Lisda Hendrajoni Dorong Percepatan Penanganan Bencana dan Penguatan Mitigasi

PESISIR SELATAN — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, mendorong pemerintah mempercepat penanganan dampak bencana, termasuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak serta perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan.

Hal itu disampaikan Lisda di tengah keprihatinannya terhadap bencana gempa yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia menilai kondisi masyarakat terdampak harus menjadi perhatian serius pemerintah, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan tempat tinggal.

“Tentu kita sangat prihatin atas bencana yang menimpa saudara-saudara kita di NTT. Hingga saat ini, jumlah korban masih terus bertambah. Kami juga telah menerima data mengenai kerusakan rumah warga, baik yang mengalami kerusakan berat, sedang, maupun ringan. Kondisi ini tentunya menjadi perhatian serius bagi kami,” ujar Lisda saat Kunjungan Kerja Spesifik ke Unit Percetakan Al-Qur'an di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Kamis (20/8/2026).

Legislator NasDem dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I itu mengatakan, percepatan penanganan bencana membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Namun, menurutnya, ketersediaan anggaran harus dibarengi dengan pengawasan agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan informasi yang diterimanya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sekitar Rp44 miliar telah dikeluarkan untuk penanggulangan bencana. Pemerintah juga telah menyiapkan dana siap pakai kebencanaan sebesar Rp5 triliun yang dapat ditambah sesuai kebutuhan di lapangan.

Lisda menegaskan Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal penanganan bencana melalui koordinasi dengan BNPB dan instansi terkait. Pengawasan tersebut penting agar proses penyaluran bantuan dan pemulihan masyarakat dapat berjalan cepat, tepat dan optimal.

“Kami akan terus melakukan koordinasi dengan BNPB dan berbagai pihak terkait untuk memastikan penanganan berjalan optimal,” tutur Lisda.

Menurut Lisda, perhatian terhadap korban bencana tidak boleh berhenti pada fase tanggap darurat. Pemerintah juga harus memperkuat mitigasi sebagai langkah jangka panjang untuk mengurangi risiko korban jiwa maupun kerugian material ketika bencana kembali terjadi.

“Jangan menunggu musibah datang kemudian baru kita berpikir harus begini dan begitu. Sudah terjadi korban. Lebih baik kita preventif,” tegasnya.

Ia menilai upaya preventif dapat dilakukan melalui pemetaan kawasan rawan bencana, penataan permukiman serta pembangunan infrastruktur yang memiliki ketahanan terhadap berbagai ancaman bencana. Aspek keselamatan masyarakat, kata Lisda, harus menjadi pertimbangan utama dalam pembangunan di wilayah berisiko tinggi.

Selain infrastruktur, edukasi kebencanaan juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Masyarakat harus dibekali pengetahuan mengenai potensi bencana di wilayahnya, jalur evakuasi, titik aman serta tindakan yang harus dilakukan ketika peringatan dini dikeluarkan.

Lisda turut menekankan pentingnya memastikan sistem peringatan dini atau early warning system berfungsi optimal. Menurutnya, keberadaan sistem tersebut dapat memberikan waktu bagi masyarakat untuk menyelamatkan diri sebelum bencana atau dampak ikutannya terjadi.

“Kalau dalam waktu misalnya 30 menit lagi akan terjadi gelombang besar atau gempa, masyarakat sudah tahu dan mereka sudah tahu juga harus menyelamatkan diri ke mana,” tukas Lisda.

Bagi Lisda, penanganan bencana yang ideal harus menggabungkan respons cepat saat bencana terjadi dengan kesiapsiagaan sebelum bencana datang. Dengan langkah tersebut, pemerintah tidak hanya hadir untuk memulihkan kondisi setelah bencana, tetapi juga mampu membangun masyarakat yang lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai risiko kebencanaan.