Headline News

header-int

Selamat Bertugas Wali nagari

Senin, 14 Mei 2018, 08:45:01 WIB - 177 | Ir. Erizon, M.T

Hari Senen ini, tanggal 14 Mei 2018, akan berlangsung salah satu sejarah demokrasi pada sebanyak 102 nagari dari 104 nagari yang mengadakan pemilihan walinagari serentak di Pesisir Selatan pada tanggal 3 Mei yang lalu. Peristiwa penting itu adalah pelantikan wali nagari terpilih. Semestinya 104 wali nagari yang dilantik, tapi karena masih ada masalah yang belum terselesaikan di tingkat nagari antar calon yang berkompetisi pada  2 nagari, maka sambil menunggu proses penyelesaian hukum di semua tingkat, pelantikannya ditunda sampai adanya kepastian hukum. 

Walinagari, yang di luar Sumatera Barat disebut Kepala Desa, akan dilantik oleh Bupati Kepala Daerah, dan disaksikan oleh ribuan masyarakat secara terbuka. Berpakaian putih bersih, pakaian kebesaran pamong. Mereka disumpah sebagaimana layaknya pejabat yang telah diberi amanah. Seluruh Walinagari  disematkan pada baju putihnya “pertanda” beliau pejabat yang dipercaya dan menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 45, dengan sebuah “benggo” yang menempel gambar burung garuda. Tidak semua orang boleh memakai benggo itu. Benggo atau tanda pangkat jabatan, hanya pejabat tertentu yang  dapat memakainya, yakni Walinagari, camat, Bupati/walikota dan Gubernur. Pejabat yang memiliki kekuasaan atau kewenangan atas wilayah tertentu. Pejabat lainnya tidak boleh pakai simbol itu.

Namun dibalik “benggo” itu ada tanggung jawab yang luar biasa atas amanah dari masyarakat yang memilihnya atau masyarakat yang kebetulan tidak memilih. Ketika menjadi pemenang atau peraup suara terbanyak, amanah dari proses demokrasi  haruslah diartikan sebagai amanah dari semua rakyat yang ikut dalam pemilihan walinagari.

Hakekatnya, pengertian walinagari dengan kepala desa sungguh sangat berbeda makna, walaupun dalam undang-undang dianggap sama. Walinagari yang berasal dari dua suku kata yakni “wali” dan “nagari”. Menurut terminalogi pengertian ulama ahlussunah, pengertian wali adalah orang yang beriman lagi bertakwa, tapi bukan nabi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wali diartikan sebagai orang yang diserahi tugas mengurus anak yatim sebelum dia dewasa, atau yang menjadi penjamin, atau teman setia dalam mengelola kepercayaan. Dengan demikian secara sederhana walinagari bisa diartikan sebagai orang yang dipercayai, setia kepada amanah lagi beriman, dan dipercaya dalam mengelola nagari beserta isinya. Dengan demikian, sebutan walinagari di Sumatera Barat  ternyata memang berbeda hakekat dengan kepala desa di luar Sumatera Barat. Kepala desa terasa terlalu formal, dan hanya mengurus yang formal-formal saja, sementara walinagari bisa mengurus yang tidak formal, sepanjang dimintakan adat, agama dan masyarakatnya. Memang tugas walinagari sangat berat dibandingkan dengan kepala desa.

Betapa hebatnya para orang tua kita zaman dahulu, menamakan walinagari untuk seorang kepala desa.  Bukan lurah, Bukan pula Angku palo, bukan kepala desa, atau bukan pula Tuanku Lareh seperti zaman Belanda. Dari sisi formal konstitusi, Walinagari adalah pemimpin untuk semua, baik   bagi yang memilih maupun yang tidak memilih. Walinagari telah bertransformasi diri dalam waktu singkat  menjadi pamong.

Asal kata “pamong” berasal dari bahasa jawa “among” atau “emong” artinya adalah mengasuh,  membimbing atau mendidik. Dari kata among kemudian menjadi pengamong atau pengemong, yang artinya orang yang mengasuh atau orang yang mendidik. Adapun kata “praja” berasal dari bahasa Jawa kuno, yang diartikan negara atau kerajaan. Dengan demikian secara entimologis, pamong adalah mereka  yang melaksanakan tugas-tugas mulia kemanusiaan, yakni mendidik masyarakatnya, mengajak masyarakatnya ke arah yang baik, atau mengasuh masyarakatnya agar masyarakatnya tenteram dan sejahtera.

Oleh karena itu, seluruh Walinagari perlu mulai membaca dan mempelajari mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Menjaga harkat dan martabat  pamong. Ketika sesorang sudah masuk dalam suatu sistem, maka dia akan diatur oleh aturan aturan yang membatasinya. Ada nilai-nilai etika, dan ada juga nilai yuridis yang membatasi ruang gerak walinagari sebagai abdi negara. Walinagari diharuskan mulai mempelajari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,  dengan segala perubahan perubahannya; undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Belum lagi beberapa Peraturan pemerintah dan Peraturan Menteri yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dana desa.

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 hingga pasal 32 banyak dijelaskan tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan   hal –hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang kepala desa atau walinagari. Tugas yang paling pokok dari walinagari adalah menyelanggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan memberdayakan masyarakat nagari.

Untuk lebih rinci dan teknis, sesuai dengan kondisi daerah setempat, di Kabupaten Pesisir Selatan  diperjelas oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.  Agar tidak terjadi salah pengertian dan ribut-ribut dengan Badan Musyawarah Nagari (bamus Nagari) Walinagari dapat mempelajari Perda tersebut lebih detil. Mengenai tugas, fungsi, kewenangan dan hak walinagari diatur dalam pasal 34 hingga pasal 45. Sedangkan tugas pokok, dan kewenangan, serta hak-hak  Bamus  dapat dilihat dan dipedomani pasal 58 hingga pasal 65 pada Perda tersebut.

Setelah masa-masa riang dan gembira atas kemenangan, pada bulan kedua setelah pelantikan walinagari harus mulai menyusun Visi, Misi, Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa, serta konsolidasi dalam masyarakat dan pemerintahaannya. Ber-iya sekata dengan anggota Bamus. Merumuskan Peraturan nagari tentang hal-hal yang penting bagi nagari. Mengelilingi nagari, melihat batas-batas nagari, memperkirakan potensi nagari, dan menyusun atau mengevaluasi Rencana Tata Ruang Nagari. Mempelajari kembali rencana belanja nagari.

Menjadi pemimpin bukan berarti bisa main copot pejabat yang sudah ada seenaknya. Walaupun walinagari ada kewenangan untuk itu. Tapi perlu evaluasi yang baik dan rasional untuk 6 bulan ke depan. Tidak balas dendam. Sebaiknya tetap berbasis kompetensi dan kemampuan dalam menetapkan para Kaur yang akan membantunya. Demikian juga kerjasama dengan anggota BAMUS perlu menjadi perhatian pokok, karena setiap kebijakan yang akan dilaksanakan memerlukan persetujuan dari BAMUS dalam bentuk Peraturan Nagari.  Pengamatan selama ini, keributan walinagari dengan Bamus telah memperlambat laju pembangunan, dan stabilitas suatu nagari. Walinagari yang baik hubungannya dengan Bamus cenderung ditunjukkan kinerja wali nagari yang makin baik sehingga mendorong percepatan pembangunan di nagari tersebut. Selamat bertugas, dan selamat berkarya untuk 6 tahun ke depan.

 

 

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Wadah informasi bagi masyarakat dari pemerintah. Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebuah kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.749,89 km² dan populasi ±420.000 jiwa. Ibu kotanya ialah Painan.
© 2018 Kabupaten Pesisir Selatan. Follow Me : Facebook Youtube