Informasi yang Membangun: APBN Rp33,7 Miliar untuk Pertanian Pesisir Selatan Wujud Komitmen Pemerintah kepada Petani

Keterbukaan informasi publik memiliki peran penting dalam menyampaikan berbagai capaian pembangunan kepada masyarakat. Salah satu kabar baik yang patut diketahui masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan adalah keberhasilan pemerintah daerah memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp33.757.958.000 atau lebih dari Rp33,7 miliar untuk sektor pertanian pada Tahun Anggaran 2026.

Kucuran dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat Pesisir Selatan. Dukungan anggaran ini sekaligus menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap potensi dan kebutuhan pembangunan pertanian di daerah.

Sebagai daerah yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian, keberadaan anggaran tersebut diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas pertanian, kesejahteraan petani, serta penguatan ketahanan pangan daerah.

Dana APBN senilai Rp33,7 miliar lebih tersebut akan dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dan dibagi ke dalam tiga bidang strategis. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) memperoleh alokasi terbesar sebesar Rp14.659.482.000 yang akan digunakan untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur pertanian, termasuk pengadaan alat dan mesin pertanian modern serta sarana pendukung lainnya.

Sementara itu, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp12.098.476.000 yang difokuskan pada peningkatan produksi tanaman pangan, pengembangan hortikultura, penyediaan sarana produksi pertanian, serta dukungan bagi kelompok tani dalam meningkatkan hasil usaha mereka.

Adapun Bidang Perkebunan memperoleh alokasi sebesar Rp7.000.000.000 yang akan dimanfaatkan untuk pengembangan komoditas perkebunan unggulan, penyediaan bibit berkualitas, peremajaan tanaman, serta peningkatan kapasitas petani perkebunan di berbagai wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Keberhasilan memperoleh dukungan anggaran dalam jumlah besar tersebut tidak terlepas dari upaya dan komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah pusat. Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, dukungan APBN menjadi solusi strategis untuk mempercepat pembangunan sektor-sektor prioritas, termasuk pertanian.

Bupati Pesisir Selatan, H. Hendrajoni, menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Oleh karena itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk memastikan petani memperoleh dukungan yang memadai dalam menjalankan usaha pertaniannya.

Menurutnya, anggaran yang diperoleh dari pemerintah pusat tersebut harus dimanfaatkan secara optimal agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya para petani yang menjadi ujung tombak ketahanan pangan daerah.

Di sisi lain, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang diperoleh, tetapi juga oleh bagaimana informasi mengenai program pembangunan tersebut dapat diketahui dan dipahami masyarakat secara luas. Keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, Jordi L. Maulana, S.STP, mengatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berbagai capaian pembangunan yang berhasil diperoleh pemerintah daerah, termasuk dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

“Informasi mengenai keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan anggaran APBN sebesar Rp33,7 miliar untuk sektor pertanian perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Ini merupakan bentuk transparansi pemerintah sekaligus bukti bahwa berbagai upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat terus membuahkan hasil,” ujar Jordi.

Menurut Jordi, keterbukaan informasi publik tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai media untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap program-program pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan pemerintah.

“Melalui penyebarluasan informasi yang akurat dan mudah diakses, masyarakat dapat mengetahui manfaat program pembangunan yang sedang berjalan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat ikut mengawal dan mendukung pelaksanaan program agar berjalan sesuai tujuan,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa Bidang Informasi dan Komunikasi Publik akan terus berupaya menghadirkan informasi pembangunan yang aktual, transparan, dan edukatif kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dengan adanya dukungan APBN sebesar Rp33,7 miliar lebih untuk sektor pertanian, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan optimistis pembangunan pertanian akan semakin maju dan mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan petani. Di saat yang sama, keterbukaan informasi publik akan terus menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap program pembangunan dapat diketahui, dipahami, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.