
PESISIR SELATAN – Upaya percepatan penuntasan Tuberkulosis (TBC) sekaligus pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus digenjot oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
Hal itu ditandai dengan jajaran Pemkab Pessel mengikuti rapat koordinasi (rakor) bersama pemerintah pusat hingga rapat teknis di daerah, guna memastikan program berjalan sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan.
Dalam rakor tersebut, hadir Bupati Hendrajoni, Asisten 2, Bappeda, Dinas Kesehatan, Disdikbud, Dinas Perikanan dan Pangan, Dinas DPMPTSP RSUD M Zein di ruang Vidcom PCC.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, Agustina Rahmadani, menyampaikan bahwa tindak lanjut dari rakor yang digelar pada Senin (29/9/2025) langsung ditindaklanjuti di daerah.
“Rakor membahas dua hal strategis, yaitu percepatan penuntasan TBC dan pembahasan program Makan Bergizi Gratis. Khusus untuk Pesisir Selatan, fokus kita adalah percepatan penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur MBG yang sudah beroperasi,” kata Agustina, Rabu (1/10/2025).
Menurutnya, saat ini terdapat sebelas dapur MBG di Pesisir Selatan yang telah beroperasi. Agar dapat melaksanakan program sesuai aturan, dapur tersebut wajib mengantongi SLHS.
Setelah rakor dengan pemerintah pusat, siangnya digelar pula rakor daerah. Rakor ini hadiri Korwil wilayah MBG, Wakil yayasan, asisten 1 dan asisten 2, Bappedalitbang, Dines Perikanan dan Pangan, Dinas perizinan, dan Dinas Pendidikan
Pertemuan ini juga menghadirkan perwakilan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Sumatera Barat. Pembahasan utama diarahkan pada percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk dapur MBG yang sudah beroperasi.
Selanjutnya dilanjut dengan Pertemuan seluruh SPPI pada Selasa (30/9/2025) di Aula Dinas Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Pessel, Agustina Rahmadani, hadir bersama Kepala Bidang P2P, Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP, sementara dari pihak provinsi turut mengikuti secara online Kepala Labkesda Sumbar serta seluruh kepala puskesmas dengan jajarannya, dan pemegang progran kesehatan lingkungan, dan program gizi
“Percepatan pengurusan SLHS menjadi hal yang sangat penting. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, mulai dari sertifikat keamanan pangan siap saji bagi pengelola, sertifikat penjamah makanan, uji laboratorium pada makanan dan air, hingga hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) yang sesuai standar,” jelas Agustina.
Dalam pertemuan itu, Labkesda Sumbar menyatakan kesiapannya mendukung percepatan uji laboratorium baik untuk makanan maupun air di seluruh Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) Pesisir Selatan.
Agustina menegaskan, pihaknya menargetkan 11 dapur MBG yang saat ini sudah beroperasi bisa segera mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi sebelum 30 Oktober 2025.
“Dengan adanya sertifikat ini, masyarakat lebih terjamin mendapatkan makanan bergizi yang aman dan sehat,” tutupnya.