Faskes Pesisir Selatan Dipetakan, Pemkab Dorong Pembenahan hingga Nagari Terpencil

PESISIR SELATAN — Upaya memperkuat pelayanan kesehatan hingga ke tingkat nagari di Kabupaten Pesisir Selatan mulai diarahkan pada pembenahan fasilitas kesehatan yang dinilai masih membutuhkan peningkatan, baik dari sisi bangunan, sarana prasarana maupun ketersediaan alat kesehatan.

Pemetaan kebutuhan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat kerja teknis yang digelar Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bersama jajaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Selasa (22/9/2026), di Ruang Rapat Bupati Pesisir Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kabupaten Pesisir Selatan memaparkan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah. Data yang disampaikan tidak hanya mencakup kondisi fisik bangunan, tetapi juga kebutuhan sarana dan prasarana serta persebaran tenaga medis yang menjadi bagian penting dalam menunjang pelayanan kesehatan masyarakat.

Kepala Dinkes PPKB Pesisir Selatan, Agustina Rahmadani, S.S.T., M.M., mengatakan pemetaan tersebut diperlukan untuk melihat kebutuhan fasilitas kesehatan secara lebih menyeluruh. Menurutnya, kondisi geografis Pesisir Selatan yang memiliki wilayah cukup luas membuat pemerataan pelayanan kesehatan menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian.

“Di hadapan Pak Bupati dan tim Kemenkes RI, kami menyampaikan kondisi riil lapangan. Beberapa fasilitas kesehatan dasar, seperti Puskesmas Koto Baru dan sejumlah Pustu di Kecamatan Lengayang, membutuhkan rehabilitasi fisik serta penambahan alat kesehatan yang memadai,” ujar Agustina usai rapat teknis.

Ia menyebut, kebutuhan pembenahan fasilitas kesehatan tidak hanya berkaitan dengan kondisi bangunan. Ketersediaan alat kesehatan dan pemerataan tenaga medis juga menjadi bagian yang turut dipetakan oleh pemerintah daerah.

Hal tersebut dinilai penting karena fasilitas kesehatan tingkat pertama menjadi salah satu pintu utama masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Keberadaan Puskesmas, Pustu hingga Pos Kesehatan Nagari (Poskesri) diharapkan mampu memberikan pelayanan yang dapat dijangkau masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah yang relatif jauh dari pusat pemerintahan maupun fasilitas kesehatan rujukan.

Karena itu, hasil pemetaan yang disampaikan dalam rapat tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembenahan fasilitas kesehatan di daerah. Pemerintah daerah juga berupaya menyelaraskan kebutuhan yang ditemukan di lapangan dengan program dukungan Pemerintah Pusat.

Agustina menjelaskan, pemerintah daerah mengusulkan sejumlah langkah strategis, mulai dari pemenuhan kelayakan gedung, peningkatan kecukupan alat kesehatan hingga pemerataan tenaga medis.

“Kami mengusulkan langkah strategis untuk pemenuhan kelayakan gedung, kecukupan alkes, serta pemerataan tenaga medis. Target kami adalah memastikan ketersediaan faskes yang sesuai standar nasional agar pelayanan kesehatan masyarakat di nagari-nagari terpencil dapat meningkat secara merata,” jelasnya.

Pemetaan tersebut juga diarahkan untuk menyelaraskan kebutuhan daerah dengan peluang dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat. Dukungan tersebut antara lain diupayakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun APBN.

Dengan adanya pemetaan yang lebih terukur, kebutuhan masing-masing fasilitas kesehatan dapat disampaikan berdasarkan kondisi dan prioritas di lapangan. Pemerintah daerah berharap usulan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mendukung pembenahan fasilitas kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Bagi daerah dengan wilayah yang luas dan karakter geografis yang beragam, keberadaan fasilitas kesehatan yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Pembenahan fasilitas kesehatan dasar di wilayah kecamatan dan nagari diharapkan dapat memperpendek jarak pelayanan serta memberikan pilihan layanan yang lebih mudah dijangkau masyarakat.

Rapat teknis tersebut dipimpin langsung Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni. Pertemuan itu juga dihadiri Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes RI, Dr. Sumarjaya, S.K.M., M.M., MFP., C.F.A., bersama rombongan.

Tidak berhenti pada pemaparan data di ruang rapat, rombongan Kemenkes RI bersama pemerintah daerah kemudian melakukan peninjauan langsung ke lapangan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk melihat dan memverifikasi kondisi fasilitas kesehatan yang sebelumnya telah disampaikan dalam pemaparan Dinkes PPKB.

Peninjauan lapangan menjadi bagian penting dalam proses tersebut karena kondisi fasilitas kesehatan dapat dilihat secara langsung, tidak hanya berdasarkan data administratif. Dengan melihat kondisi bangunan, sarana prasarana dan kebutuhan pelayanan di lapangan, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai persoalan yang perlu ditangani.

Langkah tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pembenahan fasilitas kesehatan membutuhkan perencanaan yang didasarkan pada kondisi nyata. Kebutuhan antara satu fasilitas dengan fasilitas lainnya dapat berbeda, sehingga pemetaan menjadi dasar untuk menentukan intervensi yang sesuai.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinkes PPKB terus mendorong agar penguatan fasilitas kesehatan dilakukan secara bertahap dan berdasarkan skala prioritas. Perbaikan fasilitas dasar diharapkan dapat berjalan beriringan dengan pemenuhan alat kesehatan dan pemerataan tenaga medis.

Kondisi tersebut menjadi semakin penting bagi masyarakat yang berada di wilayah nagari yang jauh dari pusat pelayanan. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang layak dan tenaga kesehatan yang memadai menjadi salah satu faktor yang mendukung masyarakat memperoleh pelayanan secara lebih cepat dan mudah.

Pemaparan Dinkes PPKB di hadapan pemerintah daerah dan Kemenkes RI juga menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat. Dengan adanya komunikasi mengenai kondisi riil di daerah, kebutuhan yang muncul di tingkat fasilitas kesehatan dapat disampaikan secara lebih terarah untuk mendapatkan dukungan sesuai mekanisme yang tersedia.

Ke depan, hasil pemetaan dan peninjauan lapangan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan dalam penyusunan program pembenahan fasilitas kesehatan di Pesisir Selatan. Pemerintah daerah menargetkan peningkatan kelayakan fasilitas, kecukupan alat kesehatan dan pemerataan tenaga medis sehingga pelayanan kesehatan dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata.

Bagi masyarakat Pesisir Selatan, pembenahan tersebut bukan semata mengenai pembangunan atau rehabilitasi gedung. Lebih jauh, peningkatan fasilitas kesehatan diharapkan mampu memperkuat pelayanan dasar yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Dengan demikian, pemetaan yang dilakukan Dinkes PPKB menjadi salah satu langkah awal untuk memastikan pembenahan fasilitas kesehatan tidak dilakukan secara sporadis, tetapi berdasarkan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah. Pemerintah daerah bersama Kemenkes RI kini memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai sejumlah kebutuhan yang harus mendapat perhatian dalam upaya memperkuat pelayanan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Peninjauan langsung yang dilakukan setelah rapat teknis juga diharapkan dapat memperkuat proses verifikasi terhadap usulan yang telah disampaikan. Hasilnya akan menjadi bagian dari pembahasan lebih lanjut dalam menentukan langkah pembenahan fasilitas kesehatan, termasuk kemungkinan dukungan melalui program dan anggaran Pemerintah Pusat.

Upaya tersebut menjadi bagian dari agenda memperkuat pelayanan kesehatan dasar di Pesisir Selatan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah nagari dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dengan fasilitas yang lebih layak, alat kesehatan yang memadai dan dukungan tenaga medis yang lebih merata, pemerintah daerah berharap akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dapat terus ditingkatkan.