Tim KP3 Pessel Diminta Perketat Pengawasan Pupuk Bersubsidi

Pesisir Selatan--Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), diminta agar terus memperketat pengawasan pupuk bersubsidi di lapangan.

Upaya itu harus dilakukan, agar penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2019 di daerah itu benar-benar tepat sasaran dan juga berjalan sesuai aturan.

Ketegasan itu disampaikan Wakil Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar Kamis (15/8) di Painan.

"Kita menginginkan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2019 ini berjalan lebih baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari itu pengawasanya harus ditingkatkan agar tidak terjadi penyimpangan baik dari sisi alokasi maupun harga," katanya.

Selain itu, dia juga meminta kepada kios pengencer pupuk bersubsidi resmi yang ada di setiap kecamatan, agar menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan kelompok tani yang diajukan menurut Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Ditambahkanya bahwa bila penyaluran pupuk bersubsidi tidak dilakukan sesuai aturan, maka kios pengencer akan diberikan sanksi.

"Sebab, pupuk bersubsidi adalah hak para petani yang telah ditetapkan pemerintah yang penyaluranya harus mengacu kepada aturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Pupuk bersubsidi tidak boleh dijual kepada perusahaan atau pihak tertentu yang tidak memiliki hak sama sekali," ingatnya.

Dikatakan, pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani atau petani di sektor pertanian.

Pupuk bersubsidi yang merupakan program pemerintah tersebut diperuntukan bagi petani yang bergerak disektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

"Dari itu, Tim KP3 hendaknya terjun langsung ke lapangan mengecek penyaluran pupuk bersubsidi oleh distributor dan kios pengencer kepada petani yang ada di seluruh kecamatan. Hasil pemantauan itu akan ditindaklanjuti di tingkat kabupaten," tutupnya. (05)