Headline News

header-int

Penegakan hukum, masyarakat dan penyelenggara pemerintah menuju pembangunan yang terarah

Jumat, 02 Feb 2018, 14:53:59 WIB - 115 | M. Joni, S.H

Bila kita simak agenda pembangunan daerah Pessel tentang penegakan aturan hukum dalam rangka menjadikan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesionalisme, kondisi ini jelas menuntun Pemda Pessel harus melakukan pendayagunaan sistim pengawasan terhadap kinerja aparatur daerah, hal tersebut bertujuan agar pembangunan tepat sasaran sesuai dengan program pembangunan yang diharapkan.

Setiap Perangkat Daerah (PD) Pemda Pessel didalam menjalankan tugas yang diemban akan mendapat pengawasan yang terus menerus dilakukan, kondisi saat ini yang diutamakan melalui pembenahan penengakan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) berkerja dengan penuh tanggung jawab serta dituntut profesional didalam memberikan pelayanan yang prima kepada publik.

Kedisiplinan seorang aparatur mencerminkan wibawa pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka setiap PD tidak lagi bekerja asal jadi saja, namun harus memiliki program kerja yang jelas, penyelesaian program kerja yang tepat dan tidak melanggar kaerah-kaedah tuntunan aturan serta selalu melaksanakan koordinasi yang tinggi dengan segenap pimpinan, termasuk dengan unsur DPRD.

Kepedulian PD terhadap rakyat merupakan suatu tindakan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera melalui pemenuhan hak-haknya salah satunya adalah keluar dari keterpurukan kemiskinan dan kebodohan, itu bisa dilakukan dengan menyelenggarakan pembangunan fisik dan non fisik salah satu dengan pembangunan Insfrastruktur sarana dan prasarana yang dilaksanakan dengan tepat sasaran dengan kata lainnya, tidak adanya pemotongan komisi atau persentase yang dapat membuat fisik instrastruktur tidak lagi sesuai dengan program pembangunan.

Kabupaten/ Kota tepatnya di Provinsi Sumatera Barat masih terdapat potensi yang belum digarap, ini menuntut peran aparatur pemerintah didalam menjalankan tugas yang diemban peka melihat potensi yang dimiliki termasuk upaya membebaskan masyarakat dari kemiskinan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat, maupun peningkatan pembangunan fisik sarana dan parasarana yang dibutuhkan didalam peningkatan perekonomian masyarakat.

Begitu Pemda Pessel dituntut untuk selalu berupaya mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah ini artinya, sudah seharus para PD membuat suatu konsep yang matang tentang kebutuhan masyarakat dan pembangunan, disamping juga Kepala Daerah dituntut untuk selalu memonitoring kegiatan kepala PD.

Tindakan penyalahgunaan wewenang akan memicu terjadi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) apalagi dilakukan secara berlebihan yang pada akhirnya dapat merugikan daerah, pembangunan dan masyarakat, sebab kebutuhan pembangunan yang diharapkan tidak bakal tercapai karena dana banyak tersedot keluar jalur untuk memperkaya diri sendiri, sehingga disenyalir proyek yang dilaksanakan banyak yang fiktif atau sebagian saja yang terlaksana melalui penegakan supremasi hukum juga menjadi cerminan suskesnya kinerja pelaksana pemerintahan sehingga pembangunan bisa terwujud dan tepat sasaran yang pada akhirnya akan terwujud masyarakat yang sejahtera, cerdas, berdaulat, adil dan beradab.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Wadah informasi bagi masyarakat dari pemerintah. Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebuah kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.749,89 km² dan populasi ±420.000 jiwa. Ibu kotanya ialah Painan.
© 2018 Kabupaten Pesisir Selatan. Follow Me : Facebook Youtube