Menelisik Presentase Penduduk Miskin di Pesisir Selatan.

Pesisir Selatan – Permasalahan Kemiskinan selalu menjadi Perhatian utama pemerintahan ke pemerintahan sejak Indonesia merdeka. Upaya pengentasan kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari masalah kerentanan. Oleh karena itu, berbagai program penanggulangan kemiskinan yang digalakkan pemerintah seharusnya tidak hanya tertuju pada mereka yang miskin, tetapi juga menyentuh kelompok rentan miskin.

Menurut World Bank,  kerentanan kemiskinan (vulnerability to poverty) adalah peluang atau risiko menjadi miskin atau jatuh menjadi lebih miskin di waktu mendatang. Kerentanan kemiskinan merupakan risiko ex ante (belum terjadi) yang akan dihadapi rumah tangga. Sederhananya, jika saat ini tidak miskin, guncangan ekonomi membuat rumah tangga rentan miskin jatuh ke bawah garis kemiskinan dan jika saat ini miskin, mereka akan terus terperangkap dalam kemiskinan tersebut.

Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS)Pesisir Selatan menunjukkan Persentase penduduk miskin Kabupaten Pesisir Selatan 10 tahun terakhir berkisar pada 8-7 persen.

Kepala Bapedalitbang Pesisir Selatan, Hadi Susilo, menyebutkan bahwa berbagai faktor yang menyebabkan posisi Kabupaten Pessel tetap tertinggi nomor dua se-Sumatera Barat.

Ia menjelaskan  Jumlah penduduk yang tinggi, dan lapangan pekerjaan yang bertumpu pada pertanian dan perikanan menjadi salah satu pendorongnya, karena sektor ini dipengaruhi iklim dan cuaca.

Penulis berpendapat Salah satu cara terbaik untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketika ekonomi tumbuh, kesempatan kerja bertambah, dan pendapatan masyarakat meningkat.

Sementara itu Kepala Dinas Kominfo Pesisir Selatan, Wendi menyebutkan dalam catatan  10 tahun terakhir,  data penduduk miskin di Pesisir Selatan angkanya fluktuatif.

Setelah dirinci, 10 tahun sejak tahun 2013 hingga 2023, persentase penduduk miskin tsb adalah 8,64% (2013), 8,46% (2014), 7,92% (2016), 7,79% (2017), selanjutnya, 7,59% (2018), 7,88% (2019), 7,61% (2020), 7,92% (2022), dan 7,34% (2023). Terjadi angka penurunan tetapi Fluktuatif.

Menurut Wendi, angka kemiskinan Pessel mulai bangkit sejak 2011 (9,75%). Bisa satu digit, sebelumnya, bahkan tahun 2000, persentase penduduk miskin Pessel itu 18,41%. Butuh waktu 10 tahun untuk menurukan dari dua angka menjadi satu angka. 16,76% (2001), 13,14 (2002), 13,40% (2003), dan terus membaik, 12,44 (2004) turun sedikit pada tahun 2005 menjadi 12,43%.

Pada saat tahun 2006 Sempat naik (14,76%), tahun berikutnya turun 13,21%, dan tahun 2008 menjadi 11,36% . Bahkan penurunan juga terus terjadi, 10,56 (2009), 10,22 (2010), dan akhirnya pecah satu digit menjadi 9,75 pada tahun 2011 silam.  Lalu Apa yang membuat angka kemiskinan terus turun pada 10 tahun terakhir itu? Hal itu salah satunya juga didorong oleh program dan kegiatan daerah yang  mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat.  Sehingga Kondisi mutakhir capaian indikator makro pembangunan tiga tahun 2021 hingga 2023 menunjuk trend positif.

Seperti Indek IPM Pessel 72,24 tahun 2023, tahun sebelumnya berturut-turut 70,84 (2022) dan 70,03 (2021). Data makro lainya usia harapan hidup 73,27 tahun, tahun sebelumnya, 71,25 tahun. Rata-rata lama sekolah dari 8,43 menjadi 8,58 tahun. emang Apa si indeks IPM itu?

Indeks IPM (Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran perbandingan dari harapan hidup melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Sebagai pendukung program pengentasan kemiskinan, sangat dibutuhkan koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah. Peran pelaku ekonomi, baik korporasi, lembaga nonprofit, maupun rumah tangga juga perlu dioptimalkan guna mengakselerasi capaian keberhasilan sehingga upaya menghapus kemiskinan semakin efektif dan komprehensif.

Kelompok rumah tangga rentan miskin dan miskin akan menggunakan berbagai macam strategi untuk mengatasi goncangan pendapatan yang terjadi. Rumah tangga yang berhasil mengatasi goncangan pendapatan akan tetap berada pada kondisi kualitas hidup sebelum adanya goncangan. Namun, jika rumah tangga tidak berhasil mengatasi goncangan yang terjadi maka rumah tangga rentan miskin akan jatuh ke dalam kemiskinan dan rumah tangga miskin akan menjadi semakin miskin.

Selain itu, mereka juga memerlukan kebijakan yang dapat mendukung stabilitas pemasukan, seperti fleksibilitas kredit usaha rakyat, pelatihan peningkatan keahlian, dan pendampingan peningkatan kompetensi. Proteksi pendidikan dan asuransi kesehatan juga sangat mereka butuhkan sebagai jaminan atas pemenuhan kebutuhan dasar.