Pemkab Pessel - Kejari Painan MoU Bantuan Hukum Bidang Perdata dan TUN

Painan, Mei

Untuk membantu saat dihadapkan pada persoalan hukum, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel)  melakukan penandatanganan MoU dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Painan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). Penandatanganan berlangsung di ruang rapat Bupati Pessel Senin (24/5).

"Saat dihadapkan pada persoalan hukum, pemkab akan memerlukan pertimbangan baik teknis maupun hukum dalam mengambil suatu kebijakan dan keputusan. Ini dikarenakan begitu banyaknya aturan yang dibuat sebagai pedoman atau belum adanya aturan yang mengaturnya, keragua-raguan dalam penafsiran aturan serta tumpang tindihnya peraturan sehingga menimbulkan pertanyaan aturan mana yang dipakai," ungkap Bupati Pessel, H Nasrul Abit dalam sambutannya, Senin (24/5).

Perjanjian tersebut memiliki ruang lingkup meliputi bidang hukum keperdataan dan TUN yang nantinya dapat bermanfaat dalam memperlancar pelaksanaan tugas sebagai pelaksana peraturan per undang-undangan . Hal ini dalam upaya mensejahterakan masyarakat yang menjadi tanggung jawab semua pihak.

Dengan telah terjadinya penandanganan MoU tersebut, maka Pemkab dan Kejari telah bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam memberikan pertimbangan dan bantuan hukum dibidang perdata dan tata usaha negara.

Selain itu, kerjasama ini juga bermaksud sebagai upaya untuk melakukan percepatan pembangunan di pemkab  serta berupaya untuk melakukan terobosan guna mencarikan solusi terhadap permasalahan hukum. Jika terjadi sengketa hukum antara pemkab dengan stekholder lainnya maka pertimbangan hukum dapat dilakukan kepada Kejari Painan untuk meminta pertimbangan dan penyelesaian masalah hukum.

Ini menghindarkan pemerintah dari kesalahan hukum karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan, kelalaian administratif serta menciptakan tingginya kesadaran hukum masyarakat  dalam menghindari terjadinya peluang sengketa hukum," tutupnya.(04)