kata juru bicara fraksi Partai Golongan Karya DPRD Pesisir Selatan, Hardion usai rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD setempat terhadap Ranperda Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Kearsipan, Rabu (18/4/18).
Kendati demikian, tambahnya, peta investasi tersebut harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga investor tidak merasa dibohongi dan kepercayaan terhadap daerah tetap bisa dipertahankan.
"Jangan sampai kita menyebutkan bahwa daerah memiliki puluhan ribu hektare lahan yang bisa ditanami kelapa sawit namun kenyataannya tidak ada, itu tidak boleh karena akan membuat buruk citra daerah di mata investor," ungkapnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga mesti menyiapkan aturan-aturan yang ideal sehingga investor tertarik untuk menanamkan modalnya seperti kepastian hukum, kepastian pelayanan dan lainnya.
Ia menyebutkan dengan masuknya investor ke daerah maka akan mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru, serta menambah pundi-pundi pendapat asli daerah.
Hanya saja ia menekankan pemerintah mesti selektif memberikan peluang, investor mesti yang mengembangkan usaha pro lingkungan, menyerap tenaga kerja lokal dan bermitra dengan UMKM ataupun koperasi.
Sementara itu, Bupati setempat, Hendrajoni menyebutkan rencana melahirkan Ranperda Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Kearsipan lahir dari pihaknya, dengan harapan khususnya untuk Ranperda Penanaman Modal memudahkan investor menginvestasikan modalnya di daerah setempat.
"Selain mudah tentu saja investor memiliki kepastian hukum ketika berinvestasi, mudah-mudahan semua pihak mendukung lahirnya perda ini," katanya lagi.