Buka Pelatihan Kelembagaan Adat, Wabup Risnaldi Dorong Penguatan Peran Ninik Mamak

Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim mendorong penguatan peran ninik mamak sebagai pemangku adat, pemimpin kaum, dan panutan bagi anak kemenakan dalam menjaga kelestarian adat serta menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat.

Hal itu disampaikan Risnaldi saat membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Adat se-Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 di Gizella Hotel Bayang, Kamis (22/10/2026).

Menurut Risnaldi, nagari merupakan garda terdepan pembangunan daerah. Kemajuan Kabupaten Pesisir Selatan tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik di pusat kota, tetapi juga oleh perkembangan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat nagari.

Risnaldi menegaskan, pembangunan daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk ninik mamak sebagai pemangku adat di nagari.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan membutuhkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah nagari, serta seluruh unsur masyarakat. Dalam hal ini, ninik mamak memiliki peran penting dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, membina anak kemenakan, menjaga nilai-nilai adat, serta mendukung program pembangunan agar berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat nagari.

“Pembangunan tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Semua pihak harus terlibat, termasuk ninik mamak yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat di nagari,” tegas Risnaldi.

“Kegiatan ini sangat penting dan strategis untuk memperkuat peran ninik mamak sebagai pemangku adat, pemimpin kaum, serta panutan bagi anak kemenakan di tengah kehidupan bermasyarakat di Minangkabau,” ujarnya.

Ia menjelaskan, ninik mamak memiliki kedudukan penting dalam menjaga tatanan kehidupan adat dan budaya. Selain menjadi pemimpin kaum, ninik mamak juga menjadi tempat masyarakat mengadu, meminta nasihat, serta mencari penyelesaian atas berbagai persoalan melalui musyawarah.

Karena itu, ninik mamak dituntut terus meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kearifan dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya, terutama di tengah perubahan zaman yang menghadirkan tantangan semakin kompleks.

Perubahan pola kehidupan generasi muda, perkembangan teknologi informasi, persoalan sosial, serta berbagai permasalahan dalam kaum dan nagari membutuhkan kepemimpinan adat yang bijaksana dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Melalui pelatihan tersebut, Risnaldi berharap para peserta dapat memperdalam pemahaman mengenai adat dan kelembagaan adat, meningkatkan kemampuan menyelesaikan sengketa melalui musyawarah, memperkuat pembinaan anak kemenakan, serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah nagari dan pemerintah daerah.

Ia menegaskan, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan pembangunan karakter, pelestarian budaya, dan penguatan nilai-nilai sosial.

“Kelembagaan adat dibutuhkan sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berbudaya,” katanya.

Selain penguatan nilai-nilai adat, Risnaldi juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dalam tata kelola kelembagaan. Para peserta diharapkan memahami tugas pokok dan fungsi serta aturan yang berlaku agar program kelembagaan dapat dilaksanakan secara tertib administrasi dan tepat sasaran.

Ia mengajak seluruh peserta memanfaatkan pelatihan dengan sebaik-baiknya, menggali ilmu dari para narasumber, menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan, serta membangun komunikasi antarpeserta untuk saling bertukar pengalaman.

Dalam kesempatan itu, Risnaldi turut menyampaikan apresiasi kepada Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Aprinal Tanjung Dt Rajo Moleh dari Fraksi Gerindra, yang telah mengalokasikan dan memperjuangkan dana pokok-pokok pikiran (pokir) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan seluruh masyarakat nagari, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas komitmen dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat di tingkat bawah,” ungkapnya.

Menurut Risnaldi, pembangunan nagari tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, seperti jalan dan jembatan, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan adat merupakan investasi jangka panjang yang manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan terus berkomitmen mendukung penguatan kelembagaan di tingkat nagari. Namun, keberhasilan program tersebut juga bergantung pada peran para pemangku adat yang berhadapan langsung dengan dinamika kehidupan masyarakat sehari-hari.

Kegiatan itu turut dihadiri Anggota DPRD Pesisir Selatan Zulpian Aprianto, Fetmadarmi, dan It Arman, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Denny Anggara beserta jajaran, para narasumber, niniak mamak, penghulu adat, bundo kanduang, imam khatib, dubalang, dan manti.

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Adat se-Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim bersama unsur yang hadir.