Bapperida Pessel Matangkan Manajemen Risiko Digital, Perkuat Pendampingan Perangkat Daerah

Bapperida Pessel Matangkan Manajemen Risiko Digital, Perkuat Pendampingan Perangkat Daerah

PESISIR SELATAN– Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Pesisir Selatan terus memperkuat tata kelola pemerintahan melalui penyusunan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah berbasis digital. Langkah tersebut diwujudkan melalui rapat penyamaan persepsi bagi pengampu perencanaan perangkat daerah terkait penggunaan Aplikasi Pemerintah Digital 2 (Pemdi 2), Selasa (27/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Pantai Carocok Bapperida Kabupaten Pesisir Selatan, lantai I, itu dihadiri para kepala bidang serta Perencana Ahli Pertama, Perencana Ahli Muda dan Perencana Ahli Madya di lingkungan Bapperida. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya membangun pemahaman bersama dalam mendukung penerapan manajemen risiko yang terarah dan sesuai ketentuan.

Sekretaris Bapperida Kabupaten Pesisir Selatan, Retma Haryeti, S.T., menyampaikan bahwa penyamaan persepsi menjadi langkah penting agar para pengampu perencanaan memiliki pemahaman yang seragam sebelum memberikan pendampingan kepada perangkat daerah binaannya.

Menurutnya, kesamaan pemahaman diperlukan untuk memastikan penyusunan manajemen risiko dapat berjalan konsisten, sehingga setiap perangkat daerah mampu mengenali potensi hambatan yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin membangun pemahaman yang sama di antara pengampu perencanaan, sehingga pendampingan kepada perangkat daerah dapat dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” demikian disampaikan Retma.

Rapat tersebut menghadirkan Kepala Bidang E-Government (E-Gov) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, Syafrudin, sebagai narasumber. Ia memberikan penjelasan mengenai mekanisme penyusunan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah melalui aplikasi Pemdi 2, termasuk pentingnya pemahaman terhadap proses pengisian dan pengelolaan data.

Dalam pemaparannya, Syafrudin menjelaskan bahwa manajemen risiko merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mengendalikan berbagai risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi maupun pelaksanaan program pemerintah daerah.

Penyusunan manajemen risiko tidak sekadar mencatat potensi permasalahan, tetapi juga mencakup penilaian tingkat risiko, penentuan langkah mitigasi serta perumusan pengendalian yang diperlukan. Dengan pendekatan tersebut, perangkat daerah diharapkan mampu mengantisipasi hambatan sejak dini dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan risiko yang lebih terukur.

Pemanfaatan aplikasi Pemdi 2 menjadi salah satu instrumen untuk mendukung proses penyusunan dan pengelolaan manajemen risiko secara digital. Karena itu, pengampu perencanaan dituntut memahami mekanisme aplikasi agar dapat memberikan bimbingan kepada perangkat daerah binaannya secara efektif dan berkesinambungan.

Melalui penyamaan persepsi dan penguatan pendampingan tersebut, Bapperida Kabupaten Pesisir Selatan berharap penerapan manajemen risiko di lingkungan pemerintah daerah semakin terarah, konsisten dan terukur. Upaya ini sekaligus diharapkan memperkuat akuntabilitas, pengendalian internal serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif.