Menggagas Kedaulatan Pangan dari Pesisir Selatan

Oleh: Yoni Syafrizal

Di tengah tantangan perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, serta ketergantungan pada impor bahan pangan strategis, ketahanan pangan menjadi isu krusial yang harus diperkuat dari level nasional hingga daerah. Setiap wilayah memiliki peran dan kontribusi penting dalam menopang kemandirian dan kedaulatan pangan Indonesia.

Secara nasional, Indonesia masih menghadapi ketergantungan impor yang cukup tinggi, seperti gandum yang mencapai lebih dari 10 juta ton per tahun, dan kedelai sekitar 2,5 juta ton. Kondisi ini menunjukkan urgensi penguatan kapasitas produksi pangan dalam negeri, termasuk dari daerah-daerah penghasil utama.

Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) di Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian. Dengan karakter geografis yang beragam, luas lahan baku sawah yang mencukupi, serta komitmen kuat dari pemerintah daerah, Pessel dapat menjadi barometer ketahanan pangan di tingkat kabupaten.

Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, lahan baku sawah (LBS) tahun 2024 tercatat mencapai 22.832 hektare. Dari jumlah itu, sekitar 75 persen telah memiliki jaringan irigasi, meskipun 35 persen di antaranya belum berfungsi secara optimal. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang perbaikan infrastruktur penunjang produktivitas.

Di tingkat provinsi, Sumatera Barat mencatat luas panen padi sebesar 300.565 hektare dengan produksi mencapai 1,482 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2023. Pessel sendiri berkontribusi signifikan terhadap capaian ini melalui sentra-sentra produksi padi di berbagai kecamatan.

Selain padi, komoditas jagung juga menjadi unggulan. Pada 2024, luas tanam jagung di Pessel mencapai 17.960 hektare, dengan luas panen 17.350 hektare dan total produksi sebesar 126.656 ton. Angka ini menempatkan Pessel sebagai penghasil jagung terbesar kedua di Sumatera Barat, sekaligus memperkuat posisinya dalam peta pangan provinsi.

Melihat capaian tersebut, Pessel memiliki modal kuat untuk tampil sebagai model daerah yang tangguh dalam menjaga ketersediaan pangan, baik untuk konsumsi lokal maupun sebagai penopang pangan provinsi dan nasional. Namun, potensi itu harus dibarengi dengan inovasi, tata kelola yang baik, serta pemberdayaan kelembagaan tani.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah merespons kebutuhan itu melalui berbagai program strategis. Salah satunya adalah pelaksanaan musim tanam serentak yang ditargetkan seluas 15.800 hektare untuk periode April–September 2025/2026. Program ini diharapkan dapat mengoptimalkan masa tanam dan panen, sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi pupuk dan sarana produksi.

Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, menyatakan bahwa sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat. Dia menegaskan, dengan kemandirian pangan di tingkat rumah tangga, maka ketahanan pangan daerah dapat terbangun secara berlapis dan berkesinambungan.

Dalam aspek inovasi budidaya, Pessel juga memperkenalkan metode Mulsa Tanpa Olah Tanah (MTOT). Teknik ini merupakan pendekatan konservatif yang hemat biaya, ramah lingkungan, dan cocok diterapkan di lahan pertanian dengan kondisi terbatas. Hasil demplot MTOT menunjukkan peningkatan hasil panen yang cukup signifikan, yakni antara 6,8 hingga 7,5 ton per hektare.

Keberhasilan metode MTOT menunjukkan bahwa pendekatan lokal yang berbasis pengetahuan dan inovasi teknologi sederhana dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan produktivitas pangan.

Di sisi kelembagaan, Pemkab Pessel secara rutin menggelar evaluasi kinerja penyuluh pertanian dan petugas peternakan sebagai ujung tombak di lapangan. Evaluasi ini tidak hanya untuk menilai kinerja, tetapi juga sebagai forum koordinasi dan pembaruan pengetahuan terkait teknik budidaya, hama penyakit, hingga teknologi tepat guna.

Pemerintah juga terus mendorong terbentuknya kelompok tani dan gabungan kelompok tani (gapoktan) yang kuat dan mandiri, sebagai basis implementasi program dan jembatan menuju akses permodalan, pelatihan, serta pemasaran hasil panen.

Seiring dengan itu, strategi ke depan tidak hanya terfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penguatan nilai tambah produk lokal. Hal ini dilakukan melalui pelatihan pascapanen, pengemasan produk, serta pengembangan pasar berbasis digital yang mulai menyentuh UMKM pertanian di tingkat nagari.

Untuk memperkuat rantai distribusi, pemerintah daerah tengah merancang sistem logistik pangan yang menjangkau seluruh nagari, dengan biaya distribusi rendah dan jaringan pasar yang stabil. Tujuannya, agar harga pangan di tingkat konsumen tetap terjangkau, sementara petani tetap memperoleh margin usaha yang layak.

Di tingkat nasional, strategi ketahanan pangan disusun melalui empat pilar utama: menjaga ketersediaan, memperluas akses masyarakat terhadap pangan, meningkatkan kualitas dan keamanan pangan, serta memastikan keberlanjutan produksi. Strategi ini telah menjadi acuan bagi pemerintah daerah, termasuk Pessel, dalam menyusun kebijakan lokal.

Pemerintah daerah juga mulai membuka ruang kolaborasi dengan pihak swasta, akademisi, serta lembaga riset untuk mengembangkan pertanian presisi, penggunaan irigasi tetes, serta pemanfaatan data satelit untuk pemetaan lahan potensial.

Melalui langkah-langkah ini, Pessel tidak hanya mengejar swasembada pangan, tetapi juga mencanangkan dirinya sebagai daerah yang mampu menyumbangkan cadangan pangan strategis bagi Sumatera Barat dan nasional.

Namun demikian, sejumlah tantangan masih membayangi, mulai dari konversi lahan pertanian menjadi permukiman, degradasi kesuburan tanah, minimnya regenerasi petani, hingga keterbatasan pembiayaan. Semua ini memerlukan perhatian lintas sektor dan kebijakan yang terintegrasi.

Jika konsistensi kebijakan dan semangat inovasi ini terus terjaga, maka bukan tidak mungkin Kabupaten Pesisir Selatan akan menjadi model ketahanan pangan daerah yang tidak hanya berdaya tahan, tetapi juga berdaya saing tinggi dalam mendukung ketahanan pangan nasional secara utuh.