Bawaslu Pesisir Selatan Perkuat Sinkronisasi Data Pemilih, Soroti Warga Meninggal Masih Masuk Daftar

   

PESISIR SELATAN — Upaya mewujudkan daftar pemilih yang akurat dan mutakhir terus diperkuat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan. Melalui rapat koordinasi (rakor) evaluasi pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB), lembaga ini menekankan pentingnya sinkronisasi data kependudukan lintas instansi menjelang pemilu mendatang.

Rakor yang digelar di ruang Media Center kantor Bawaslu Pesisir Selatan, Rabu (6/5/2026), diikuti jajaran internal Bawaslu serta dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pesisir Selatan Aswandi, perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Ketua Bawaslu Pesisir Selatan, Afriki Musmaidi, menyebut rakor ini sebagai langkah krusial dalam mencegah potensi persoalan pada proses pemutakhiran data pemilih. Menurutnya, keakuratan data menjadi kunci utama agar hak pilih masyarakat dapat terakomodasi secara optimal.

“Sinkronisasi data antar instansi menjadi kebutuhan mendesak. Kami masih menemukan data warga yang telah meninggal dunia namun masih tercantum dalam daftar pemilih,” ujar Afriki.

Ia menjelaskan, persoalan tersebut tidak berdiri sendiri. Mobilitas penduduk yang tinggi, baik perpindahan masuk maupun keluar daerah, sering kali tidak terlaporkan secara maksimal. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian data yang berpotensi memengaruhi kualitas daftar pemilih.

Lebih jauh, Afriki juga menyoroti keterbatasan akses informasi di tingkat pemerintahan nagari. Menurutnya, nagari kerap tidak mendapatkan data utuh terkait perpindahan penduduk, sehingga berdampak pada akurasi penyusunan DPB.

“Ini menjadi tantangan bersama yang harus diselesaikan melalui koordinasi lintas sektor,” ucapnya lagi.

Senada dengan itu, Anggota Bawaslu Pesisir Selatan, Nurmaidi, menegaskan bahwa validitas DPB merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.

Ia menilai, kolaborasi aktif antara instansi terkait seperti Disdukcapil, pemerintah nagari, dan penyelenggara pemilu menjadi kunci dalam memastikan data pemilih tetap akurat dan mutakhir.

“Data pemilih yang valid tidak hanya menjamin hak konstitusional warga, tetapi juga berkontribusi terhadap efisiensi pelaksanaan pemilu,” katanya.

Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat yang mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu.

Melalui rakor ini, Bawaslu Pesisir Selatan berharap terbangun komitmen bersama antar instansi untuk memperkuat integrasi data kependudukan. Dengan demikian, daftar pemilih yang dihasilkan tidak hanya akurat dan mutakhir, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas demokrasi di daerah.