Konsolidasi Pemerintahan Nagari, Hendrajoni Instruksikan Percepatan Pelantikan Wali Nagari Definitif

PESISIR SELATAN – Bupati Pesisir Selatan, H. Hendrajoni, S.H., M.H., menginstruksikan percepatan pelantikan wali nagari definitif menyusul rampungnya pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) serentak. Percepatan tersebut diperlukan agar pemerintahan nagari segera memiliki kepastian kepemimpinan dan dapat memulai tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Tahun Anggaran 2027.

Instruksi itu disampaikan Hendrajoni saat memimpin apel pagi gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Bupati Pesisir Selatan, Senin (2/11/2026).

Bupati meminta Asisten I dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) segera menindaklanjuti seluruh tahapan administratif pelantikan wali nagari terpilih.

“Pelaksanaan Pilwana sudah selesai. Saya minta proses pelantikan wali nagari definitif segera ditindaklanjuti. Jangan sampai keterlambatan pelantikan menghambat penyusunan APB Nagari Tahun 2027. Pemerintahan nagari harus segera berjalan agar perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai tahapan,” tegas Hendrajoni.

Selain konsolidasi pemerintahan nagari, Hendrajoni memberikan atensi khusus terhadap pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang berjalan di sejumlah perangkat daerah. Dengan waktu yang tersisa sekitar dua bulan hingga penghujung tahun anggaran, ia meminta seluruh OPD terkait meningkatkan intensitas pengawasan dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai jadwal.

Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Perikanan dan Pangan menjadi beberapa perangkat daerah yang diminta melakukan pemantauan secara saksama terhadap progres pekerjaan masing-masing.

“Waktu pelaksanaan anggaran semakin terbatas. Saya minta seluruh OPD tidak lengah dalam mengawasi kegiatan fisik. Apabila ditemukan kendala di lapangan, segera laporkan kepada pimpinan. Jangan menunggu persoalan membesar sehingga berpotensi menghambat penyelesaian pekerjaan,” katanya.

Bupati juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap program-program unggulan pemerintah daerah. OPD yang belum mencapai target diminta melakukan retrospeksi terhadap pelaksanaan program, mengidentifikasi faktor penghambat, serta menyampaikan penjelasan mengenai penyebab belum tercapainya sasaran.

Menurutnya, evaluasi bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan instrumen korektif untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program sekaligus menentukan langkah pembenahan.

“Setiap program unggulan harus memiliki capaian yang terukur. OPD yang belum memenuhi target akan kita evaluasi. Kita harus mengetahui apa kendalanya, di mana letak persoalannya, dan bagaimana langkah penyelesaiannya. Jangan sampai program hanya berjalan secara administratif, tetapi hasilnya belum dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Dalam arahannya, Hendrajoni juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN yang hadir mengikuti apel gabungan. Ia menilai kedisiplinan merupakan fondasi fundamental dalam membangun etos kerja dan menjaga marwah aparatur pemerintahan.

Kehadiran ASN dalam apel, menurutnya, merupakan salah satu manifestasi tanggung jawab terhadap tugas dan amanah sebagai pelayan masyarakat.

Melalui serangkaian instruksi tersebut, Bupati menghendaki seluruh perangkat daerah memperkuat konsolidasi, menjaga akuntabilitas, dan mengakselerasi pelaksanaan program pembangunan agar setiap agenda pemerintahan dapat dituntaskan secara optimal.