Headline News

header-int

Lisda Hendrajoni Dorong Penambahan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kamis, 20 Februari 2020, 01:32:52 WIB - 53 | Kontributor : Okis Mardiansyah
Lisda Hendrajoni Dorong Penambahan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pesisir Selatan - Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni menyebutkan, bahwa anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp273 miliar tidaklah memadai jika dibandingkan dengan kondisi lapangan saat ini.

"Jika dipraktikkan dalam tugas lapangan, maka sangat kecil sekali harapan kita untuk menjangkau seluruh perempuan dan anak di Indonesia. Kami berharap mesti ada peningkatan dan penambahan pada APBN anggaran 2020," ucap Lisda pada Haluan melalui sambungan telepon usai rapat dengar pendapat bersama Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di gedung Nusantara II Senayan, Rabu (19/2).

Menurut Srikandi NasDem itu, hingga kini kasus kekerasan pada perempuan dan anak masih acap kali terdengar di telinga. Sehingga kata dia, sangat perlu banyak kegiatan sosialisai kepada masyarakat, dengan harapan agar kasus kekerasan pada perempuan dan anak dapat diminimalisir.

"Tentunya hal ini tak terlepas dari peran semua pihak. Upaya pencegahan bisa dilakukan dalam bentuk sosialisai dan kampanye pada seluruh masyarakat dan orangtua secara merata di seluruh Indonesia. Baik itu secara aktif maupun masive," tuturnya.

Ia mengambil contoh angka kekerasan yang terjadi di Sumbar pada 2019, berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sedikitnya terdapat 816 kasus terjadi terhadap Perempuan dan Anak.

"Angka ini terbilang cukup tinggi. Dan itu hanya data korban yang melapor, masih banyak kasus kekerasan lainnya yang sengaja ditutupi dan tidak dilaporkan. Artinya sosialisai pada masyarakat mesti dilaksanakan secara merata diseluruh Indonesia," kata Lisda yang juga merupakan Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Pesisir Selatan.

Ia mengatakan, sangat perlu adanya peningkatan koordinasi ataupun kerjasama dengan pihak kementerian, lembaga, dan pejabat terkait lainnya dalam mengurai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Apalagi kata dia, isu kekerasan dan perdagangan anak, belakangan ini menjadi sebuah ancaman di tengah-tengah masyarakat.

"Tentunya kami berharap ada upaya penangan serius terhadap kasus Human Tracking ini. Selain itu, sangat perlu adanya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh pihak terkait, termasuk Polisi sebagai penegak hukum," ucapnya.

Bahkan secara tegas Istri Bupati Pesisir Selatan itu, mendesak pengesahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) disegerakan.

"Kami dari Fraksi NasDem terus mendorong untuk pembahasan dan pengesahan Rancangan undang-undang PKS," ujarnya. (15)

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Wadah informasi bagi masyarakat dari pemerintah. Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebuah kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.749,89 km² dan populasi ±420.000 jiwa. Ibu kotanya ialah Painan.
© 2020 Kabupaten Pesisir Selatan. Follow Me : Facebook Youtube