Bupati Minta Tim KPPP Tingkatkan Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Lapangan

PESISIR SELATAN, Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni meminta Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di lapangan.

"Saya menginginkan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2018 ini berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian pengawasan pupuk bersubsidi di lapangan harus ditingkatkan agar tidak terjadi penyimpangan baik dari sisi alokasi maupun harga. Selain itu, diminta kepada kios pengencer pupuk bersubsidi resmi yang ada di setiap kecamatan agar menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan kelompok tani," kata Bupati Hendrajoni, Jumat (11/5).

Dikatakan, bila penyaluran pupuk bersubsidi tidak dilakukan sesuai aturan, maka kios pengencer akan diberikan sanksi. Sebab, pupuk bersubsidi adalah hak para petani yang telah telah ditetapkan pemerintah.

Selanjutnya, pupuk bersubsidi tidak boleh dijual kepada perusahaan atau pihak tertentu yang tidak memiliki hak sama sekali, tandasnya.

Dikatakan, pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani atau petani di sektor pertanian.

Pupuk bersubsidi yang merupakan program pemerintah tersebut diperuntukan bagi petani yang bergerak disektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya. Dalam hal ini, Tim KPPP harus meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di lapangan, sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.

"Tim KPPP hendaknya terjun langsung ke lapangan mencek penyaluran pupuk bersubsidi oleh distributor dan kios pengencer kepada petani yang ada di seluruh kecamatan. Hasil pemantauan di lapangan ditindaklanjuti di tingkat kabupaten," pintanya. (03)