Sungai di Pesisir Selatan Perlu Dinormalisasi, Karena Sering Menyebabkan Banjir

Pesisir Selatan --Seringnya banjir yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan akibat meluapnya sungai karena kondisinya sudah kritis. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus Pemerintah agar masyarakat yang berada di sepanjang sungai tidak lagi was-was .

Namun keterbatasan anggaran tetap menjadi kendala daerah ini untuk bisa menormalisasi dan memperbaiki kerusakan kerusakan yang ditimbulkan oleh  banjir tersebut. Kerusakan yag terparah setidaknya ada beberapa kerusakan sungai,bendungan,irigasi dan pengaman tebing sungai yang rusak parah yang harus segera diperbaiki.

Kepala Dinas Dinas Penggelolan Sumber Daya Air ( PSDA), Pesisir Selatan, Doni Guzrizal di Painan, Selasa (24/03), mengungkapkan sungai besar yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan yang kondisinya sangat kritis dan alurnya juga mesti diperbaiki dan dilakukan normalisasi karena setiap kali musim hujan selalu meluap dan menyebabkan banjir.

Tersebar di 15 kecamatan yang ada.diantaranya  Batang Tarusan (Kecamatan Koto XI Tarusan), Batang Bayang (Bayang), Batang Jalamu (Batang Kapas), Batang Lengayang (Lengayang) dan Batang Gambir (Basa Ampek Balai Tapan), Sungai Liku (Ranah Pesisir), Surantih (Sutera) dan Batang Air Haji (Linggo Sari Baganti).

Menurut Doni penyebab buruknya kondisi sungai itu karena terjadinya sedimentasi di dasar sungai akibat pendangkalan runtuhan tebing sehingga alur sungai tidak mampu menahan arus ketika curah hujan tinggi akibat kuatnya arus.

"Karena itu  masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan sebelum kerusakan yang ada belum diperbaiki ,masyarakat juga diharapkan bisa meningkatkan kewaspadaan," harapnya 

Doni mengakui ketika pernormalisasian mau dilakukan kesulitan di lapangan terutama masalah pembebasan tanah menjadi kendala. Sebab masyarakat tidak mau membebaskan lahan milik mereka untuk pelurusan sungai tersebut. Sulitnya pembebasan tanah  juga mengakibatkan alokasi anggaran yang sudah diperuntukkan bagi Kabupaten Pesisir Selatan akhirnya dialihkan kedaerah lain, dan tentunya kerugian juga bagi Pesisir Selatan. Padahal diketahui dengan mengunakan alokasi APBD Daerah tentu tidak mungkin karena biaya yang harus dikeluarkan cukup besar.

Berdasarkan hasil pemetaan Dinas PSDA Kabupaten Pesisir Selatan  rata - rata  sungai di wilayahnya mempunyai sedimen alam yang cukup besar untuk aktitas penambangan. Karena, kewenangan pemberian izin ada Pemerintah Provinsi sementara kewenangan Pemerintah Kabupaten hanya dalam hal pengawasan semata.(07)