Belajar dari Putusan DKPP, Bawaslu Pessel Dorong Pengawasan Berbasis Pencegahan

PESISIR SELATAN — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan terus memperkuat kapasitas jajaran pengawas menghadapi Pemilu 2029. Salah satu langkah yang dilakukan melalui program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 dengan mengangkat tema “Ekosistem Kolaborasi untuk Pengawasan Pemilu 2029”.

Program tersebut menempatkan pembelajaran berbasis kasus sebagai salah satu pendekatan untuk memperkuat pemahaman jajaran pengawas. Pada Volume 2, Bawaslu Pesisir Selatan memilih topik “Integritas Penyelenggara Pemilu” dengan menjadikan Putusan DKPP Nomor 87/DKPP-PKE-IV/2015 sebagai bahan kajian.

Ketua Bawaslu Pesisir Selatan, Afriki Musmaidi, mengatakan pembelajaran tersebut diharapkan mampu memperkaya pengetahuan jajaran pengawas sekaligus mendorong penerapan prinsip integritas dalam menjalankan tugas pengawasan.

“Bawaslu Membelajarkan menjadi ruang untuk menggabungkan pengetahuan, pengalaman dan praktik baik. Harapannya, pembelajaran ini dapat menjadi bekal dalam menghadapi berbagai tantangan pengawasan Pemilu,” ujar Afriki di Painan, Senin (31/8/2026).

Anggota Bawaslu Pesisir Selatan, Syafrizal, menjelaskan penggunaan putusan DKPP sebagai studi kasus juga memiliki nilai pencegahan. Menurutnya, pemahaman terhadap persoalan etik dapat membantu jajaran pengawas mengenali potensi pelanggaran sejak dini.

“Melalui studi kasus ini, kita ingin memperkuat pemahaman tentang independensi, imparsialitas, profesionalitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu,” kata Syafrizal.

Materi pembelajaran dikemas dalam bentuk video yang terdiri atas pendahuluan, pembahasan, analisis dan penutup. Video tersebut diharapkan tidak hanya menjadi dokumentasi kelembagaan, tetapi juga sumber pengetahuan yang dapat diakses jajaran pengawas dan masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu Pesisir Selatan membangun budaya integritas dan pengawasan yang lebih preventif menuju Pemilu 2029.