Menata Wajah Pesisir Selatan, Hendrajoni Instruksikan Pembenahan Pantai Carocok hingga Pasar Painan

PESISIR SELATAN – Bupati Pesisir Selatan, H. Hendrajoni, S.H., M.H., menginstruksikan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempercepat penataan fasilitas publik, kawasan pariwisata, pusat perdagangan, serta optimalisasi pendapatan daerah. Arahan tersebut menjadi bagian dari ikhtiar pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas pelayanan publik dan menata sektor-sektor strategis menjelang penghujung tahun 2026.

Instruksi itu disampaikan Hendrajoni saat memimpin apel pagi gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Bupati Pesisir Selatan, Senin (2/11/2026).

Salah satu perhatian Bupati tertuju pada kawasan wisata Pantai Carocok Painan. Ia meminta Kepala Dinas Pariwisata segera mempersiapkan penataan kawasan tersebut untuk menyambut momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Pantai Carocok merupakan salah satu etalase pariwisata Pesisir Selatan. Karena itu, saya minta Dinas Pariwisata segera melakukan persiapan dan pembenahan. Kita ingin kawasan ini tertata dengan baik sehingga masyarakat maupun wisatawan yang datang pada libur Nataru merasa nyaman,” ujar Hendrajoni.

Di sektor perdagangan, Bupati menginstruksikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mempersiapkan penataan menjelang operasional Pasar Painan.

Menurutnya, kesiapan pasar membutuhkan artikulasi perencanaan yang jelas, mulai dari penataan ruang perdagangan hingga pengaturan aktivitas pedagang, sehingga operasional pasar nantinya dapat berlangsung tertib dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

“Saya minta persiapan menuju operasional Pasar Painan benar-benar diperhatikan. Penataan harus dilakukan secara terencana agar aktivitas perdagangan dapat berjalan tertib, pedagang mendapatkan tempat yang layak, dan masyarakat memperoleh kenyamanan dalam berbelanja,” tegasnya.

Pada aspek fiskal daerah, Hendrajoni meminta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) melakukan pengecekan terhadap realisasi penerimaan pajak dan retribusi yang belum memenuhi target.

Ia menekankan bahwa optimalisasi pendapatan asli daerah membutuhkan pengawasan yang konsisten, evaluasi terhadap potensi penerimaan, serta pembenahan tata kelola pemungutan.

“Realisasi pajak dan retribusi harus kita cermati. Saya minta BPKPAD melakukan inventarisasi terhadap sumber-sumber pendapatan yang belum mencapai target, kemudian mengidentifikasi penyebabnya. Potensi pendapatan daerah harus dikelola secara optimal dan akuntabel,” jelas Hendrajoni.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup diminta mempersiapkan fasilitas rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk kebutuhan kafilah jamaah haji tingkat kabupaten.

Persiapan tersebut diarahkan agar fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kebutuhan kegiatan keagamaan dan pelayanan masyarakat.

Di bidang pendidikan, Bupati menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan melakukan penataan tenaga kependidikan, memperkuat digitalisasi sistem pendidikan, serta mengevaluasi kebutuhan mutasi dan penyegaran kepala sekolah.

Hendrajoni menilai penataan sumber daya manusia dan transformasi digital merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam membangun tata kelola pendidikan yang adaptif, efektif, dan berorientasi pada peningkatan mutu.

“Penataan tenaga kependidikan harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. Digitalisasi pendidikan juga perlu diperkuat. Termasuk mutasi dan penyegaran kepala sekolah, semuanya harus menjadi bagian dari evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan sejumlah agenda daerah yang berlangsung pada hari itu, di antaranya Festival Literasi dan pelantikan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Melalui berbagai instruksi tersebut, Hendrajoni mendorong seluruh perangkat daerah untuk memperkuat sinergi dan melakukan akselerasi program sesuai bidang tugas masing-masing. Penataan pariwisata, perdagangan, pendidikan, fasilitas publik, dan pengelolaan pendapatan daerah diharapkan berjalan secara simultan demi mendukung pembangunan Pesisir Selatan yang berkelanjutan.