Pemkab Pessel Lakukan Sosialisasi Dana Desa dan Asuransi Kesehatan 2020

Pesisir Selatan-Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan kegiatan sosialisasi pengelolaan Dana Desa dan Asuransi Kesehatan tahun anggaran 2020. Hal itu disebutkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pessel, Wendi, Senin (17/2) di Painan.

Dikatakan, sosialisasi dibagi dalam 2 zona. Zona 1 yakni di Hall Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk para walinagari dari 7 kecamatan yaitu Koto XI Tarusan, Bayang, Bayu, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera dan Lengayang.

Zona 2 bertempat di Hall Camat Linggo Saribaganti, dengan peserta walinagari dari Kecamatan Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Airpura, Pancung Soal, Basa IV Balai Tapan, Ranah IV Hulu Tapan, Lunang dan Silaut. Jumlah peserta seluruhnya 197 orang, disamping walinagari juga tim verifikasi kecamatan.

Narasumber menghadirkan KPPN Painan, BPJS Pessel, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Inspektur Daerah, serta dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Disebutkan, PMK 205 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa merupakan regulasi terbaru, salah satu yang berubah terkait mekanisme penyaluran dan porsi pencairan.

Jika semula Dana Desa (DD) disalurkan dari RKUN ke RKUD dan transfer Rekening Nagari, namun aturan yang baru dari Rekening Negara langsung ke Rekening Nagari, tanpa singgah di Rekening Kas Umum Daerah.

Sementara itu, porsi penyaluran semula dengan formula 20+40+40 dibalik 40+40+20 artinya pemerintah menginginkan percepatan penyaluran diawal-awal, sehingga mampu mendorong perekonomian lebih kencang.

Terkait dengan Asuransi Kesehatan, pada tahun ini APBD menyediakan asuransi bagi walinagari dan perangkat nagari se-Pesisir Selatan Rp 1,5 miliar. Hal itu, sesuai dengan amanat Perpres 82 Tahun 2018 tentang Asuransi Kesehatan, bahwa yang memberi kerja (Pemda) wajib membayar asuransi kepada walinagari dan perangkat nagari sebagai penerima kerja. (03)