Kajari Pesisir Selatan Bekali 86 Walinagari dengan Pendidikan Anti Korupsi

PESISIR SELATAN – Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan nagari yang bersih dan berintegritas terus dilakukan di Kabupaten Pesisir Selatan. Salah satunya melalui kegiatan Retret Walinagari se-Kabupaten Pesisir Selatan yang digelar di Kampus IPDN Baso, Kabupaten Agam, Kamis (18/6/2026).

Kegiatan yang diikuti sebanyak 86 walinagari tersebut menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, Mohd Radyan, S.H., M.H., sebagai narasumber utama. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan materi bertajuk “Pembinaan Karakter Anti Korupsi dan Integritas Wali Nagari” sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas dan karakter kepemimpinan para walinagari.

Di hadapan para peserta, Mohd Radyan menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya di tingkat nagari yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. 

Menurutnya, seorang walinagari tidak hanya dituntut mampu mengelola pembangunan, tetapi juga harus menjadi teladan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab.

“Pencegahan korupsi harus dimulai dari pembentukan karakter dan integritas. Transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap aturan menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan nagari yang bersih dan dipercaya masyarakat,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, Kajari juga memberikan pemahaman mengenai berbagai bentuk tindak pidana korupsi yang kerap terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Materi yang disampaikan mencakup penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, penyimpangan dalam pengelolaan keuangan, hingga berbagai potensi pelanggaran hukum yang dapat menjerat aparatur pemerintahan nagari.

Tak hanya memberikan teori, Mohd Radyan juga mengajak para walinagari untuk memahami langkah-langkah pencegahan korupsi yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Ia menekankan pentingnya membangun sistem administrasi yang tertib, pengelolaan keuangan yang transparan, serta pengambilan keputusan yang berlandaskan aturan dan kepentingan masyarakat.

Suasana kegiatan berlangsung dinamis dan interaktif. Para walinagari memanfaatkan sesi diskusi dan tanya jawab untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, terutama yang berkaitan dengan aspek hukum dan pengelolaan dana desa.

Melalui dialog tersebut, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batasan kewenangan, mitigasi risiko hukum, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan agar setiap kebijakan dan program yang dijalankan tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.

Retret Walinagari ini menjadi salah satu sarana strategis dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan nagari sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Melalui pembekalan yang diberikan, para walinagari diharapkan mampu menjadi pelopor budaya anti korupsi di wilayah masing-masing serta menghadirkan tata kelola pemerintahan nagari yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat.