PESISIR SELATAN – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mempercepat pelaksanaan program Perhutanan Sosial (PS) sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan.
Upaya tersebut dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Perhutanan Sosial Tahun 2026 yang digelar di Hotel Hanna Syariah Painan, Senin (10/8/2026). Kegiatan dibuka Bupati Pesisir Selatan H. Hendrajoni, S.H., M.H., yang diwakili Asisten I Setdakab Pesisir Selatan, dr. Syahrizal Antony.
Dalam kesempatan tersebut, dr. Syahrizal Antony menegaskan bahwa pengelolaan perhutanan sosial perlu diarahkan tidak hanya pada aspek konservasi, tetapi juga memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
«“Perhutanan sosial harus mampu menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan potensi hutan perlu dilakukan secara produktif dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan,” ujar Syahrizal Antony.»
FGD mengangkat tema “Penguatan Sinergi Lintas Instansi untuk Mewujudkan Tata Kelola Perhutanan Sosial yang Berkelanjutan”. Forum tersebut menjadi ruang koordinasi bagi pemerintah daerah, instansi teknis dan pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi penguatan ekonomi masyarakat berbasis kelestarian hutan.
Syahrizal juga menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam mendukung kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan kawasan melalui skema perhutanan sosial.
«“Sinergi lintas sektor menjadi kunci agar program perhutanan sosial tidak berhenti pada pemberian akses kelola, tetapi dapat dilanjutkan dengan pendampingan, pengembangan usaha dan penguatan kapasitas masyarakat,” katanya.»
Dalam pembahasan, perhutanan sosial tidak hanya dipandang sebagai upaya memberikan akses kelola kepada masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi melalui pemanfaatan potensi sumber daya hutan secara produktif, legal dan berkelanjutan.
FGD menghadirkan sejumlah narasumber yang membahas berbagai aspek strategis perhutanan sosial, yakni Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Dr. Ferdinal Asmin, S.TP., M.P., Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Pesisir Selatan Dailipal, S.Sos., M.Si., Kepala Dinas Pertanian Pesisir Selatan Hamdi, S.Pt., M.Si., serta Kepala KPHP Pesisir Selatan Hendra Bakti Putra, S.T.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan Ahmad Hidayat, SSTP., M.Sc., bertindak sebagai moderator. Kegiatan juga diikuti seluruh anggota Pokja Percepatan Perhutanan Sosial serta stakeholder terkait.
Melalui FGD tersebut, Pemkab Pesisir Selatan diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan menghasilkan langkah strategis dalam pengembangan perhutanan sosial. Dengan tata kelola yang baik, program tersebut diharapkan mampu membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga fungsi ekologis hutan secara berkelanjutan.
Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Wadah informasi bagi masyarakat dari pemerintah. Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebuah kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.749,89 km² dan populasi ±420.000 jiwa. Ibu kotanya ialah Painan. 
