Pesisir Selatan--Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) terus mematangkan persiapan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Tahun 2026 melalui rapat koordinasi yang digelar di ruang rapat bupati, Rabu (15/7).
Rapat tersebut dihadiri Ketua DPRD Darmansyah, Sekretaris Daerah H. Zainal Arifin, Staf Ahli Bupati Gunawan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Mar Alamsyah, Kepala Dinas Kominfo Wendi, serta sejumlah pimpinan OPD terkait.
Sekretaris Daerah Pessel, Zainal Arifin, menegaskan bahwa seluruh tahapan Pilwana harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi prinsip demokrasi yang jujur, adil, dan transparan. Ia menekankan pentingnya menjaga netralitas aparatur pemerintah dan penyelenggara pemilihan agar proses demokrasi berjalan objektif dan berintegritas.
“Netralitas menjadi kunci utama. Selain itu, pemutakhiran dan validasi daftar pemilih tetap harus dilakukan secara cermat. Kita juga mendorong dibukanya posko pengaduan agar masyarakat dapat menyampaikan kendala terkait data pemilih,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan kampanye berlangsung damai dan edukatif, serta memanfaatkan media sosial secara bijak. Menurutnya, praktik politik uang harus dicegah karena dapat merusak kualitas demokrasi dan berpotensi menimbulkan sanksi hingga diskualifikasi bagi calon.
Lebih lanjut, Zainal Arifin menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban selama seluruh tahapan Pilwana, menyelesaikan setiap sengketa melalui mekanisme hukum yang berlaku, serta memastikan transparansi penggunaan anggaran. Ia juga mengajak seluruh calon untuk siap menerima hasil pemilihan dengan lapang dada. “Setelah Pilwana selesai, seluruh elemen masyarakat harus kembali bersatu untuk membangun nagari,” tambahnya.
Ketua DPRD Pesisir Selatan, Darmansyah, mengingatkan bahwa Pilwana harus menjadi ajang demokrasi yang mempererat persaudaraan di tengah masyarakat. Ia menilai upaya menekan praktik politik uang perlu terus diperkuat, di samping meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih.
“Pilwana adalah pesta demokrasi badunsanak. Partisipasi masyarakat sangat menentukan lahirnya pemimpin nagari yang berkualitas dan mampu mendorong pembangunan,” katanya.
Sementara itu, Kepala DPMD Pessel, Mar Alamsyah, menjelaskan bahwa Pilwana 2026 direncanakan berlangsung di 93 nagari dengan total 446 tempat pemungutan suara (TPS). Ia menyebutkan, pelaksanaan secara manual diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp294 juta per nagari, sedangkan jika menggunakan sistem e-voting memerlukan biaya sekitar Rp1,4 miliar per nagari.
“Sebagai gambaran, untuk satu nagari seperti Painan Timur saja diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp37 juta,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Percepatan Pemerintahan Daerah (TPPD), Syaidal, menambahkan bahwa calon wali nagari tidak hanya dituntut memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga harus memiliki kapasitas kepemimpinan dan integritas. Ia menilai penerapan e-voting dapat dipertimbangkan secara bertahap atau berbasis klaster sesuai kesiapan masing-masing nagari.
Rapat tersebut juga mengidentifikasi sejumlah potensi persoalan yang perlu diantisipasi sejak dini, terutama terkait pemutakhiran data pemilih. Validasi daftar pemilih tetap dinilai menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan Pilwana 2026, selain pencegahan politik uang, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penguatan koordinasi lintas instansi.
Melalui langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menargetkan pelaksanaan Pilwana 2026 dapat berlangsung aman, tertib, demokratis, serta melahirkan pemimpin nagari yang berkualitas dan mampu mendorong kemajuan daerah.
Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Wadah informasi bagi masyarakat dari pemerintah. Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebuah kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.749,89 km² dan populasi ±420.000 jiwa. Ibu kotanya ialah Painan. 
