Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pesisir Selatan menggelar Bimbingan Teknis (Bintek) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring tersebut dibuka langsung Kepala Dinas Kominfo Pesisir Selatan, Wendi, S.H., M.Hum. Bintek diikuti sekitar 220 peserta yang terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada perangkat daerah serta PPID Nagari.
Hadir sebagai narasumber Ketua Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat, Idham Fadli, S.IP., M.Ced, dan Kepala Bidang Aptika Diskominfo Pessel, Syafrudin, S.H., M.Si.
Dalam arahannya, Wendi menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif untuk memenuhi penilaian atau mendapatkan penghargaan. Lebih dari itu, keterbukaan informasi harus menjadi budaya organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
"KIP adalah budaya organisasi, prestasi hanyalah bonus. Informasi merupakan hak publik yang wajib diberikan. Mengapa harus terbuka? Karena keterbukaan informasi merupakan bagian dari perwujudan negara demokrasi," tegasnya.
Menurut Wendi, seluruh badan publik, termasuk perangkat daerah dan pemerintahan nagari, harus memiliki komitmen yang sama dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara profesional, transparan dan bertanggung jawab.
Ia juga mengingatkan pentingnya implementasi Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
Melalui regulasi tersebut, pengelolaan informasi dan dokumentasi diharapkan berjalan sesuai ketentuan, sehingga masyarakat mendapatkan haknya untuk mengetahui berbagai kebijakan, program dan kegiatan pemerintah.
Wendi turut menekankan komitmen pelayanan informasi dengan prinsip CETAR, yakni Cepat, Tepat dan Akurat, yang harus menjadi pedoman seluruh PPID dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Komitmen tersebut juga diperkuat melalui Maklumat Pelayanan sebagai bentuk kesanggupan badan publik memberikan pelayanan informasi sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam kesempatan itu, Wendi memaparkan sejumlah capaian keterbukaan informasi Kabupaten Pesisir Selatan. Hingga saat ini, jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) mencapai sekitar 65.000 dokumen, sementara informasi yang dikecualikan hanya sekitar 100 informasi.
Selain itu, tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi tercatat sekitar 1 persen. Sementara jumlah penayangan atau viewer informasi publik mencapai 2.099.601 orang.
Ia berharap capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh PPID untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat koordinasi serta memastikan informasi publik tersedia dan mudah diakses masyarakat.
Sementara itu, melalui materi yang disampaikan para narasumber, peserta mendapatkan penguatan pemahaman mengenai regulasi, standar layanan informasi publik, pengelolaan dokumentasi serta strategi menghadapi monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.
Wendi berharap, melalui kegiatan tersebut, seluruh PPID Pelaksana dan PPID Nagari semakin memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga keterbukaan informasi tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Kabupaten Pesisir Selatan.
Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Wadah informasi bagi masyarakat dari pemerintah. Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebuah kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.749,89 km² dan populasi ±420.000 jiwa. Ibu kotanya ialah Painan. 
