Mengenang Gempa 2009, Pessel Teguhkan Komitmen Membangun Masyarakat Pesisir yang Siaga

Upaya membangun daerah yang tangguh terhadap bencana tidak cukup hanya dilakukan ketika bencana terjadi. Kesiapsiagaan perlu dibangun jauh sebelum keadaan darurat datang, melalui penguatan pengetahuan masyarakat, latihan yang berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, serta kesiapan pemerintah dan komunitas dalam menjalankan langkah penyelamatan secara cepat dan terukur. Semangat itulah yang terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui keterlibatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Gladi Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami tingkat Provinsi Sumatera Barat yang dipusatkan di Kota Pariaman.

Keikutsertaan Pesisir Selatan dalam kegiatan tersebut menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman bencana, terutama karena wilayah Pesisir Selatan merupakan salah satu daerah yang memiliki kawasan pesisir yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Dalam konteks kebencanaan, kondisi geografis tersebut menuntut adanya kesiapan yang tidak hanya berada pada tingkat pemerintah, tetapi juga melekat dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, latihan kebencanaan memiliki arti lebih luas daripada sekadar simulasi, yakni menjadi sarana untuk memastikan pengetahuan, prosedur, koordinasi dan kemampuan masyarakat dapat diterapkan ketika menghadapi situasi darurat yang sesungguhnya.

Gladi tingkat Provinsi Sumatera Barat tersebut mempertemukan berbagai unsur dari daerah-daerah pesisir dan unsur penanggulangan bencana dalam satu kegiatan bersama. Pemerintah provinsi, BPBD kabupaten dan kota, pemerintah daerah, organisasi kemanusiaan, relawan, serta unsur masyarakat dilibatkan untuk membangun pemahaman yang sama mengenai bagaimana menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami. Pemerintah Kota Pariaman sebagai tuan rumah bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar rangkaian kegiatan selama dua hari, termasuk penguatan materi kebencanaan, latihan taktis dan simulasi evakuasi lapangan secara massal.

Bagi Pesisir Selatan, keterlibatan dalam gladi tersebut menjadi kesempatan untuk melihat kembali kesiapan sistem penanggulangan bencana yang telah dibangun selama ini. Delegasi BPBD Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Pesisir Selatan, Armen, bersama jajaran dari Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Kehadiran tim Pessel menunjukkan bahwa penguatan kapasitas menghadapi bencana menjadi bagian dari agenda berkelanjutan yang perlu terus diuji dan disempurnakan.

Salah satu bagian penting dari gladi tersebut adalah pengujian terhadap dokumen Rencana Kontinjensi atau Renkon Gempa Bumi dan Tsunami yang telah disusun sejak 2025. Dokumen tersebut menjadi salah satu instrumen perencanaan dalam menghadapi kondisi darurat, sehingga keberadaannya tidak cukup hanya tersedia secara administratif. Dokumen perlu diuji melalui latihan untuk melihat apakah skenario, pembagian peran, mekanisme komunikasi dan koordinasi antarpihak dapat dijalankan secara efektif ketika terjadi keadaan darurat.

Dalam penanggulangan bencana, kecepatan respons sangat ditentukan oleh sejauh mana setiap unsur memahami tugas dan tanggung jawabnya. Pada kondisi normal, koordinasi antarlembaga dapat dilakukan melalui rapat dan komunikasi rutin. Namun ketika bencana terjadi, situasi dapat berubah dengan cepat. Gangguan komunikasi, keterbatasan akses, kepanikan masyarakat, kerusakan infrastruktur dan kebutuhan evakuasi dalam jumlah besar dapat terjadi dalam waktu bersamaan. Karena itu, latihan menjadi ruang untuk menemukan berbagai kemungkinan persoalan sebelum masyarakat benar-benar menghadapi kondisi darurat.

Kalaksa BPBD Provinsi Sumatera Barat, Era Sukma Munaf, menjelaskan bahwa gladi tersebut menjadi sarana untuk mengukur kesiapan alur koordinasi sekaligus menguji dokumen mitigasi di lapangan. Dengan demikian, latihan tidak hanya melihat kemampuan individu atau kelompok dalam melakukan evakuasi, tetapi juga menguji bagaimana sistem bekerja secara bersama-sama. Kegiatan tersebut berlangsung dalam skenario yang memungkinkan berbagai pihak menjalankan peran masing-masing sehingga kesiapan koordinasi dan dokumen dapat dinilai secara bersamaan.

Rangkaian kegiatan juga menjadi momentum refleksi terhadap pengalaman kebencanaan Sumatera Barat, khususnya gempa bumi yang terjadi pada September 2009. Peristiwa tersebut meninggalkan pembelajaran penting mengenai besarnya dampak bencana serta perlunya membangun kesiapsiagaan secara terus-menerus. Gladi yang dilaksanakan menjelang momentum 30 September menjadi pengingat bahwa pengalaman masa lalu perlu diterjemahkan menjadi langkah nyata untuk mengurangi risiko pada masa mendatang.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, membuka secara resmi kegiatan gladi tersebut. Dalam arahannya, kesiapsiagaan ditekankan sebagai bagian penting dalam melindungi masyarakat dan mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan oleh bencana. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui kegiatan tersebut mendorong agar latihan tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi menjadi bagian dari pembentukan kebiasaan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.

Hal tersebut sejalan dengan tujuan utama program kesiapsiagaan tsunami yang dikembangkan UNESCO melalui Intergovernmental Oceanographic Commission atau UNESCO-IOC. Program Tsunami Ready diarahkan untuk membangun masyarakat pesisir yang memiliki kesadaran dan kesiapan menghadapi tsunami melalui strategi peningkatan pengetahuan, kesiapsiagaan dan kerja sama antara pemerintah, lembaga kebencanaan, masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. UNESCO menegaskan bahwa pengakuan Tsunami Ready merupakan program berbasis masyarakat yang mendorong pemenuhan sejumlah indikator kesiapsiagaan.

Dalam konteks tersebut, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sebuah capaian yang semakin memperkuat perjalanan membangun masyarakat tangguh bencana. Nagari Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, mendapatkan pengakuan internasional sebagai komunitas yang memenuhi standar Tsunami Ready UNESCO-IOC. Pengakuan tersebut tidak hadir secara tiba-tiba, melainkan melalui proses penguatan kapasitas masyarakat, edukasi kebencanaan dan pemenuhan indikator kesiapsiagaan yang telah dilakukan secara bertahap.

Ampiang Parak merupakan salah satu kawasan pesisir di Kecamatan Sutera yang memiliki keterpaparan terhadap risiko tsunami. Kondisi geografis tersebut menjadi alasan penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk membangun sistem kesiapsiagaan berbasis komunitas. Informasi UNESCO-IOC mengenai Ampiang Parak mencatat bahwa kawasan tersebut berada pada wilayah pesisir dan memiliki berbagai kegiatan masyarakat yang kemudian dikembangkan sejalan dengan upaya pengurangan risiko bencana. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada evakuasi, tetapi juga menghubungkan pelestarian lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat dan kesiapsiagaan bencana.

Perjalanan Ampiang Parak menuju pengakuan Tsunami Ready juga telah berlangsung sejak beberapa tahun sebelumnya. Pada 2024, BPBD Pesisir Selatan bersama BMKG mulai melakukan penguatan kapasitas masyarakat di Nagari Ampiang Parak sebagai bagian dari proses menuju komunitas yang siap menghadapi tsunami. Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah nagari, tokoh masyarakat, kelompok siaga bencana, kelompok masyarakat dan berbagai unsur terkait. Proses tersebut memperlihatkan bahwa kesiapsiagaan membutuhkan keterlibatan masyarakat secara langsung dan tidak dapat hanya mengandalkan perangkat pemerintah.

Tahapan berikutnya dilakukan melalui Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami pada 2025. Dalam proses verifikasi lapangan yang dilaksanakan pada Agustus 2025, Forum Pengurangan Risiko Bencana Nagari Ampiang Parak memaparkan indikator Tsunami Ready Community kepada tim verifikator. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses memastikan bahwa berbagai indikator kesiapsiagaan tidak hanya tercantum dalam dokumen, tetapi juga memiliki penerapan nyata di lapangan.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui BPBD kemudian terus mendorong agar proses penguatan kapasitas tersebut berlanjut dari tingkat nasional menuju pengakuan internasional. Pada Juli 2026, Nagari Ampiang Parak memperoleh pengakuan internasional melalui program Tsunami Ready yang diselenggarakan UNESCO-IOC. Informasi BPBD Pesisir Selatan menyebutkan bahwa proses tersebut merupakan kelanjutan dari pengakuan nasional yang sebelumnya diperoleh melalui BMKG. Penyerahan secara langsung kepada pemerintah daerah dijadwalkan berlangsung pada 30 September 2026 di Kota Pariaman, bertepatan dengan rangkaian kegiatan gladi dan momentum mengenang gempa Sumatera Barat 2009.

Capaian tersebut memberikan makna penting bagi Pesisir Selatan karena menunjukkan bahwa kesiapsiagaan bencana dapat tumbuh dari tingkat masyarakat. Ketangguhan sebuah daerah tidak semata-mata diukur dari keberadaan peralatan penanggulangan bencana atau kesiapan personel pemerintah, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memahami risiko dan mengetahui tindakan yang harus dilakukan ketika ancaman muncul.

Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir memiliki peran yang sangat penting dalam rantai kesiapsiagaan. Ketika terjadi gempa kuat yang berpotensi memicu tsunami, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas dan harus mampu mengambil keputusan secara cepat berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh. Jalur evakuasi, titik kumpul, sistem peringatan, rencana respons dan pemahaman terhadap tanda-tanda alam harus menjadi bagian dari pengetahuan bersama.

Karena itu, keberhasilan Ampiang Parak memenuhi standar Tsunami Ready dapat menjadi bagian dari pembelajaran bagi nagari-nagari pesisir lainnya di Pesisir Selatan. Pengalaman tersebut dapat memperkuat upaya pemerintah daerah dalam mendorong terbentuknya komunitas-komunitas tangguh bencana di wilayah pesisir. Setiap nagari memiliki kondisi geografis, kepadatan penduduk dan karakter masyarakat yang berbeda, sehingga penguatan kesiapsiagaan juga membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan kondisi lokal.

Pola penguatan berbasis masyarakat juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas. Pemerintah daerah memiliki peran dalam penyusunan kebijakan, penyediaan dukungan teknis dan penguatan kapasitas kelembagaan. BPBD berperan dalam edukasi, mitigasi, koordinasi serta kesiapan penanganan bencana. BMKG memiliki peran penting dalam informasi mengenai gempa dan tsunami serta sistem peringatan. Pemerintah nagari, kelompok masyarakat, relawan, dunia pendidikan, perguruan tinggi, dunia usaha dan organisasi kemanusiaan juga memiliki ruang kontribusi masing-masing.

Kolaborasi semacam itu menjadi semakin penting karena bencana tidak mengenal batas administratif. Ancaman tsunami yang terjadi di wilayah pesisir dapat berdampak pada banyak nagari dan daerah dalam waktu yang relatif bersamaan. Karena itu, sistem kesiapsiagaan membutuhkan keterhubungan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, baik dalam penyebaran informasi, koordinasi evakuasi maupun dukungan sumber daya.

Gladi kesiapsiagaan tingkat provinsi yang berlangsung di Kota Pariaman menjadi gambaran mengenai pentingnya koordinasi tersebut. Dengan melibatkan sekitar 1.200 peserta, kegiatan ini memberikan ruang bagi berbagai unsur untuk menguji kemampuan menghadapi skenario bencana secara bersama-sama. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyebutkan bahwa latihan tersebut juga menjadi bagian dari refleksi 17 tahun gempa September 2009 sekaligus upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di wilayah pesisir.

Bagi Kabupaten Pesisir Selatan, keterlibatan dalam kegiatan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kesiapsiagaan di daerah. Setiap latihan memberikan kesempatan untuk menemukan hal-hal yang masih perlu diperbaiki, baik dari sisi koordinasi, komunikasi, kesiapan personel maupun pemahaman masyarakat. Dengan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan, sistem penanggulangan bencana diharapkan semakin adaptif terhadap berbagai kemungkinan yang dapat terjadi.

Lebih jauh, pengalaman Ampiang Parak menunjukkan bahwa pembangunan ketangguhan masyarakat dapat berjalan bersamaan dengan pembangunan lingkungan dan ekonomi lokal. Dalam catatan UNESCO-IOC, masyarakat Ampiang Parak mengembangkan sejumlah kegiatan berbasis lingkungan seperti konservasi penyu dan pemulihan ekosistem mangrove. Upaya tersebut memiliki nilai ganda, yakni mendukung pelestarian lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan kawasan pesisir.

Pendekatan tersebut penting karena mitigasi bencana tidak selalu harus dipisahkan dari aktivitas pembangunan masyarakat. Lingkungan pesisir yang terjaga dapat memberikan manfaat ekologis dan sosial, sementara kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang dapat menjadi bagian dari penguatan kemandirian komunitas. Ketika kesadaran terhadap lingkungan, kesiapsiagaan bencana dan aktivitas sosial ekonomi berjalan secara bersamaan, ketangguhan masyarakat dapat dibangun sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Pengakuan internasional terhadap Ampiang Parak juga menjadi dorongan bagi Pesisir Selatan untuk terus memperluas pendidikan kebencanaan. Status Tsunami Ready bukan berarti sebuah wilayah terbebas dari ancaman tsunami. UNESCO-IOC sendiri menjelaskan bahwa pengakuan tersebut merupakan bentuk pengakuan atas terpenuhinya standar kesiapsiagaan tertentu dan tidak menjadi jaminan bahwa sebuah komunitas pasti mampu menghadapi setiap kejadian tsunami tanpa dampak. Karena itu, status tersebut justru perlu dipandang sebagai dorongan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesiapsiagaan secara berkelanjutan.

Semangat inilah yang menjadi penting bagi Pesisir Selatan. Pengakuan yang diperoleh Ampiang Parak bukanlah akhir dari proses, melainkan bagian dari perjalanan panjang membangun masyarakat yang sadar terhadap risiko. Pengetahuan mengenai bencana harus terus diwariskan kepada generasi berikutnya melalui keluarga, sekolah, komunitas dan lingkungan masyarakat. Latihan evakuasi juga perlu dilakukan secara berkala agar tindakan penyelamatan tidak hanya dipahami secara teori, tetapi dapat dilakukan secara otomatis dan terkoordinasi ketika diperlukan.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui BPBD memiliki tantangan untuk memastikan semangat kesiapsiagaan tersebut terus berkembang. Capaian satu nagari dapat menjadi inspirasi untuk memperkuat nagari-nagari lain yang berada di kawasan pesisir. Dengan karakter wilayah Pesisir Selatan yang memanjang di sepanjang pantai barat Sumatera, penguatan kesiapsiagaan masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah.

Momentum gladi gempa dan tsunami di Kota Pariaman sekaligus pengakuan Tsunami Ready bagi Nagari Ampiang Parak memperlihatkan dua sisi penting dalam penanggulangan bencana. Di satu sisi, pemerintah dan berbagai lembaga perlu memastikan sistem dan prosedur berjalan melalui latihan bersama. Di sisi lain, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk memahami risiko dan melakukan tindakan penyelamatan secara mandiri. Keduanya harus berjalan beriringan agar upaya pengurangan risiko bencana dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.

Peringatan terhadap gempa Sumatera Barat September 2009 juga menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan tidak boleh dibangun hanya setelah bencana terjadi. Pengalaman masa lalu perlu menjadi dasar untuk memperbaiki sistem hari ini dan menyiapkan masyarakat menghadapi masa depan. Setiap latihan, edukasi, penyusunan peta risiko, penguatan jalur evakuasi, peningkatan sistem peringatan dan pembentukan kelompok masyarakat siaga merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk keselamatan.

Melalui keterlibatan aktif dalam gladi tingkat Provinsi Sumatera Barat dan capaian Nagari Ampiang Parak dalam program Tsunami Ready UNESCO-IOC, Kabupaten Pesisir Selatan terus memperlihatkan arah penguatan penanggulangan bencana yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dari sistem. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, begitu pula masyarakat tidak dapat berjalan tanpa dukungan sistem yang kuat. Kesiapsiagaan membutuhkan kerja bersama, latihan yang konsisten, komunikasi yang terbuka dan komitmen yang dipelihara dalam jangka panjang.

Ke depan, semangat yang tumbuh dari Ampiang Parak diharapkan dapat menjadi energi untuk memperluas gerakan masyarakat sadar bencana di seluruh kawasan pesisir Pesisir Selatan. Dengan pemerintah yang semakin siap, masyarakat yang semakin memahami risiko, serta dukungan berbagai unsur pentahelix, upaya membangun daerah yang tangguh dapat terus diperkuat. Pada akhirnya, keberhasilan mitigasi bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat bantuan datang setelah bencana, tetapi juga oleh seberapa baik masyarakat dan pemerintah mempersiapkan diri sebelum bencana terjadi.

Bagi Pesisir Selatan, kesiapsiagaan bukan sekadar agenda tahunan atau kegiatan seremonial. Kesiapsiagaan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk menjaga keselamatan masyarakat dan memastikan pembangunan tetap berlangsung di tengah berbagai potensi risiko. Gladi di Kota Pariaman menjadi ruang untuk menguji kesiapan bersama, sementara pengalaman Ampiang Parak menjadi bukti bahwa budaya sadar bencana dapat tumbuh dari masyarakat. Dua hal tersebut menjadi modal penting bagi Pesisir Selatan untuk terus membangun daerah pesisir yang tangguh, sigap dan mampu menghadapi risiko bencana secara lebih terencana.