Persoalan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan masih menjadi tantangan pembangunan daerah yang membutuhkan perhatian serius. Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) per 05 Mei 2026, pola kemiskinan di daerah ini tidak lagi bersifat sporadis atau tersebar secara acak, melainkan mulai membentuk kantong-kantong kemiskinan pada kawasan tertentu yang memiliki karakteristik ekonomi dan sosial yang relatif sama.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pendekatan bantuan sosial semata, tetapi perlu diarahkan pada strategi pembangunan ekonomi masyarakat berbasis wilayah, potensi lokal, dan penguatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan.
Hasil analisis data DTSEN memperlihatkan bahwa sebagian besar rumah tangga Desil-1 di Kabupaten Pesisir Selatan masih bergantung pada sektor ekonomi primer tradisional seperti pertanian, perkebunan, perikanan, serta usaha informal rumah tangga dengan tingkat produktivitas yang relatif rendah. Kondisi ini menyebabkan masyarakat rentan terhadap tekanan ekonomi, perubahan harga komoditas, hingga faktor cuaca dan keterbatasan akses pasar.
Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Suryatmono, mengatakan bahwa pola kemiskinan saat ini telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dibanding beberapa tahun sebelumnya.
“Sekarang persoalan kemiskinan tidak lagi hanya dilihat pada individu atau rumah tangga secara terpisah, tetapi sudah membentuk kawasan-kawasan dengan tingkat kerentanan sosial yang tinggi. Karena itu, pendekatan penanganannya juga harus berbasis kawasan dan terintegrasi lintas sektor,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan berbasis wilayah menjadi penting karena karakteristik persoalan ekonomi masyarakat pada setiap kawasan memiliki pola yang berbeda-beda. Wilayah pesisir misalnya, lebih banyak dipengaruhi oleh sektor perikanan dan usaha rumah tangga, sedangkan kawasan perbukitan dan pertanian memiliki tantangan tersendiri terkait produktivitas dan akses ekonomi.
Dari hasil pemetaan DTSEN, Kecamatan Koto XI Tarusan menjadi wilayah dengan jumlah rumah tangga Desil-1 terbesar di Kabupaten Pesisir Selatan, yakni sekitar 2.351 kepala keluarga. Tingginya angka tersebut menjadikan kawasan ini sebagai prioritas utama dalam agenda pengentasan kemiskinan daerah.
Di kecamatan tersebut, konsentrasi rumah tangga miskin terbesar berada di sejumlah nagari seperti Kapuh, Pansur Ampang Pulai, dan Duku. Tingginya jumlah masyarakat rentan di kawasan ini dipengaruhi oleh keterbatasan lapangan kerja produktif, rendahnya diversifikasi ekonomi masyarakat, serta tingginya ketergantungan terhadap sektor primer tradisional.
Suryatmono menilai, kondisi tersebut perlu direspons dengan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada bantuan langsung, tetapi juga mendorong transformasi ekonomi masyarakat.
“Kita harus mulai menggeser pola intervensi dari sekadar bantuan sosial menuju pembangunan ekonomi produktif masyarakat. Penguatan UMKM, koperasi nagari, hingga hilirisasi produk pertanian dan perikanan menjadi langkah yang sangat penting,” katanya.
Selain Koto XI Tarusan, Kecamatan Sutera juga tercatat sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kerentanan sosial yang cukup tinggi. Berdasarkan data DTSEN, jumlah rumah tangga Desil-1 di wilayah ini mencapai sekitar 2.200 kepala keluarga.
Pola kemiskinan di Kecamatan Sutera terlihat lebih terkonsentrasi pada beberapa kawasan tertentu seperti Amping Parak, Rawang Gunung Malelo Surantih, Aur Duri Surantih, dan Ganting Mudiak Utara Surantih. Kondisi ini memperlihatkan adanya kantong-kantong kemiskinan yang saling terhubung secara sosial dan ekonomi.
Menurut Suryatmono, pola seperti ini membutuhkan penanganan yang lebih fokus dan terintegrasi.
“Jika konsentrasi kemiskinan sudah terpusat pada kawasan tertentu, maka intervensi pemerintah juga harus dilakukan secara fokus pada kawasan tersebut. Program lintas OPD harus saling terhubung agar dampaknya lebih terasa bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, integrasi program antarperangkat daerah menjadi salah satu kunci utama agar penanganan kemiskinan tidak berjalan parsial. Selama ini, banyak program yang sebenarnya sudah berjalan, namun belum sepenuhnya terhubung dalam satu arah pembangunan kawasan prioritas.
Sementara itu, Kecamatan Lengayang menunjukkan pola kemiskinan yang cukup unik. Kawasan Kambang tercatat menjadi kantong kemiskinan terbesar pada level nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
Nagari Kambang Timur, Kambang Barat, dan Kambang Utara menyumbang sekitar 60 persen rumah tangga Desil-1 di Kecamatan Lengayang. Tingginya konsentrasi tersebut dipengaruhi oleh besarnya ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian dan perikanan tradisional yang memiliki nilai tambah ekonomi rendah.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan kemiskinan di kawasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan struktur ekonomi lokal yang belum berkembang secara optimal.
“Pembangunan ekonomi masyarakat harus diarahkan pada peningkatan nilai tambah. Produk pertanian dan perikanan jangan hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi perlu didorong ke arah hilirisasi dan pengolahan agar masyarakat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar,” ujar Suryatmono.
Selain itu, peningkatan keterampilan kerja masyarakat juga dinilai menjadi kebutuhan mendesak. Pelatihan berbasis potensi lokal dianggap penting untuk membuka peluang usaha baru sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja masyarakat di tingkat lokal maupun regional.
Dalam konteks pembangunan daerah, data DTSEN dinilai memiliki peran strategis sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Pendekatan berbasis data mikro by name by address memungkinkan pemerintah daerah melakukan penajaman sasaran program secara lebih akurat dan terukur.
Menurut Suryatmono, penggunaan data yang tepat menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pengentasan kemiskinan ke depan.
“Perencanaan pembangunan harus berbasis data yang valid dan aktual. Dengan DTSEN, pemerintah daerah dapat mengetahui secara detail lokasi, karakteristik, dan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran program,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa arah pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan ke depan perlu difokuskan pada penguatan ekonomi masyarakat berbasis nagari dan kawasan prioritas. Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan secara lebih efektif dan berkelanjutan.
Selain penguatan UMKM dan koperasi nagari, pembangunan infrastruktur ekonomi masyarakat juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Akses jalan produksi, pasar, sarana pengolahan hasil pertanian dan perikanan, hingga akses layanan dasar menjadi faktor pendukung dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Dengan pendekatan pembangunan yang lebih terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada penguatan ekonomi lokal, pemerintah daerah berharap rumah tangga Desil-1 dan Desil-2 di Kabupaten Pesisir Selatan dapat meningkatkan kapasitas ekonominya secara bertahap dan keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan.
“Tujuan akhirnya bukan hanya menurunkan angka kemiskinan secara statistik, tetapi bagaimana masyarakat benar-benar memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik dan mandiri dalam jangka panjang,” tutup Suryatmono.
Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Wadah informasi bagi masyarakat dari pemerintah. Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebuah kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.749,89 km² dan populasi ±420.000 jiwa. Ibu kotanya ialah Painan. 
