Bupati Hendrajoni Soroti Keterbukaan Informasi OPD, DIP Diminta Tak Lagi Dibiarkan Kedaluwarsa

PESISIR SELATAN – Keterbukaan informasi publik menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pemkab Pessel). Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta tidak hanya menyediakan informasi bagi masyarakat, tetapi juga memastikan setiap data yang dipublikasikan tetap aktual, lengkap, dan diperbarui secara berkala.

Penegasan itu disampaikan Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni saat memimpin rapat evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Ruang Rapat Bupati Pesisir Selatan.

Dalam evaluasi tersebut, Hendrajoni menekankan pentingnya pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) pada masing-masing OPD. Menurutnya, informasi yang tersedia di ruang publik harus benar-benar menggambarkan kondisi pemerintahan dan pembangunan yang sedang berjalan, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.

“Keterbukaan informasi merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Hendrajoni, Jumat (13/11/2026).

Ia meminta seluruh OPD memastikan berbagai informasi terkait program, kegiatan, kebijakan hingga capaian pembangunan dapat diakses masyarakat dengan mudah. Informasi tersebut juga harus diperbarui secara berkala agar masyarakat memperoleh data yang jelas dan relevan ketika ingin mengetahui perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagi Hendrajoni, keterbukaan informasi memiliki posisi penting dalam membangun kepercayaan publik. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga memiliki ruang untuk mengetahui, mengawasi dan memberikan perhatian terhadap berbagai kebijakan serta program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah.

Karena itu, pengelolaan PPID di setiap OPD dinilai tidak boleh berjalan sebatas formalitas. Setiap perangkat daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang menjadi kewenangannya tersedia, terdokumentasi dengan baik dan dapat disampaikan kepada publik sesuai ketentuan.

Rapat evaluasi tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim, Sekretaris Daerah Zainal Arifin, para Staf Ahli Bupati, Asisten, serta seluruh kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Di sisi lain, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pesisir Selatan terus mendorong agar pengelolaan informasi pada PPID pelaksana di masing-masing OPD berjalan lebih aktif.

Kepala Diskominfo Pesisir Selatan, Wendi, mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap proses penginputan serta pemutakhiran DIP melalui website resmi pemerintah daerah.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar informasi yang disajikan kepada masyarakat tidak berhenti pada sekadar tersedia, tetapi juga memiliki nilai guna karena aktual, lengkap dan mudah diakses.

“Pemutakhiran informasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Karena itu, kami terus melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap PPID pelaksana di masing-masing OPD,” kata Wendi.

Ia menambahkan, keterlibatan aktif seluruh OPD menjadi kunci agar sistem informasi publik di lingkungan Pemkab Pesisir Selatan dapat berjalan secara konsisten. Setiap OPD diharapkan memahami bahwa informasi yang mereka kelola merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat.

Evaluasi PPID tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa transparansi pemerintahan tidak hanya dibangun melalui kebijakan, tetapi juga melalui ketersediaan informasi yang terbuka dan diperbarui secara berkelanjutan.

Dengan pengelolaan informasi yang semakin tertib, Pemkab Pesisir Selatan berharap masyarakat dapat lebih mudah mengetahui arah kebijakan pemerintah, mengikuti perkembangan pembangunan, sekaligus ikut mengawasi jalannya pemerintahan daerah.