Bupati Pesisir Selatan Teken MoU dengan Bank Nagari, Perkuat Akses Perumahan Bersubsidi bagi Masyarakat

PESISIR SELATAN – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memperkuat komitmennya dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Bank Nagari Cabang Painan, Senin (20/7/2026). 

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan pembukaan pameran perumahan bersubsidi yang digelar Forum Developer Pesisir Selatan sebagai bagian dari dukungan terhadap program nasional pembangunan tiga juta rumah yang diinisiasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan sebagai langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan bersubsidi. Sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan pengembang diharapkan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam sambutannya, Bupati Pesisir Selatan H. Hendrajoni, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi kepada Bank Nagari Cabang Painan atas komitmennya mendukung pembangunan daerah, khususnya di sektor perumahan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat yang belum memiliki rumah sendiri.

Ia menjelaskan, kerja sama tersebut turut diperkuat dengan dukungan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman yang mengalokasikan kuota sebanyak 1.000 unit rumah bersubsidi untuk Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2026. Kuota tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Program pembiayaan yang digunakan dalam kerja sama ini memanfaatkan skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Melalui program tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh rumah dengan suku bunga tetap sebesar lima persen per tahun, uang muka yang ringan, serta cicilan yang lebih terjangkau.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menilai skema KPR FLPP menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kepemilikan rumah bagi masyarakat. Selain memberikan kemudahan pembiayaan, program tersebut juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor perumahan dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.

Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan, masih terdapat 3.432 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah yang belum memiliki rumah pribadi. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar penguatan kerja sama antara pemerintah daerah, Forum Developer Pesisir Selatan, dan Bank Nagari.

Melalui kolaborasi tersebut, ASN, anggota TNI/Polri, maupun masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan memperoleh kemudahan, baik dalam ketersediaan unit rumah maupun akses terhadap pembiayaan yang terjangkau.

Bupati Hendrajoni juga mengajak masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengunjungi pameran perumahan bersubsidi. Menurutnya, pameran menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pilihan rumah, mekanisme pengajuan KPR FLPP, hingga persyaratan administrasi yang harus dipenuhi.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam mempercepat penyediaan hunian layak, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung keberhasilan program nasional pembangunan tiga juta rumah di daerah.