Komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mempercepat pembangunan sektor pendidikan kembali membuahkan hasil. Melalui strategi jemput bola ke pemerintah pusat, Bupati Pesisir Selatan, H. Hendrajoni, berhasil mengamankan dukungan program dan bantuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia.
Komitmen tersebut diperoleh setelah Bupati Hendrajoni memimpin langsung kunjungan kerja dan audiensi strategis ke Kemendikdasmen di Jakarta, Kamis (9/7/2026). Dalam kesempatan itu, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, serta Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Wilayah Sumatera Barat, Dr. Khairul, S.Pd., M.Pd.
Rombongan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diterima oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang diwakili Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Dr. Eko Susdianto, S.E., M.Si. Pertemuan tersebut membahas berbagai kebutuhan pembangunan pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan, mulai dari pemulihan sarana dan prasarana pascabencana, transformasi digital sekolah, penguatan sekolah terintegrasi, hingga penyediaan buku pelajaran.
Audiensi berlangsung konstruktif dengan memaparkan kondisi riil pendidikan di Pesisir Selatan serta berbagai tantangan yang masih dihadapi, terutama dalam pemerataan akses pendidikan berkualitas di wilayah yang memiliki bentang geografis luas dan beragam.
Dari hasil pembahasan tersebut, Kemendikdasmen memberikan respons positif terhadap proposal yang diajukan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Secara keseluruhan, kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP di daerah itu mencapai nilai sekitar Rp198,86 miliar.
Sebagai langkah awal, pemerintah pusat menyetujui penyaluran bantuan senilai Rp27,5 miliar yang akan difokuskan pada pembangunan fisik di 39 sekolah sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pendidikan pascabencana tahun 2026.
Alokasi bantuan tersebut terdiri atas pembangunan dan rehabilitasi lima satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) dengan nilai sekitar Rp2,9 miliar. Program ini juga menjadi bagian dari persiapan usulan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) TK Pembina di 182 nagari guna mendukung implementasi program Wajib TK Satu Tahun.
Selanjutnya, sebanyak 32 sekolah dasar memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp22,7 miliar untuk peningkatan kualitas sarana pendidikan. Sementara itu, dua sekolah menengah pertama mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp1,9 miliar.
Bantuan tersebut akan digunakan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang perpustakaan, laboratorium, ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS), perbaikan fasilitas sanitasi dan toilet, serta pengadaan mobiler bagi ruang kelas baru. Program ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan representatif bagi peserta didik maupun tenaga pendidik.
Selain pembangunan fisik, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga memperoleh dukungan besar dalam percepatan digitalisasi pendidikan. Program ini menjadi salah satu prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi informasi di seluruh satuan pendidikan.
Keberhasilan Kabupaten Pesisir Selatan menerima bantuan 684 perangkat digital interaktif (PID) pada tahun 2025 menjadi salah satu pertimbangan pemerintah pusat untuk kembali memperluas dukungan pada tahun 2026. Melalui program tersebut, setiap sekolah mulai dari jenjang TK, SD hingga SMP ditargetkan memiliki sedikitnya tiga unit perangkat digital sebagai sarana pembelajaran berbasis teknologi.
Bupati Hendrajoni mengatakan dukungan pemerintah pusat tersebut menjadi momentum penting dalam mendorong transformasi pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pembelajaran masa depan.
"Alhamdulillah, kementerian memberikan dukungan penuh terhadap penguatan digitalisasi pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan. Ini menjadi langkah besar untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di seluruh sekolah," kata Hendrajoni.
Menurutnya, pemerintah pusat juga memberikan solusi bagi sekolah-sekolah yang selama ini mengalami keterbatasan akses internet maupun pasokan listrik. Sekolah yang berada di kawasan blank spot akan difasilitasi perangkat internet satelit Starlink sehingga aktivitas pembelajaran berbasis digital tetap dapat berjalan optimal.
Sementara itu, sekolah yang masih menghadapi keterbatasan daya listrik akan memperoleh bantuan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (Solar Cell) sekaligus peningkatan kapasitas daya listrik hingga 3.500 watt tanpa membebani anggaran pemerintah daerah.
"Selama ini masih ada sekolah yang mengalami kendala jaringan internet dan listrik. Melalui dukungan kementerian, persoalan tersebut akan diatasi secara bertahap sehingga seluruh peserta didik memiliki kesempatan yang sama memperoleh layanan pendidikan berbasis teknologi," ujar Hendrajoni.
Ia menambahkan bahwa transformasi digital bukan hanya berkaitan dengan penyediaan perangkat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Dengan dukungan teknologi, guru akan lebih mudah mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif, sementara siswa memiliki akses lebih luas terhadap sumber belajar digital.
Dalam audiensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga menyampaikan sejumlah aspirasi strategis kepada pemerintah pusat. Salah satunya mengenai skema pembiayaan gaji Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk Guru PPPK Paruh Waktu.
Pemerintah daerah mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan dukungan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Usulan tersebut dinilai penting mengingat kebutuhan belanja pegawai di daerah terus meningkat seiring bertambahnya jumlah tenaga pendidik yang direkrut.
Apabila usulan tersebut dapat direalisasikan, ruang fiskal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan menjadi lebih longgar sehingga anggaran daerah dapat difokuskan pada peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan kompetensi guru, pembinaan prestasi peserta didik, penguatan manajemen sekolah, serta penyediaan fasilitas pembelajaran yang lebih baik.
Bupati Hendrajoni menegaskan bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan daya saing daerah pada masa mendatang. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat agar berbagai program prioritas nasional dapat diimplementasikan secara optimal di daerah.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada Kabupaten Pesisir Selatan. Menurutnya, kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas hingga ke wilayah terpencil.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkomitmen mengawal seluruh program yang telah disepakati agar dapat direalisasikan sesuai dengan perencanaan. Dengan dukungan pembangunan sarana dan prasarana, percepatan digitalisasi sekolah, serta berbagai program strategis lainnya, diharapkan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan terus meningkat dan mampu melahirkan generasi yang unggul, berdaya saing, serta siap menghadapi tantangan pembangunan di masa depan.
Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Wadah informasi bagi masyarakat dari pemerintah. Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebuah kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.749,89 km² dan populasi ±420.000 jiwa. Ibu kotanya ialah Painan. 
