Headline News

header-int

Tantangan Pengembangan BUMNag di Pesisir Selatan Sebagai Penggerak Ekonomi Nagari

Selasa, 02 Februari 2021, 17:05:17 WIB - 50 | Kontributor : Wildan, S.E., M.I.Kom
Tantangan Pengembangan BUMNag di Pesisir Selatan Sebagai Penggerak Ekonomi Nagari

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) atau secara nasional dikenal dengan nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah salah satu alternatif Pemerintah Nagari (Nagari) untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya.Pemerintah Nagari membentuk lembaga perekonomian yang berbadan hukum ini dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

Sebagai lembaga usaha yang dimodali Nagari, BUMNag bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi yang ada di nagari dalam kerangka pemberdayaan masyarakat. BUMNag ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset-aset yang ada di nagari, sekaligus memajukan perekonomian nagari, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sebuah unit usaha BUMNag mempunyai sifat yang berorientasi kepada profit/ keuntungan, sehingga Nagari dapat memperoleh sumber pendapatan yang nantinya dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai Pendapatan Asli Nagari (PAN).

Secara teknis ada 2 jenis BUMNag jika dilihat dari pengelolaannya. Pertama BUMNag yang dibentuk oleh Nagari dengan modal yang anggarkan sendiri oleh nagari tersebut. Kedua, BUMNag yang dibentuk oleh beberapa Nagari yang diikat dalam bentuk kerja sama antar nagari dengan modal yang berasal dari beberapa nagari yang bekerja sama tersebut. Saat ini hampir seluruh Nagari yang telah memiliki BUMNag di Pesisir Selatan. Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 2 BUMNag Bersama 114 BUMNag yang aktif dari 172 BUMNag sudah memiliki legalitas usaha. Dilihat dari data terlihat keseriusan Nagari dalam upaya menggerakkan ekonominya melalui lembaga ini.

Tetapi mengingat keberadaan BUMNag masih termasuk hal baru dalam keberadaannya, maka tak pelak di dalam praktek, beberapa kendala muncul justru terkait dalam lembaga ini. Kendala-kendala itu antara lain keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia yang ada di Nagari dalam proses pengelolaan lembaga ini. Penulis melihat beberapa tantangan yang masih dihadapi BUMNag yang ada di Pesisir Selatan, diantaranya :

  1. Kemampuan Nagari dan Pengelolanya untuk menemukan dan mengembangkan potensi yang ada di Nagari.

Sebagaimana diketahui, pada 182 Nagari yang ada di Pesisir Selatan tentunya memiliki potensinya masing-masing untuk dapat dikembangkan. Potensi itu dapat berupa sumber daya manusia (kerajinan tangan/ handicraft, jasa dan lain sebagainya, atau bisa juga sumber daya alam (wisata alam, pertanian, dll). Upaya untuk menyatukan masyarakat nagari untuk mengembangkan potensi yang ada di nagarinya itu menjadi sebuah kesulitan dari tantangan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh nagari. Umumnya masyarakat tidak mau mengembangkan potensi yang ada di nagari dengan berbagai alasan. Untuk permasalahan ini campur tangan stakeholder terkait, khususnya pihak Kabupaten sangat diperlukan. Bentuknya dapat berupa sosialisasi dan pelatihan SDM untuk merubah mindset (pola pikir) masyarakat agar mau diajak mengelola potensi yang dimiliki nagari secara bersama-sama. Pemberdayaan masyarakat ini dilakukan secara konsisten dan keberlanjutan yang dilaksanakan secara berkala.

  1. Kebijakan Permodalan

Keseriusan semua pihak khususnya Nagari dalam memberikan permodalan dalam pengelolaan BUMNag ini menjadi salah satu perhatian. Kebijakan yang dibuat, apakah itu dari Wali Nagari sendiri maupun instansi pembina dapat mempengaruhi perkembangan BUMNag itu sendiri. Diperlukan pendampingan serius dalam melakukan kajian terhadap kebutuhan modal untuk melakukan usaha demi meraih keuntungan di lembaga ini. Instansi pembina harus mampu mengkaji kebutuhan modal masing-masing BUMnag yang tertuang dalam pembagian porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari. Nagari pun harus disiplin dan flexibel dalam mengalokasikan anggaran untuk modal BUMNag ini. Dan pengurus BUMNag harus dapat memperkirakan kebutuhan untuk meraih keuntungan dalam usaha yang dikelolanya. Dengan kata lain, semua pihak harus saling terbuka dan memiliki visi yang sama yakni, keuntungan BUMNag untuk kesejahteraan masyarakat nagari.

  1. Pengaturan organisasi

Untuk kelancaran suatu usaha pada BUMNag ini, maka pengaturan organisasi mutlak dibutuhkan. Masih ada BUMNag yang ada di Pesisir Selatan ini yang lambat perkembangannya karena kurangnya pengaturan organisasi yang baik. Sebagai kalimat kuncinya, “Pengelolaan organisasi yang baik akan mendorong kemajuan dan perkembangan usaha”. Walaupun kepengurusan BUMNag sudah dibentuk, namun pada implementasinya, pengurus BUMNag belum bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Sehingga dapat tercipta kesan pengurus BUMnag hanya menghabiskan modal dengan menjalankan operasional harian saja. Tentunya ini menjadi kajian dan evaluasi serius bagi semua pihak terkait pengelolaan BUMNag ini.

  1. Promosi

BUMNag yang memiliki pengelolaan yang sudah baik serta memiliki output yang berkualitas seringkali masih mengalami kesulitan dalam urusan promosi. Untuk hal ini, jajaran kepengurusan BUMNag sangat diharuskan mampu melihat peluang dan pintar dalam mencari cara untuk melakukan promosi. Sebab jika potensi nagari yang ditemukan itu sudah diubah menjadi sebuah produk unggulan nagari namun tidak dapat dikomunikasikan dan terdistribusi dengan baik sebagai akibat dari masalah promosi yang kurang baik. Sebagaimana diketahui konsep lembaga ini adalah mencari keuntungan/ profit atas usaha yang dilakukannya itu. Untuk itu permasalahan promosi harus dapat diselesaikan dan dikemas dengan baik dan menarik.

Hal yang utama dari pembahasan ini adalah, pengurus BUMNag tidak dapat bekerja sendiri. Masyarakat Nagari juga harus ikut terlibat dalam pengelolaan BUMNag terutama dalam hal menggali potensi nagari demi kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, menjadi penting untuk memberikan pengertian melalui program sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat nagari sehingga hal ini menjadi kunci kebehasilan BUMNag. Sebagaimana diketahui, dalam upaya pemberdayaan ini membutuhkan waktu yang panjang karena berkaitan dengan pembentukan pola pikir dan aktivitas masyarakat. Kita harus optimis, melalui perencanaan yang matang serta komitmen yang kuat, maka BUMNag akan berkembang dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat nagari.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Wadah informasi bagi masyarakat dari pemerintah. Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebuah kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.749,89 km² dan populasi ±420.000 jiwa. Ibu kotanya ialah Painan.
© 2021 Kabupaten Pesisir Selatan. Follow Me : Facebook Youtube