Ada Apa Dengan Sosial Media Kita Saat Ini?

Sebuah pertanyaan yang relevan saat ini. Jika kita melihat berita di media nasional beberapa waktu yang lalu tentang fenomena perilaku warganet/netizen Indonesia di dunia maya, terutama media sosial, maka kiranya perlu intuk kita renungkan. Bangsa kita merupakan warganet yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara, memang terasa menyedihkan.

Micoroft merilis hasil riset tentang tingkat kesopanan digital saat berkomunikasi di internetmelalui Laporan Digital Civility Index (DCI). Penelitian yang telah memasuki tahun kelima ini dilakukan dengan cara mengamati sekitar 16.000. Studi ini mencakup 9 wilayah Asia-Pasifik (APAC), yaitu Australia, India, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Adapun lama penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yakni dalam kurun waktu bulan April hingga Mei 2020. Dan yang menjadi responden studi ini adalah para remaja hingga orang dewasa dengan mengetahui kebiasan mereka berinteraksi secara online tentang dan pengalaman mereka menghadapi risiko online

Hasilnya, indeks kesopanan berkomunikasi tersebut turun delapan poin ke angka 76 setelah sebelumnya berada diangka 68. Artinya semakin tinggi angkanya tingkat kesopanan semakin buruk. Angka tertinggi diraih oleh Singapura dengan nilai 59 poin. Hal ini menunjukkan warganet atau netizen Indonesia menempati urutan terbawah se-Asia Tenggara di bawah Vietnam.

Sebagai salah satu pemerhati media sosial, penulis mencoba memadukan penyebab risiko kesopanan ini begitu memburuk dengan fenomena yang terjadi khususnya di Pesisir Selatan. Setidaknya terdapat 3 faktor yang mempengaruhi ketidaksopanan tersebut, diantaranya :

1. Hoax dan penipuan, hasil penelitian tersebut menyebutkan faktor ini merupakan faktor tertinggi, yakni 47 persen. Penulis mengamati, pandemi Covid-19 yang mengganggu perekonomian masyarakat membuat keadaan menjadi tidak pasti. Akibat minimnya kemampuan meliterasi terutama literasi digital membuat masyarakat tidak mampu menyaring banjir informasi tentang pandemi ini. Pandemi juga mengakibatkan kelumpuhan ekonomi di masyarakat. Begitu bertubi-tubi. Namun hasil penelitan ini juga menunjukkan hal yang positif yakni naiknya nilai empati masyarakat Indonesia saat pandemi sebesar 11 poin menjadi 59 poin. Sebagian orang memanfaatkan pandemi ini dengan melakukan penipuan atas nama aksi sosial. Hoax tentang data penerima bantuan BLT yang mengakibatkan pengrusakan kantor Wali Nagari di beberapa tempat. Penerimaan SMS dan pesan instan berantai yang mengatakan penghimpunan data penerima bantuan marak terjadi yang padahal mereka yang mengirimnya tersebut hanya ingin mencuri data pribadi masyarkat.
2. Ujaran Kebencian/ Hate Speech, yakni 27 persen. Harus diakui tahun 2020 merupakan tahun yang penuh dinamika. Selain dihadapi oleh ketidakpastian karena pandemi, rakyat juga dihadapi dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Hal ini menimbulkan rasa frustasi  pada keadaan tersebut. Rasa yang menimbulkan pemikiran bahwa “harus ada yang disalahkan” sebagai akibat pandemi ini. Siapapun bisa dijadikan sasaran, apakah itu pemerintah, pejabat, tokoh masyarakat maupun warganet sendiri. Sadar ataupun tidak sadar mereka menumpahkan “kemarahan dan kekesalan” tersebut di media sosial melalui ujaran kebencian sebagai ungkapan rasa frustasi tersebut. Situasi jelang Pilkada juga memicu polarisasi masyarakat melalui opini yang berbalut ujaran kebencian ini. Media sosial menjadi sarana pelampiasannya. Hingga saat ini polarisasi tersebut masih ada walaupun Pilkada di Pesisir Selatan telah berakhir.
3. Diskriminasi, adalah faktor yang bernilai besar yaitu 13 persen. Jika kita kerucutkan melalui perspektif lokal tingkat nagari, hal ini bisa dijadikan rujukan. Kesimpangsiuran data penerima BLT menimbulkan opini dalam masyarakat bahwa pengambil kebijakan lokal yaitu Wali Nagari telah melakukan tindakan diskriminasi terhadap masyarakat. Masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan merasa mendapat perlakukan diskriminasi dengan mengatakan Wali Nagari hanya mengutamakan pihak-pihak terdekatnya saja. Jika dilihat secara makro memang masih ada perlakuan diskriminasi dihembuskan pihak tertentu tentang persoalan mayoritas (muslim) dan minoritas (non muslim) atau isu persoalan masyarakat Papua. Mereka mengetahui isu diskriminasi ini merupakan isu yang “menarik” dilempar ke masyarakat Indonesia yang memang minim kemampuan literasinya.

Hasil riset ini menuai reaksi yang beragam. Warganet Indonesia ada yang menerima ada yang menolak. Ada yang merisak/membully melalui akun media sosial Microsoft ada yang menerimnya untuk dijadikan sebagai pengingat untuk memperbaiki diri. Tidak lama namun hasil riset ini kembali menujukkan buktinya, komentar warganet di akun tersebut sebagian besar menunjukkan ketidaksopanannya hingga akhirnya menutup komentar pada akun tersebut. Cukup menggelikan.

Penulis sendiri menganggap hasil survey ini perlu dijadikan intropeksi. Karena di sisi lain pada riset ini ditemukan hasil bahwa sebanyak 4 dari 10 responden mengaku bahwa tingkat kesopanan warganet Indonesia semakin membaik. Rasa kedermawanan masyarakat Indonesia meningkat, hal itu didorong oleh rasa kebersamaan yang lebih besar dan saling tolong-menolong di media sosial melalui baik dari individu (influencer) maupun lembaga sosial masyarakat yang telah mendapat pengakuan dari warganet sendiri. Ini menjadi bukti literasi digital menjadi sebuah keniscayaan dan dibutuhkan saat ini. Bagaimana pentinngnya kita melakukan literasi digital? Pada kesempatan lain akan penulis paparkan.