Pesisir Selatan--Untuk memaksimalkan capaian pembangunan di tingkat pemerintah terendah atau nagari, maka kepada pemerintahan nagari jangan hanya terpaku pada Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) semata.
Diharapkan sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) itu, hanya dijadikan sebagai pancingan saja, termasuk juga di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel).
Harapan itu disampaikan sekretaris daerah kabupaten (Setdakab) Pessel, Erizon Selasa (20/8) terkait besarnya potensi sumber pendapatan yang bisa dikelolah di tingkat nagari di daerah itu.
"Saat ini sudah selayaknya walinagari bersama Badan Musyawarah (Bamus) nagari, berkreatifitas mencari sumber keuangan pembiayaan pembangunan di nagari. Sebab melalui langkah itu, proses percepatan pembangunan di nagari akan lebih cepat tercapai, ketimbang hanya mengharapkan pembiayaan yang bersumber dari APBN dan APBD itu," katanya.
Disampaiakanya bahwa percepatan pembangunan di tingkat nagari, bukan saja bisa dilakukan melalui sumber dana yang dialokasikan melalui DD dan APBD, tapi juga bisa berasal dari sumber-sumber lain sesuai potensi dan kekayaan yang dimiliki oleh nagari.
"Bila itu terwujut, maka percepatan pembangunan secara merata akan tercapai di Pessel nantinya," ungkap Erizon.
Dia menjelaskan bahwa pemekaran nagari yang dilakukan oleh Pemerintah daerah (Pemda) Pessel sejak awal tahun 2011 lalu, bertujuan agar pemeretaan pembangunan berjalan cepat.
"Tujuanya ketika itu, bagai mana Pessel cepat bangkit dari daerah tertinggal, dan itu ternyata bisa terwujud. Agar bisa terus berkembang menjadi daerah yang maju, sehingga kepada semua pemerintahan nagari ditantang untuk juga bisa berkreatifitas. Salah satunya dengan cara mencari sumber-sumber yang bisa memberikan dampak terhadap percepatan pembangunan," harapnya.
Dia juga menegaskan kepada para wali nagari dan jajaranya agar pula menegakkan kedisiplinan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebab kedisiplinan merupakan awal sebuah kesuksesan.
"Itu harus dipahami, karena keberadaan pemerintahan nagari adalah ujung tombak pemerintahan. Dari itu pemerintahan nagari diharapkan supaya mampu menjadi motor penggerak percepatan pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Beranjak dari tujuan dan harapan yang ingin dicapai itu, sehingga rasa tanggung jawab, kedisiplinan termasuk juga dalam menciptakan terobosan-terobosan demi kemajuan nagari harus dimiliki oleh wali nagari.
Ditambahkan lagi bahwa ada tujuh hal yang musti dipahami oleh seorang wali nagari dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di tingkat pemerintahan terendah.
"Diantaranya, mengetahui dan memahami potensi wilayah dengan baik supaya bisa dengan cepat menuntaskan persoalan yang terjadi. Mempunyai pemahaman terhadap agenda pembangunan nasional dan daerah, serta juga mampu mensosialisasikan berbagai peraturan dan program dari tingkat pusat hingga daerah, agar tidak menimbulkan penafsiran yang keliru di tingkat masyarakat," terangnya.
Selain itu, wali nagari juga harus mampu menjadi motivator dalam menghapus berbagai penyakit masyarakat (Pekat).
"Termasuk juga mengurangi angka putus sekolah, mendorong peningkatan derajat kesehatan, serta menghapus angka pengangguran melalui dorongan agar masyarakatnya mau bekerja atau pun menciptakan lapangan kerja melalui penggarapan lahan-lahan tidur," timpalya. (05)
Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Wadah informasi bagi masyarakat dari pemerintah. Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebuah kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.749,89 km² dan populasi ±420.000 jiwa. Ibu kotanya ialah Painan. 
