Headline News

header-int

ALIRMAN SORI:

, 19 Januari 2010, 00:00:00 WIB - 641 | Kontributor :

Rakyat sangat siap dengan pemilihan langsung apabila Pilkada serentak dilaksanakan tahun 2010 ini terealisasi. Hanya elit politik saja yang tidak siap dengan pemilihan langsung sehingga harus dikembalikan lagi pemilihan ke DPRD. Kalau wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD direalisasikan, maka akan terjadi kemunduran karena telah melanggar cita-cita luhur rakyat.

Demikian pendapat Alirman Sori, SH, M.Hum, MM, anggota DPD RI asal Sumatera Barat dalam diskusi di Gedung Pers Room DPD RI, Jakarta (15/01). Acara yang bertajuk " Kontroversi Pemilihan Gubernur" yang digelar oleh DPD RI bekerjasama dengan Radio Smart FM Jakarta mengahadirkan Ryas Rasyid, Penggagas dan mantan Menteri Otonomi Daerah serta Hadar N Gumay dari Cetro.

Alirman menambahkan, kalau dari sisi teknis dan biaya yang menjadi masalah pemilihan Gubernur dikembalikan ke DPRD, harusnya Gubernur ditunjuk saja oleh presiden sehingga tidak perlu memerlukan biaya. Agar pemilihan kepala daerah lebih efektif, selayaknya hanya ada dua pemilu, yaitu pemilu legislative dan pemilihan eksekutif yang terdiri dari pemilihan presiden dan kepala daerah yang digelar secara bersamaan. Sehingga tidak perlu lagi rakyat melakukan pemilihan sampai delapan kali dalam lima tahun.

" Namun yang menjadi persoalan bukan pemilihan itu, tetapi pemerintah pusat yang tidak sepenuh hati memberikan kewenangan mengurus daerahnya. Ini hanya bentuk kecurigaan pusat saja terhadap daerah". Ulas Alirman yang juga Wakil Sekretaris Badan Kehormatan (BK) DPD RI.

Hadar N Gumay, Direktur Eksekutif, Cetro tidak sependapat dengan wacana Mendagri melakukan pemilihan Gubernur oleh DPRD. Menurutnya wacana tersebut tidak mengakomodir semangat otonomi daerah karena tidak memberikan kesempatan masyarakat menggunakan hak pilihnya. Gagasan Mendagri tidak memiliki wawasan yang matang. Karena dirubahnya pemilihan Gubernur ini jangan bukan hanya dipandang secara teknis dan biaya. Tetapi juga sistem yang harus diperbaharui. UU atau peraturan pemerintah harus dipersiapkan dahulu.

" Bila pemilihan gubernur jadi dilakukan DPRD maka itu adalah kemenangan partai politik, rakyat sangat dirugikan", ujar Hadar N.Gumay.

Menurut Ryas Rasyid, dia sebagai penggagas otonomi daerah, sebenarnya ia berkeinginan menempatkan otonomi itu di provinsi agar kewenangan gubernur kuat. Namun pusat malah menuduh itu mengarah kepada Negara federalsiasi. Apalagi saat itu Amien Rais, Dawam Raharjo dan Marwah Daud Ibrahim sedang mengusung negara federasi. Sehingga wacana itu gagal.

" Saya tidak sepakat kalau gubernur dipilih DPRD atau ditunjuk oleh presiden karena akan semakin memperkuat kewenangan presiden yang sudah sangat kuat. Presiden telah mengangkat Menteri, Duta Besar, Kapolri dan Jaksa Agung. "Jelas Ryas.

Ryas menambahkan, harus ada penegasan daerah otonomi, sehingga Pilkada dapat berjalan dengan system yang baik. Tidak ada system di dunia yang memakai system daerah otonomi dua sekaligus. *(01)

  

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Wadah informasi bagi masyarakat dari pemerintah. Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebuah kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.749,89 km² dan populasi ±420.000 jiwa. Ibu kotanya ialah Painan.
© 2020 Kabupaten Pesisir Selatan. Follow Me : Facebook Youtube