Dari Hutan ke Pasar, Pessel Susun Strategi Tingkatkan Nilai Ekonomi Perhutanan Sosial

PESISIR SELATAN — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus mendorong agar program perhutanan sosial tidak berhenti pada pemberian akses pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat. Ke depan, hasil pengelolaan tersebut diarahkan mampu berkembang menjadi usaha produktif yang memiliki nilai tambah dan mampu memperkuat perekonomian masyarakat nagari.

Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Perhutanan Sosial Tahun 2026 yang digelar di Hotel Hanna Syariah Painan, Senin (10/8/2026). Forum tersebut mempertemukan pemerintah daerah dan sejumlah pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi pengembangan perhutanan sosial secara lebih terintegrasi.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan, Ahmad Hidayat, mengatakan pengembangan perhutanan sosial membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Menurutnya, setiap perangkat daerah harus mengambil peran mulai dari peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan usaha, dukungan infrastruktur hingga membuka akses pemasaran.

“Forum ini diharapkan tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan rekomendasi aplikatif dan rencana aksi yang terukur untuk mendukung program Pro Rakyat dalam RPJMD 2025–2029,” ujar Ahmad Hidayat.

Dari sisi potensi, Pesisir Selatan memiliki sekitar 22.321 hektare kawasan perhutanan sosial yang dikelola oleh 18 kelompok. Selain itu terdapat 51 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang dapat diperkuat menjadi penggerak kegiatan ekonomi masyarakat berbasis kawasan.

Kepala Dinas Pertanian Pesisir Selatan, Hamdi, menyebut komoditas seperti kopi, gambir dan pala memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui pola agroforestri. Menurutnya, pengembangan harus diarahkan hingga tahap pengolahan dan pemasaran agar masyarakat tidak hanya menjual produk dalam bentuk bahan mentah.

Melalui penguatan kelembagaan, hilirisasi, akses pasar dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah daerah berharap kawasan perhutanan sosial dapat berkembang menjadi sentra ekonomi baru di tingkat nagari. Dengan pendekatan tersebut, manfaat ekonomi masyarakat dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga kelestarian fungsi hutan.