Nagari Taluk Gelar Musnag Penyusunan RKP 2026, Camat Tekankan Transparansi Perencanaan

Pesisir Selatan--Musyawarah Nagari (Musnag) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2026 dan Daftar Usulan RKP (DU-RKP) Tahun 2027 digelar di Gedung Pantai Tran Sridano, Nagari Taluk, Kecamatan Batang Kapas. 

Kegiatan yang digelar Selasa (25/11/2025) lalu itu, dihadiri oleh perangkat nagari, unsur lembaga masyarakat, serta perwakilan kecamatan.

Cmat Batang Kapas, Legiandru, ketika dihubungi Sabtu (29/11/2025), menegaskan terkait pentingnya Musnag sebagai instrumen utama dalam memastikan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. 

"RKP bukan sekadar dokumen administrasi, tetapi arah pembangunan nagari yang harus disusun secara partisipatif dan transparan," ujarnya. Ia menekankan bahwa setiap usulan hendaknya berangkat dari persoalan nyata masyarakat.

Lebih lanjut, Legiandru menyampaikan bahwa pemerintah kecamatan selalu mendorong proses perencanaan yang inklusif, di mana seluruh unsur nagari memiliki ruang menyampaikan aspirasi. Menurutnya, pembangunan akan berhasil jika masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. 

"Nagari harus menjadi pusat pengambilan keputusan pembangunan karena masyarakat sendiri yang paling memahami kebutuhannya," ungkapnya.

Dalam kegiatan tersebut, Camat Batang Kapas diwakili oleh Kasi Kesejahteraan Sosial, Masril, yang hadir memberikan arahan sekaligus memfasilitasi jalannya musyawarah. Kehadiran pihak kecamatan bertujuan memastikan bahwa proses penyusunan RKP dan DU-RKP berjalan sesuai regulasi serta selaras dengan prioritas pembangunan kabupaten.

Musyawarah berlangsung dengan membahas berbagai bidang pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga kebencanaan. 

Peserta musyawarahpun terlihat antusias memberikan masukan dan menilai kembali program-program yang telah berjalan pada tahun sebelumnya untuk menjadi dasar perbaikan ke depan.

Salah satu fokus musyawarah adalah peningkatan kualitas layanan publik dan upaya penguatan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan nagari. 
Berbagai ide muncul, seperti peningkatan sarana infrastruktur pendukung pariwisata, pelatihan usaha kecil, perbaikan jalan lingkungan, serta penguatan kapasitas lembaga nagari.

Masril dalam kesempatan itu menekankan perlunya musyawarah disusun berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran nagari. Ia mengingatkan bahwa usulan harus realistis dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. 

"RKP harus berdampak, bukan hanya memenuhi daftar program," ingatnya.