Lisda Hendrajoni Tekankan Posyandu sebagai Garda Terdepan Kesehatan Masyarakat

PESISIR SELATAN – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Pesisir Selatan, Hj. Lisda Hendrajoni, terus mendorong penguatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui optimalisasi peran posyandu sebagai pusat layanan kesehatan dasar bagi seluruh kelompok usia.

Komitmen tersebut ditegaskan Lisda saat membuka kegiatan *Pergerakan Masyarakat Aktifkan Posyandu* yang dipusatkan di halaman Kantor Camat Bayang Utara, Jumat (30/10/2026). Gerakan ini menjadi langkah nyata mengajak masyarakat lebih aktif memanfaatkan posyandu sekaligus memperkuat kesadaran menjaga kesehatan sejak dini.

Dalam kesempatan itu, Lisda menekankan bahwa posyandu memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas kesehatan keluarga. Tidak hanya melayani ibu hamil dan balita, posyandu kini diarahkan menjadi pusat pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi, balita, remaja, usia produktif hingga lanjut usia.

Menurut Lisda, perubahan tersebut harus diikuti dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjadikan kesehatan sebagai kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari. Posyandu tidak boleh hanya dipandang sebagai tempat penimbangan balita, tetapi harus menjadi ruang pelayanan, edukasi dan pencegahan masalah kesehatan bagi masyarakat luas.

“Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) jangan hanya menjadi jargon atau kegiatan seremonial. Kita harus menjadikannya aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari,” tegas Lisda dalam sambutannya.

Ia mengajak masyarakat membiasakan aktivitas fisik, mengonsumsi buah dan sayur, tidak merokok serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, minimal sekali dalam setahun. Pemeriksaan tekanan darah dan kadar gula darah juga menjadi perhatian penting untuk mendeteksi dini risiko penyakit tidak menular, seperti diabetes dan hipertensi.

Lisda menilai, keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan transformasi pelayanan kesehatan primer. Sebab, pelayanan kesehatan yang baik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan fasilitas, tetapi juga kesadaran masyarakat untuk datang, memanfaatkan layanan dan menerapkan pola hidup sehat.

Di Kabupaten Pesisir Selatan, penguatan posyandu memiliki potensi besar. Saat ini terdapat 699 unit posyandu yang tersebar di 182 nagari. Namun, berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, baru sekitar 71,5 persen posyandu yang telah memberikan pelayanan sepanjang siklus hidup.

Sementara itu, dari 3.495 kader posyandu yang ada, sekitar 73 persen telah mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi 25 kecakapan. Kondisi ini menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, kapasitas kader dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat.

Lisda juga mendorong dukungan lintas sektor, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), untuk mempercepat registrasi posyandu dengan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kementerian Dalam Negeri. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kelembagaan dan mendukung operasional posyandu agar semakin optimal.

Kegiatan yang diinisiasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kabupaten Pesisir Selatan itu turut dihadiri Kepala Dinkes PPKB Agustina Rahmadani, S.ST., M.M., Ketua Dharma Wanita Persatuan Feron Siska Zainal, Camat Bayang Utara Afridal, S.H., unsur Forkopimcam, Kepala Puskesmas Bayang Utara dr. Adi Sarizal beserta jajaran, para kepala puskesmas se-Kecamatan Bayang Utara, wali nagari, kepala sekolah, kader posyandu dan masyarakat.

Menutup sambutannya, Lisda menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader posyandu, bidan desa dan tenaga kesehatan yang selama ini menjalankan pelayanan dengan penuh keikhlasan. Ia berharap semangat kebersamaan dan partisipasi masyarakat terus tumbuh sehingga posyandu semakin aktif, berkualitas dan mampu menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan keluarga di Pesisir Selatan.

Dengan mengucapkan Basmalah, Lisda secara resmi membuka kegiatan Pergerakan Masyarakat Aktifkan Posyandu di Kecamatan Bayang Utara. Gerakan tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi pemerintah, kader dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih dekat, merata dan berkelanjutan.