Dinkes PPKB Pessel Gelar Monev Terpadu di Puskesmas Air Pura

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kabupaten Pesisir Selatan melalui Tim Kerja (Timker) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Rujukan Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (Yankes-SDK) melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terpadu di UPT Puskesmas Air Pura, Jumat (2/10/2026).

Kegiatan supervisi ini berfokus pada penguatan tata kelola program JKN, efektivitas sistem rujukan pasien, optimalisasi operasional Public Safety Center (PSC-119), hingga kesiapsiagaan manajemen bencana di tingkat puskesmas.

Kepala Dinkes PPKB Pesisir Selatan, Agustina Rahmadani, S.S.T., M.M., menegaskan bahwa kegiatan monev berkala ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menjaga standar mutu pelayanan serta memastikan hak jaminan kesehatan masyarakat terpenuhi secara menyeluruh.

"Monitoring dan evaluasi ini sangat krusial untuk memastikan setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama benar-benar responsif, baik dalam hal penataan administrasi JKN, percepatan tanggap darurat PSC-119, hingga kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Kami ingin memastikan tidak ada masyarakat, khususnya kelompok rentan, yang terlewat dari jaminan dan layanan kesehatan berkualitas," ujar Agustina.

Monev berlangsung dalam pertemuan teknis bersama Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha (KTU), Penanggung Jawab (Pj) Program, serta Bidan Koordinator (Bikor) Puskesmas Air Pura. 

Dalam forum tersebut, Timker Yankes-SDK Dinkes PPKB Pessel menekankan lima poin krusial yang menjadi arahan tindak lanjut:

Menginstruksikan peningkatan koordinasi antara Petugas SIPP dan Bikor dalam penginputan kepesertaan BPJS bagi bayi baru lahir dari ibu peserta PBI-JK maupun PBPU-BP Pemda, baik yang bersalin di Pustu maupun Puskesmas. Pendataan ulang juga ditargetkan bagi Ibu Hamil Risiko Tinggi (Resti) dan pasien ODGJ yang belum tercover BPJS Kesehatan.

Mendorong pengaktifan kembali kelompok Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di setiap nagari melalui kolaborasi lintas program (Bikor, PTM, dan Promkes) yang dilanjutkan dengan percepatan proses pengklaimannya ke BPJS Kesehatan.

Kepala Ruangan IGD beserta tim medis diimbau memastikan seluruh rujukan pasien dari FKTP ke FKRTL didahului melalui aplikasi Sisrute. Petugas pendamping rujukan wajib menguasai kondisi umum (KU) pasien, senantiasa mendampingi selama proses rujukan, serta memastikan keaktifan status BPJS Kesehatan pasien sebelum dirujuk.

Pj PSC-119 diminta memperkuat koordinasi lintas program guna menyosialisasikan layanan tanggap darurat PSC-119 secara luas kepada masyarakat. Sementara Pj Bencana diinstruksikan menyusun pemetaan (mapping) bencana serta rutin mengirimkan laporan format cepat agar respons darurat dari Dinkes Pessel hingga Dinkes Provinsi Sumatera Barat dapat ditindaklanjuti secara presisi.

Tenaga kesehatan dan petugas UGD yang telah mengikuti pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS) diminta melakukan pendalaman materi serta mengedukasi dan menyosialisasikan materi tersebut kepada bidan desa (Bides) dan nakes di seluruh wilayah kerja Puskesmas Air Pura.

Melalui supervisi dan pendampingan berkala ini, Dinkes PPKB Pessel berkomitmen untuk terus meningkatkan kepastian mutu pelayanan kesehatan dasar, responsivitas tanggap darurat, serta jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga Pesisir Selatan.