PESISIR SELATAN – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus memantapkan persiapan menghadapi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang dilaksanakan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. Langkah tersebut dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Zainal Arifin, S.KM., M.Kes., didampingi Asisten Administrasi Umum (Asisten III) N. Riswandi serta Kepala Bagian Organisasi.
Persiapan itu dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan selama dua hari, 23–24 Juli 2026, yang diawali dengan Entry Meeting di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat, Padang, kemudian dilanjutkan audiensi serta diskusi teknis di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk memastikan seluruh perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian mampu memenuhi indikator yang ditetapkan Ombudsman. Pendampingan teknis juga diberikan agar setiap OPD dapat menyiapkan eviden secara lengkap sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi lokus Penilaian Maladministrasi Tahun 2026 yakni Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta RSUD Dr. M. Zein Painan.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Zainal Arifin menegaskan bahwa penilaian Ombudsman bukan sekadar mengejar nilai, tetapi menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan sistem pelayanan publik secara menyeluruh agar semakin efektif, transparan, dan akuntabel.
Di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, Kepala Dinas Pendidikan Salim Muhaimin, S.Pd., M.Si. bersama Sekretaris Dinas Darmawi, S.Pd., M.Pd. menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan tata kelola administrasi dan pemenuhan seluruh indikator penilaian.
Berbagai langkah pembenahan terus dilakukan, mulai dari penyempurnaan standar pelayanan, peningkatan kualitas administrasi, hingga penguatan budaya kerja yang profesional, responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Sinergi antara Sekretariat Daerah dengan seluruh OPD yang menjadi lokus penilaian diharapkan mampu menghasilkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, sekaligus meminimalkan potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan persiapan yang matang serta komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah, Kabupaten Pesisir Selatan optimistis mampu meraih hasil yang lebih baik dalam Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 serta semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah.
Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Wadah informasi bagi masyarakat dari pemerintah. Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebuah kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.749,89 km² dan populasi ±420.000 jiwa. Ibu kotanya ialah Painan. 
