Headline News

header-int

Pilkada 2020 telah Dimodifikasi

Minggu, 28 Juni 2020, 22:16:59 WIB - 133 | Kontributor : Riva Endra, S.Kom
Pilkada 2020 telah Dimodifikasi

Pesisir Selatan, Indonesia salah satu dari 45 negara di dunia yang akan melakukan proses pemilihan pada tahun 2020 dengan pelbagai modifikasi.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Junaidi, S. Kom, ME melalui pesan whatsAppnya, Minggu (28/06) setelah mendengarkan penjabaran dari Anggota Badan Pengawas Pemilu Fritz Edward Siregar dalam rapat Virtual dengan Kementerian Dalam Negeri RI mengenai pembahasan isu strategis dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilkada 2020 serta konsolidasi lanjutan dan pemantapan pelaksanaan pilkada dengan protokol kesehatan Covid-19,

“Modifikasinya meliputi penerapan protokol standar penanganan covid, atau melalui kantor pos dan elektronik kemudian, melaksanakan tahapan menggunakan teknologi termasuk perhitungan suara, serta menyediakan TPS khusus untuk kelompok berisiko dan juga kesempatan memilih dari rumah/ rumah sakit bagi ODP dan PDP,” katanya.

Dasar utama melaksanakan pilkada 2020 adalah seluruh pelaksanaan tugas, baik tugas penyelenggaram baik KPU dan Bawaslu serta lembaga terkait seluruhnya, harus menerapkan protokol kesehatan.

“Artinya adalah protokol kesehatan pencegahan covid-19 itu menjadi dasar pertama dari berbagai protokol yang akan dilaksanakan, tanpa itu maka kita tidak akan melaksanakan pilkada tahun 2020, yang kedua adalah bahwa kita memaksimalkan teknologi dan informasi dalam pelaksanaan tugas jadi ini dua kunci utama yang menjadi dasar kita untuk bertindak,” jelasnya.

Saat ini, Bawaslu memang sedang melakukan identifikasi beberapa kendala dalam penyelenggaraan pemilu pada masa pandemi agar bisa melihat potensi-potensi kerawanan.

“Bawaslu telah meluncurkan indeks kerawanan pemilihan sesuai dengan kondisi pada saat ini, memang tahun lalu kami sudah mengeluarkan lounching indek kerawanan pemilihan tetapi dengan kondisi covid sekarang maka ada indek-indek yang baru dan juga jangan lupa dilihat bahwa dengan berbagai peraturan yang akan dikeluarkan Perbawaslu dan PKPU tetap kita juga harus memperhatikan peraturan-peraturan lain yang sudah ada,” tambahnya.

Beberapa isu kunci pengawasan pertahapan yang perlu menjadi konsentrasi yang pertama adalah isu dari tahapan verifikasi dukungan calon, karena saat ini ada 154 calon perseorangan, ada dua calon untuk Gubernur yaitu Sumatera Barat dan Kalimantan Utara dan ada 152 calon perseorangan untuk Kabupaten/ Kota.

“Perlu diingat bahwa didalam menjalankan protokol kesehatan maka petugas verifikasi tidak diharapkan bersentuhan fisik, menjaga jarak dan mempergunakan masker dan handsanitaizer. PKPU pemilihan dalam bencana memberikan tiga opsi untuk menerapkan verifikasi yaitu dimana melakukan verifikasi calon perseorangan dimana kemudian para calon dapat dikumpulkan dalam satu desa dan kemudian dilakukan verifikasi, kami sebagai bawaslu mengatakan bahwa verifikasi daring itu berpotensi adanya sengketa apabila pengawas pemilu tidak dilibatkan sejak awal,” ungkapnya.

Kemudian yang kedua terkait dengan tahapan pemutahiran dan penyusunan daftar data pemilih yang perlu dilakukan proses verifikasi ulang agar proses pemutakhiran dapat dilakukan sedetail mungkin agar tidak kehilangan pemilih.

Ditahapan pendaftaran pasangan calon di PKPU juga telah dilakukan perubahan dimana calon yang hadir cuma dua atau tiga orang dan setiap dokumen juga harus disterilkan itu adalah bagian untuk menjaga agar tidak ada penumpukan masa dan disini membutuhkan kerjasama semua pihak karena bagaimana seandainya ada seorang calon yang tetap datang ke kantor KPU melakukan pendaftaran pencalonan tetapi membawa masa, disini KPU harus tegas untuk bisa memastikan agar calon yang datang tidak membawa pendukung.

“Kalau dilihat, ada empat tahapan didalam proses pilkada yang melibatkan banyak orang yaitu tahapan pemutakhiran data pemilih, yang kedua verifikasi calon perseorangan, proses tahapan kampanye dan yang keempat adalah pemungutan suara, kalau kita lihat dari PKPU pemilihan dalam bencana, pertemuan secara tatap muka sangat dibatasi jumlahnya dan pertemuan yang bersifat umum itu dilakukan secara online,” tutupnya

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Wadah informasi bagi masyarakat dari pemerintah. Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebuah kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.749,89 km² dan populasi ±420.000 jiwa. Ibu kotanya ialah Painan.
© 2020 Kabupaten Pesisir Selatan. Follow Me : Facebook Youtube