Pemkab Pesisir Selatan Perkuat Kolaborasi Nagari Tingkatkan Mutu Pendidikan

PESISIR SELATAN – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat (Pj) Wali Nagari se-Kabupaten Pesisir Selatan yang menghadirkan Dinas Pendidikan sebagai narasumber untuk memperkuat peran pemerintah nagari dalam mendukung pembangunan pendidikan.

Kegiatan yang diikuti 120 Pj Wali Nagari dari seluruh Kabupaten Pesisir Selatan itu berlangsung di Aula Mandeh Lantai II Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan, Kamis (9/7/2026). Rakor dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Pesisir Selatan, Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H.

Rapat koordinasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten dengan pemerintah nagari dalam menyukseskan berbagai program prioritas daerah serta mempercepat pelaksanaan pembangunan hingga ke tingkat nagari.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, H. Darmawi, S.Pd., M.Pd., menyampaikan materi mengenai Peran Pejabat Wali Nagari dalam Mendukung Peningkatan Mutu Pendidikan, Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), serta Implementasi Program Nagari Pandai.

Dalam paparannya, Darmawi menegaskan bahwa pemerintah nagari memiliki posisi strategis karena menjadi garda terdepan yang paling memahami kondisi masyarakat, termasuk keberadaan anak-anak yang belum bersekolah, putus sekolah, maupun yang tidak melanjutkan pendidikan.

"Pemerintah nagari memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan verifikasi data, mengidentifikasi penyebab anak tidak bersekolah, memberikan pendampingan kepada keluarga, serta membangun kolaborasi dengan sekolah dan Dinas Pendidikan agar anak-anak tersebut kembali memperoleh haknya atas pendidikan," ujarnya.

Berdasarkan hasil verifikasi Dashboard Anak Tidak Sekolah (ATS) Kabupaten Pesisir Selatan, saat ini masih terdapat 4.961 anak yang masuk kategori ATS dan tersebar di 15 kecamatan. Jumlah tersebut terdiri atas 1.949 anak putus sekolah (Drop Out/DO), 1.101 anak lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan (LTM), serta 1.911 anak yang belum pernah bersekolah (BPB).

Data tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengingat setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak. Karena itu, pemerintah nagari diharapkan berperan aktif dalam mempercepat penanganan persoalan tersebut melalui pendataan yang akurat dan pendampingan berkelanjutan.

Selain membahas penanganan ATS, Darmawi juga memaparkan Program Nagari Pandai yang menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di bidang pendidikan, berdampingan dengan Program Nagari Mengaji.

Program tersebut dirancang untuk membangun ekosistem pendidikan berbasis nagari melalui penguatan literasi, numerasi, pendidikan karakter, nilai-nilai keagamaan, seni budaya, olahraga, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung kemajuan pendidikan.

Sebagai koordinator pelaksanaan Program Nagari Pandai, Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan bertugas menyusun kebijakan, memberikan pendampingan kepada pemerintah nagari, melakukan monitoring, hingga evaluasi agar pelaksanaan program berjalan efektif dan berkelanjutan.

Melalui rakor ini, diharapkan seluruh Pj Wali Nagari mampu menjadi motor penggerak pembangunan pendidikan di wilayahnya masing-masing. Sinergi antara Pemerintah Kabupaten, Dinas Pendidikan, pemerintah nagari, sekolah, orang tua, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu menekan angka Anak Tidak Sekolah, meningkatkan mutu pendidikan, serta mewujudkan generasi Pesisir Selatan yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.