PESISIR SELATAN – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pemkab Pessel) memberikan jawaban resmi atas berbagai pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD, Senin (15/6/2026).
Rapat yang berlangsung terbuka untuk umum tersebut dipimpin Ketua DPRD Pesisir Selatan Darmansyah didampingi Wakil Ketua Hakimin, Ermizen, dan Dani Sopian. Hadir dalam kesempatan itu Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim, anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim mengawali dengan menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan masukan, kritik, serta dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan amanat undang-undang masih berjalan dengan baik," ujar Risnaldi.
Ia juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan fraksi-fraksi DPRD terhadap keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur pemerintahan dan menjadi motivasi untuk mempertahankannya pada tahun-tahun mendatang.
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Golkar yang disampaikan Syafril Saputra, Risnaldi menjelaskan bahwa tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus dilakukan secara bertahap.
Berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Inspektorat dan BPK per Desember 2025, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi telah mencapai 74,64 persen, baik yang bersifat administratif maupun pengembalian kerugian daerah ke kas daerah.
"Pemerintah daerah terus berupaya menyelesaikan seluruh rekomendasi melalui pemenuhan dokumen administrasi maupun melalui Tim Penyelesaian Kerugian Daerah untuk temuan yang bersifat kerugian keuangan daerah," katanya.
Risnaldi menegaskan bahwa penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Selain itu, ia juga menanggapi sorotan Fraksi Golkar terkait besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025. Menurutnya, salah satu penyebab tingginya SiLPA adalah perubahan regulasi dan petunjuk teknis dari kementerian yang kerap terbit pada triwulan pertama hingga kedua tahun berjalan.
Perubahan tersebut mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran melalui pergeseran APBD dan perubahan rencana umum pengadaan, yang berdampak terhadap lambatnya realisasi anggaran pada triwulan awal.
"Kedepan pemerintah daerah akan terus berupaya mengoptimalkan pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan," ucapnya lagi.
Sementara itu, menjawab pandangan Fraksi Partai NasDem yang disampaikan Yuli Alber Rozi, Risnaldi mengapresiasi dukungan terhadap capaian pendapatan daerah yang berhasil melampaui target hingga lebih dari 100 persen.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah pos belanja yang realisasinya belum optimal.
Salah satunya adalah belanja modal pengadaan tanah yang hanya terealisasi sebesar 39,53 persen. Rendahnya realisasi tersebut disebabkan belum terlaksananya proses appraisal pembebasan lahan untuk pembangunan rumah dinas bupati di kawasan Bukit Ransam.
Menurut Risnaldi, kesepakatan pembebasan lahan dengan pemilik tanah baru tercapai pada penghujung tahun 2025 sehingga proses penilaian harga tanah tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama.
Selain itu, belanja transfer bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah (BPKPAD) hanya terealisasi sebesar 57,58 persen.
Ia menjelaskan, rendahnya penyaluran dana bagi hasil kepada pemerintah nagari dipengaruhi belum terpenuhinya syarat realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang harus mencapai minimal 90 persen untuk pencairan tahap kedua.
Pos belanja lain yang juga menjadi perhatian adalah Belanja Tidak Terduga (BTT) yang realisasinya mencapai 65,64 persen.
Dana tersebut bersumber dari bantuan keuangan khusus Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, bantuan kemasyarakatan Presiden, serta alokasi pemerintah daerah untuk penanganan dampak bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025.
Menurut Risnaldi, rendahnya serapan terjadi karena sebagian besar dana bantuan baru masuk ke kas daerah pada pertengahan Desember 2025 sehingga waktu penyalurannya sangat terbatas.
Selain faktor tersebut, pemerintah daerah juga mencatat adanya efisiensi belanja yang ikut membentuk SiLPA. Efisiensi muncul karena harga barang dan jasa yang diperoleh melalui e-katalog lebih rendah dibandingkan standar satuan harga yang telah ditetapkan dalam perencanaan anggaran.
Dalam rapat itu, Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim juga menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi lainnya, yakni Fraksi PBB yang disampaikan M. Darda, Fraksi Demokrat oleh Hanafi Herman, Fraksi Gerindra oleh Andra Respati, Fraksi PKS oleh Afridal, Fraksi PPP oleh Syafriyon, Fraksi PAN oleh Ardiul, serta Fraksi PKB oleh Mulyadi.
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebelum memasuki agenda pembahasan lanjutan antara DPRD dan pemerintah daerah.
Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Wadah informasi bagi masyarakat dari pemerintah. Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebuah kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.749,89 km² dan populasi ±420.000 jiwa. Ibu kotanya ialah Painan. 
