Bawaslu Pesisir Selatan Perketat Pengawasan PDPB, Tegaskan Validitas Data Pemilih sebagai Kunci Demokrasi

PESISIR SELATAN — Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menggelar rapat koordinasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di kantor setempat, Rabu (26/11). Pertemuan ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Ketua KPU Pesisir Selatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kacabdin Wilayah VII, hingga seluruh jajaran komisioner dan staf teknis Bawaslu.

Ketua Bawaslu Pesisir Selatan, Afriki Musmaidi, memimpin langsung jalannya rapat yang berlangsung dalam suasana formal namun penuh dinamika. Ia menegaskan bahwa pengawasan PDPB harus dilaksanakan secara teliti, sistematis, dan berkesinambungan untuk menjaga integritas proses demokrasi.

Dalam arahannya, Afriki menyebut validitas data pemilih sebagai aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemilu. Ia menekankan bahwa setiap perubahan data, baik penambahan maupun penghapusan, wajib diawasi secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan pada tahapan berikutnya.

Afriki juga menegaskan bahwa Bawaslu terus memperkuat koordinasi dengan KPU Pesisir Selatan. Setiap laporan hasil PDPB dari KPU, menurutnya, harus dianalisis secara mendalam agar potensi ketidaksesuaian dapat segera teridentifikasi dan diperbaiki.

Ia menambahkan bahwa pengawasan PDPB bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan pekerjaan strategis yang membutuhkan disiplin tinggi. Rapat rutin seperti ini, kata Afriki, menjadi momentum untuk evaluasi dan penajaman strategi agar kualitas pengawasan semakin meningkat.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Pesisir Selatan, Nurmaidi, memaparkan dua persoalan mendasar yang kerap muncul dalam data pemilih. Pertama, masyarakat yang memenuhi syarat namun belum masuk dalam daftar pemilih. Kedua, masyarakat yang tidak memenuhi syarat namun justru tercantum dalam daftar.

Menurut Nurmaidi, dua persoalan tersebut menjadi perhatian utama dalam proses pemutakhiran data setiap bulan. Ia menegaskan bahwa ketepatan data pemilih sangat berpengaruh terhadap kredibilitas penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan.

Nurmaidi juga berharap, melalui pengawasan yang lebih terstruktur dan koordinasi lintas instansi, kualitas PDPB di Pesisir Selatan dapat semakin baik. Ia menilai kerja kolaboratif menjadi kunci untuk mencapai akurasi data yang bisa dipertanggungjawabkan.

Bawaslu Pesisir Selatan memastikan bahwa pengawasan PDPB akan terus diperkuat setiap bulan melalui evaluasi rutin, pemetaan kendala, dan peningkatan efektivitas strategi pengawasan di lapangan. Langkah ini diambil untuk menjamin bahwa seluruh warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar secara benar dan sah.

Dengan komitmen yang disampaikan dalam rapat tersebut, Bawaslu Pesisir Selatan menegaskan kesiapannya mengawal seluruh proses pemutakhiran data demi terciptanya pemilu yang lebih akuntabel dan berintegritas.