Sekda Pessel Perkuat Pengawasan Pengadaan, Regulasi Katalog Elektronik Jadi Sorotan

PESISIR SELATAN – Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, H. Zainal Arifin, S.K.M., M.Kes., menegaskan pentingnya pemahaman regulasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kepatuhan terhadap aturan menjadi kunci mewujudkan pengadaan yang transparan, akuntabel, serta mendukung efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Penegasan itu disampaikan Zainal Arifin saat membuka sekaligus menghadiri Sosialisasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik, Kamis (22/10/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tersebut berlangsung di Basco Hotel, Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Sekda hadir didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Sosialisasi menghadirkan narasumber dari Biro Pengadaan Provinsi Sumatera Barat serta diikuti perwakilan perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

Zainal Arifin menilai, perkembangan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah menuntut aparatur untuk terus meningkatkan kapasitas dan pemahaman. Terlebih, katalog elektronik menjadi instrumen penting dalam mendukung proses pengadaan yang lebih efektif dan efisien.

Menurutnya, pemahaman terhadap aturan tidak boleh sebatas memenuhi kebutuhan administrasi. Setiap aparatur yang terlibat dalam proses pengadaan harus mampu menerapkan ketentuan secara tepat, sehingga pelaksanaan anggaran berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ia menekankan, seluruh perangkat daerah perlu memiliki kesamaan persepsi dalam memahami regulasi katalog elektronik. Hal tersebut penting untuk meminimalkan kesalahan dalam proses pengadaan sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan.

Sekda juga mengharapkan peserta mengikuti seluruh materi yang disampaikan narasumber dengan serius dan menjadikannya sebagai pedoman dalam menjalankan tugas masing-masing.

Dengan pemahaman yang baik, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah diharapkan dapat berlangsung lebih tertib, transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat optimal bagi pembangunan daerah.

Melalui pemaparan materi dari Biro Pengadaan Provinsi Sumatera Barat, peserta memperoleh penjelasan mengenai ketentuan katalog elektronik dan penerapannya dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, khususnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab.

Zainal Arifin berharap, sosialisasi tersebut dapat meningkatkan kesiapan perangkat daerah dalam menyesuaikan pelaksanaan pengadaan dengan ketentuan terbaru.

Pengadaan yang dilaksanakan secara profesional dan transparan dinilai memiliki peran penting dalam memastikan anggaran daerah digunakan secara tepat sasaran serta mendukung pencapaian program pembangunan.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Pesisir Selatan berupaya memperkuat koordinasi dan penyamaan persepsi antarperangkat daerah, sehingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa semakin berkualitas.

Dengan demikian, penerapan regulasi katalog elektronik diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas proses pengadaan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Pesisir Selatan.