SAKIP 2026 Dievaluasi, Syamwil Tekankan Kinerja Bukan Sekadar Administrasi

PESISIR SELATAN — Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan, Syamwil, bersama jajaran mengikuti penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026 di Bapperida Kabupaten Pesisir Selatan, Jumat (18/9/2026).

Kehadiran Syamwil dalam kegiatan tersebut menunjukkan keseriusan perangkat daerah yang dipimpinnya dalam memastikan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan memiliki arah, ukuran kinerja, serta pertanggungjawaban yang jelas.

Penilaian SAKIP menjadi bagian penting dalam mengevaluasi sejauh mana perencanaan pembangunan dan program perangkat daerah telah diterjemahkan ke dalam target kinerja yang terukur. Evaluasi juga diarahkan untuk melihat kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran hingga pelaporan kinerja.

Syamwil bersama tim mengikuti rangkaian proses evaluasi dengan memaparkan berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Menurutnya, penerapan SAKIP tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan administrasi pemerintahan. Lebih dari itu, sistem tersebut menjadi instrumen untuk memastikan setiap program yang dilaksanakan perangkat daerah benar-benar memiliki sasaran dan memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, Syamwil menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil. Setiap program yang direncanakan harus memiliki indikator yang jelas sehingga pencapaian kinerja dapat diukur dan dievaluasi secara objektif.

Dalam proses penilaian tersebut, tim Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga melakukan pencermatan terhadap berbagai dokumen serta pelaksanaan program yang menjadi bagian dari sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Evaluasi SAKIP sekaligus menjadi momentum bagi Syamwil dan jajarannya untuk mengidentifikasi berbagai hal yang masih perlu diperbaiki, baik dalam aspek perencanaan maupun pengukuran dan pelaporan kinerja.

Dengan evaluasi secara berkala, perangkat daerah diharapkan mampu memperkuat keterkaitan antara anggaran yang digunakan dengan target pembangunan yang hendak dicapai. Dengan demikian, penggunaan sumber daya pemerintah dapat memberikan manfaat yang lebih terukur bagi masyarakat.

Syamwil bersama jajaran menyatakan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan dalam penerapan SAKIP, termasuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja secara transparan serta akuntabel.

Kegiatan penilaian SAKIP Tahun 2026 tersebut berlangsung di Bapperida Kabupaten Pesisir Selatan dengan diikuti Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Syamwil bersama tim serta pihak terkait.