Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Perkuat Pembangunan ASN Corporate University

PESISIR SELATAN - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus memperkuat kualitas sumber daya aparatur melalui pengembangan ASN Corporate University (ASN Corpu). Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemkab Pesisir Selatan melaksanakan audiensi dan studi penguatan pembangunan ASN Corporate University ke Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia serta BKPSDM Kabupaten Cirebon pada 28–29 Juli 2026.

Rombongan dipimpin Asisten Administrasi Umum Setdakab Pesisir Selatan, N. Riswandi, ST., M.Si., didampingi Kepala BKPSDM, Yoski Wandri, S.Pi., M.Si., Kabid Pengembangan Kompetensi, Gustin Yulia Roza beserta jajaran.

Kegiatan ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam membangun sistem pengembangan kompetensi aparatur yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan reformasi birokrasi nasional.

Dalam audiensi tersebut, rombongan memperoleh berbagai masukan mengenai tata kelola Corporate University, penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan organisasi, pengembangan platform pembelajaran digital, hingga strategi membangun budaya belajar di lingkungan aparatur sipil negara.

Kepala BKPSDM Pesisir Selatan, Yoski Wandri, mengatakan pembangunan ASN Corporate University bukan sekadar menyelenggarakan pelatihan, tetapi membangun ekosistem pembelajaran yang mampu meningkatkan kompetensi ASN sesuai kebutuhan organisasi dan tantangan pelayanan publik.

"Corporate University menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap ASN memperoleh pembelajaran yang relevan dengan tugas, jabatan, dan sasaran pembangunan daerah. Kompetensi aparatur harus terus berkembang agar mampu memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas," ujarnya.

Dari hasil audiensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh sejumlah rekomendasi penting sebagai dasar penyempurnaan pembangunan ASN Corporate University.

Pertama, rekomendasi perbaikan proses bisnis ASN Corporate University sehingga seluruh tahapan pengembangan kompetensi dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan terintegrasi dengan kebutuhan organisasi.

Kedua, tersusunnya Action Plan pembangunan ASN Corporate University sebagai peta jalan implementasi yang akan menjadi pedoman pelaksanaan program pengembangan kompetensi aparatur secara bertahap.

Ketiga, tersusunnya desain rancangan platform pembelajaran ASN yang diharapkan mampu mendukung proses belajar secara digital, fleksibel, serta mudah diakses oleh seluruh aparatur.

Keempat, penyempurnaan dokumen Human Capital Development Plan (HCDP) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026–2030 agar selaras dengan arah pembangunan SDM aparatur, kebutuhan organisasi, serta kebijakan nasional.

Selain melakukan audiensi di LAN RI, rombongan juga mengunjungi BKPSDM Kabupaten Cirebon yang telah mengembangkan berbagai inovasi dalam implementasi Corporate University. Melalui kunjungan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh gambaran praktik baik (best practice) mengenai pengelolaan pembelajaran aparatur berbasis organisasi.

Asisten Administrasi Umum Setdakab Pesisir Selatan, Acik N. Riswandi, menyampaikan bahwa hasil audiensi ini akan menjadi landasan dalam mempercepat implementasi ASN Corporate University di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Menurutnya, transformasi pengembangan kompetensi ASN harus dilakukan secara sistematis sehingga investasi pemerintah di bidang peningkatan kapasitas aparatur benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Ke depan, ASN dituntut tidak hanya mengikuti pelatihan, tetapi memiliki budaya belajar sepanjang hayat. Corporate University menjadi wadah untuk mengintegrasikan pembelajaran dengan kebutuhan organisasi sehingga menghasilkan aparatur yang profesional, adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan," katanya.

Melalui penguatan ASN Corporate University tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menargetkan terciptanya sistem pengembangan kompetensi yang modern, kolaboratif, berbasis digital, serta mampu mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional dalam mendukung visi pembangunan daerah.