Oleh : Suryatmono, S.Si 

 

Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus 2026 membawa pesan yang penting bagi pemerintah daerah. APBN tidak lagi sekadar diposisikan sebagai instrumen pembiayaan pemerintahan, tetapi sebagai mesin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat kemandirian nasional dan memperbaiki kualitas pelayanan dasar.

 

Bagi Kabupaten Pesisir Selatan, pesan tersebut seharusnya dibaca lebih jauh. RAPBN 2027 bukan hanya urusan pemerintah pusat. Ia akan menentukan sebagian ruang fiskal yang tersedia bagi daerah melalui Transfer ke Daerah (TKD), sekaligus menentukan peluang bagi daerah untuk mendapatkan dukungan program pusat.

 

Karena itu, pembahasan RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2027 harus dimulai dari satu pertanyaan mendasar :

 

Apakah APBD Pesisir Selatan akan terus menjadi anggaran untuk membiayai rutinitas pemerintahan, atau mulai benar-benar menjadi mesin pertumbuhan ekonomi masyarakat ?

 

RAPBN 2027: Belanja Besar dengan Defisit yang Lebih Terkendali

 

RAPBN 2027 dirancang dengan pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun dan belanja negara Rp4.097,2 triliun. Dengan demikian, defisit direncanakan sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap PDB.

 

Dibandingkan proyeksi APBN 2026, pendapatan negara tumbuh 6,8 persen, sedangkan belanja negara tumbuh 3,9 persen. Pembiayaan anggaran 2027 direncanakan Rp 671,2 triliun, lebih rendah dibandingkan Rp 689,1 triliun pada APBN 2026.

 

Secara fiskal, pemerintah mencoba melakukan dua hal sekaligus : tetap ekspansif untuk mendorong pertumbuhan, tetapi menjaga defisit agar tidak semakin melebar.

 

Target tersebut tidak ringan. Pemerintah ingin pertumbuhan ekonomi bergerak menuju 6 persen, sementara kebijakan fiskal harus tetap menjaga kepercayaan pasar, kemampuan pembiayaan dan stabilitas ekonomi.

 

Disinilah kualitas belanja menjadi sangat penting. Bukan semata-mata berapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi berapa besar nilai ekonomi dan sosial yang dihasilkan dari uang tersebut.

 

Delapan Prioritas Nasional: Peluang bagi Daerah

 

RAPBN 2027 diarahkan pada delapan prioritas utama: kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.

 

Prioritas tersebut diperkuat oleh pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi dan diplomasi ekonomi.

 

Bagi Pesisir Selatan, hampir seluruh agenda tersebut memiliki relevansi langsung, pangan berkaitan dengan pertanian dan perikanan, ketahanan bencana berkaitan dengan karakter geografis Pesisir Selatan, ekonomi kerakyatan berkaitan dengan UMKM, koperasi dan nagari, pariwisata dapat menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi local, kesehatan berkaitan dengan penguatan Puskesmas dan fasilitas kesehatan, pendidikan berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia.

 

Artinya, RAPBN 2027 sebenarnya membuka ruang yang cukup besar bagi Pesisir Selatan untuk menyelaraskan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Persoalannya adalah apakah daerah mampu menyiapkan program yang tepat, terukur dan siap dibiayai. TKD Rp735 Triliun: Kabar Baik, tetapi Jangan Salah Membaca Salah satu komponen terpenting bagi pemerintah daerah adalah Transfer ke Daerah.

 

Untuk 2027, pemerintah mengalokasikan Rp 735 triliun untuk TKD, meningkat 5,5 persen dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp 696,9 triliun. Menteri Keuangan juga menyatakan pemerintah akan terus memantau kondisi fiskal daerah dan membuka kemungkinan memberikan tambahan apabila ada daerah yang mengalami keterbatasan anggaran.

 

Ini tentu kabar baik. Tetapi ada satu jebakan yang harus dihindari pemerintah daerah: kenaikan TKD nasional tidak otomatis berarti TKD Kabupaten Pesisir Selatan naik 5,5 persen. Alokasi setiap daerah tetap dipengaruhi formula dan kebijakan masing-masing jenis transfer. Karena itu, TAPD Pesisir Selatan sebaiknya tidak menyusun RAPBD 2027 berdasarkan asumsi bahwa transfer akan naik secara otomatis.

 

Angka alokasi resmi Pesisir Selatan harus menjadi dasar. Sebelum angka tersebut tersedia, sebaiknya digunakan tiga skenario: (1) Skenario pesimistis: transfer turun. (2) Skenario moderat: transfer relatif sama. (3) Skenario optimistis: transfer meningkat. Untuk RAPBD, skenario moderat dan konservatif harus menjadi pijakan utama.

 

Pesisir Selatan : Ketergantungan Transfer Masih Tinggi

 

Persoalan tersebut menjadi semakin penting jika melihat struktur fiskal Pesisir Selatan. APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 menetapkan pendapatan daerah sebesar sekitar Rp1,714 triliun. Dari jumlah tersebut, PAD ditetapkan sekitar Rp207,8 miliar, sementara pendapatan transfer sekitar Rp1,506 triliun.

 

Dengan struktur tersebut, sekitar 88 persen pendapatan daerah berasal dari transfer. Angka ini memperlihatkan bahwa Pesisir Selatan masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap fiskal pemerintah pusat. Ketergantungan tersebut bukan sesuatu yang salah. Transfer memang dirancang sebagai instrumen pemerataan kemampuan fiskal antardaerah.

 

Namun, ketergantungan yang terlalu tinggi berarti setiap perubahan kebijakan pusat akan segera terasa di daerah. Karena itu, RAPBD 2027 harus sekaligus menjadi momentum memperkuat kemandirian fiskal.

 

Masalahnya Bukan Sekadar Kurang PAD

 

Sering kali persoalan PAD dipahami secara sederhana: PAD rendah maka pajak harus dinaikkan. Menurut saya, pendekatan tersebut tidak cukup. Pesisir Selatan memiliki potensi ekonomi yang jauh lebih besar daripada PAD yang sekarang tercermin dalam APBD. Ada pertanian. Ada perikanan. Ada kawasan pesisir. Ada pariwisata. Ada UMKM. Ada perdagangan. Ada ekonomi nagari. Ada potensi pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

 

Maka pertanyaannya bukan: “Bagaimana menaikkan pajak ?” Tetapi: “Bagaimana membuat kegiatan ekonomi masyarakat tumbuh sehingga basis pajaknya ikut tumbuh ?”

 

Inilah yang dapat disebut sebagai PAD produktif. Jika sektor pariwisata tumbuh, hotel, restoran, transportasi dan UMKM ikut bergerak. Jika perikanan tumbuh, perdagangan dan industri pengolahan ikut berkembang. Jika pertanian meningkat produktivitasnya, perdagangan dan jasa di pedesaan ikut tumbuh.

 

Dengan demikian, PAD meningkat sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi, bukan karena pemerintah semata-mata menambah beban masyarakat.

 

RAPBN dan Peluang Besar untuk Pesisir Selatan

 

Ada sejumlah agenda nasional yang sangat cocok dengan karakter Pesisir Selatan. Pertama, ketahanan pangan.  Pesisir Selatan dapat memperkuat produksi padi, hortikultura, peternakan dan perikanan. Tetapi pembangunan pangan tidak boleh berhenti pada produksi. Yang perlu dibangun adalah rantai nilai: terkait dengan  produksi dilanjutkan dengan pascapanen dilanjutkan dengan pengolahan pasca panen, kemuidan dalam  distribusi dan dipastikan juga cara dan pola jejaring pemasarannya

 

Jika petani hanya menghasilkan bahan mentah, nilai tambah terbesar justru dinikmati daerah lain.

 

Kedua, ekonomi kelautan.

 

Pesisir Selatan memiliki garis pantai yang panjang dan potensi perikanan yang besar.

 

Maka pembangunan perikanan harus diarahkan bukan sekadar meningkatkan jumlah tangkapan, tetapi menciptakan industri pengolahan. Cold storage, pelabuhan perikanan, pengolahan ikan, pengemasan dan pemasaran harus dilihat sebagai satu ekosistem.

 

Ketiga, pariwisata.

 

Kawasan seperti Mandeh dan destinasi pesisir lainnya tidak cukup hanya dipromosikan.

 

Wisata harus menghasilkan rantai ekonomi local. Adanya wisatawan membutuhkan penginapan perlu restoran perlu transportasi meningkatkan UMKM demikian juga nelayan/petani menyebabkan perlunya banyak tenaga kerja lokal pada akhirnya menhasilkan PAD.

 

Jika rantai tersebut terbentuk, pariwisata bukan hanya menghasilkan kunjungan, tetapi menghasilkan pendapatan masyarakat.

 

Pendidikan : Rp 820,9 Triliun Secara Nasional

 

Salah satu pesan kuat RAPBN 2027 adalah peningkatan anggaran pendidikan menjadi Rp 820,9 triliun, naik 13,9 persen dari outlook 2026 sebesar Rp720,8 triliun. Anggaran tersebut disalurkan melalui belanja pemerintah pusat Rp 490,7 triliun, TKD Rp 277,1 triliun dan pembiayaan Rp 53 triliun. Programnya mencakup antara lain PIP untuk 22,1 juta siswa, KIP Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa, tunjangan profesi guru non-PNS untuk 1,3 juta guru, renovasi 12.215 sekolah dan madrasah, serta pembangunan Sekolah Rakyat.

 

Bagi Pesisir Selatan, ini merupakan peluang. Tetapi daerah harus memastikan program nasional tersebut benar-benar menjawab kebutuhan lokal. Pendidikan jangan hanya dilihat dari besarnya anggaran, tetapi dari hasilnya: Apakah angka putus sekolah turun ? Apakah kualitas guru meningkat ? Apakah ruang kelas lebih layak? Apakah anak keluarga miskin tetap bersekolah ? Apakah lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi daerah ?

 

Pertanyaan seperti ini jauh lebih penting daripada sekadar berapa rupiah yang dianggarkan.

 

Kesehatan : Momentum yang Tidak Boleh Terlewatkan

 

Pemerintah juga merencanakan renovasi 10.000 Puskesmas di 7.285 kecamatan, pembangunan atau revitalisasi 441 RSUD, serta renovasi atau pembangunan 514 laboratorium kesehatan masyarakat mulai 2027. Ini sangat relevan bagi Pesisir Selatan.

 

Dengan karakter wilayah yang panjang dan banyak kawasan yang sulit dijangkau, akses pelayanan kesehatan menjadi persoalan penting. Karena itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan data dan proposal yang matang mengenai: kondisi Puskesmas; kebutuhan alat kesehatan; tenaga kesehatan; laboratorium; ambulans; akses daerah terpencil; kesehatan ibu dan anak; stunting; serta rujukan pasien.

 

Jangan sampai ketika pemerintah pusat membuka program, daerah belum siap dengan data dan proposal.

 

MBG : Jangan Hanya Menjadi Program Konsumsi

 

RAPBN 2027 mengalokasikan sekitar Rp240 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis, dengan sasaran sekitar 60,6 juta penerima manfaat. Bagi daerah, MBG seharusnya tidak hanya dipandang sebagai program pemberian makanan. Ada peluang ekonomi yang sangat besar. Jika bahan makanan untuk MBG berasal dari: petani Pesisir Selatan; peternak lokal; nelayan lokal; UMKM lokal; koperasi lokal; maka MBG dapat menjadi pasar yang menciptakan multiplier effect. MBG jangan hanya memberi makan masyarakat; MBG juga harus menghidupkan ekonomi masyarakat. Disinilah peran pemerintah daerah sangat penting untuk membangun rantai pasok lokal.

 

Bagaimana dengan Gaji ASN 2027 ?

 

Satu isu yang banyak menjadi perhatian adalah kenaikan gaji ASN. Sampai saat ini, kenaikan gaji ASN secara umum untuk 2027 belum dapat diperlakukan sebagai kebijakan final. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak seharusnya memasukkan angka kenaikan tertentu ke RAPBD hanya berdasarkan rumor atau prediksi. Yang tepat adalah membuat simulasi.

 

Misalnya : Skenario 0 persen: tidak ada kenaikan gaji. Skenario 5 persen : apabila terdapat kebijakan kenaikan. Skenario 8 persen: sebagai simulasi sensitivitas.

 

Tujuannya bukan menyatakan gaji pasti naik, tetapi mengetahui seberapa besar ruang fiskal yang akan hilang jika kebijakan tersebut diterapkan. Prinsipnya: hak ASN dan PPPK harus diamankan, tetapi ekspansi belanja rutin harus dikendalikan.

 

APBD Jangan Sampai Habis untuk Rutinitas

 

Inilah inti persoalan RAPBD Pesisir Selatan 2027. Jika sebagian besar pendapatan berasal dari transfer, sementara belanja rutin terus meningkat, maka ruang pembangunan akan semakin sempit. APBD akhirnya hanya cukup untuk: gaji, tunjangan, operasional kantor, bantuan, dan kewajiban rutin.

 

Padahal masyarakat membutuhkan jalan, irigasi, sekolah, Puskesmas, air bersih, pasar, infrastruktur perikanan, pengembangan wisata dan lapangan kerja. Karena itu,  harus menjadi kata kunci.

 

Sederhananya, pendapatan realistis dikurangi belanja wajib kemudian sisanya adalah ruang fiskal pembangunan. Angka itulah yang harus diketahui oleh TAPD dan Banggar sebelum membahas terlalu jauh daftar program.

 

Banggar DPRD Harus Mengubah Cara Membaca APBD

 

DPRD melalui Banggar tidak cukup hanya bertanya: “Berapa anggarannya?” Pertanyaan yang lebih penting: “Apa hasilnya?” Setiap program besar seharusnya memiliki empat jawaban: masalah apa yang diselesaikan? berapa masyarakat yang menerima manfaat? berapa biaya yang dibutuhkan? apa indikator keberhasilannya ?

 

Misalnya ada proyek jalan Rp20 miliar. Banggar seharusnya bertanya: Apakah produksi pertanian naik? Apakah biaya angkut turun ? Apakah waktu tempuh berkurang? Apakah harga jual petani meningkat ? Apakah kegiatan ekonomi baru muncul ? Jika tidak ada jawaban yang jelas, proyek tersebut harus dievaluasi.

 

TAPD Perlu Menggunakan Tiga Skenario Fiskal

 

Penyusunan RAPBD 2027 sebaiknya menggunakan tiga skenario. Skenario pertama: fiskal ketat  Jika transfer turun, pemerintah harus mengetahui program mana yang dapat ditunda tanpa mengganggu pelayanan dasar.

 

Skenario kedua: fiskal moderat Ini menjadi dasar RAPBD. Pendapatan dihitung konservatif, belanja wajib diamankan, sementara pembangunan diarahkan kepada program prioritas.

 

Skenario ketiga: fiskal ekspansif Jika PAD dan transfer ternyata lebih besar dari perkiraan, tambahan ruang fiskal tidak boleh langsung digunakan untuk memperbesar belanja rutin. Tambahan tersebut sebaiknya diarahkan kepada investasi produktif.

 

Infrastruktur : Jangan Lagi “Bagi Rata”

 

Keterbatasan fiskal menuntut pemerintah daerah lebih selektif. Pembangunan tidak harus berarti setiap kecamatan mendapatkan proyek dengan nilai yang sama. Yang lebih penting adalah dampaknya.

 

Lebih baik membangun satu jalan produksi yang benar-benar membuka kawasan pertanian daripada beberapa proyek kecil yang tidak memberikan dampak ekonomi signifikan. Lebih baik memperkuat satu kawasan perikanan dengan cold storage dan pengolahan daripada membangun fasilitas yang tidak terintegrasi. Lebih baik membangun destinasi wisata sekaligus ekosistem ekonominya daripada sekadar mempercantik objek wisata. Prinsipnya: Bukan pemerataan proyek, tetapi pemerataan manfaat.

 

Pesisir Selatan Juga Harus Menghitung Risiko Bencana

 

Bencana harus menjadi bagian dari perencanaan fiskal, bukan hanya urusan setelah bencana terjadi. Pesisir Selatan membutuhkan investasi pada: drainase; penguatan jalan dan jembatan; mitigasi longsor; perlindungan kawasan pesisir; sistem peringatan dini; kesiapsiagaan masyarakat; dan infrastruktur tangguh bencana.

 

Setiap rupiah untuk mitigasi sebenarnya adalah investasi. Sebab biaya mencegah kerusakan biasanya lebih kecil daripada biaya rehabilitasi setelah bencana.

 

Dari APBD Konsumtif Menjadi APBD Produktif

 

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus mulai membangun ukuran baru keberhasilan APBD. Bukan hanya: serapan anggaran. Tetapi: outcome. Bukan hanya: berapa banyak kegiatan. Tetapi: berapa banyak masalah masyarakat yang terselesaikan. Bukan hanya: berapa besar PAD. Tetapi: berapa besar aktivitas ekonomi yang menciptakan PAD. Inilah perubahan paradigma yang diperlukan.

 

Empat Agenda Besar RAPBD Pesisir Selatan 2027. Jika harus diringkas, RAPBD Pesisir Selatan 2027 sebaiknya berdiri di atas empat agenda. Pertama, amankan pelayanan dasar. Pendidikan, kesehatan, air bersih, perlindungan sosial dan pelayanan publik harus menjadi prioritas. Kedua, amankan belanja wajib. Gaji ASN dan PPPK serta kewajiban daerah harus dihitung secara realistis. Ketiga, dorong belanja produktif. Pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, koperasi dan infrastruktur ekonomi harus mendapat ruang. Keempat, bangun kemandirian fiskal. PAD harus ditingkatkan melalui pertumbuhan ekonomi, digitalisasi penerimaan, optimalisasi aset dan perbaikan tata kelola.

 

RAPBN 2027 Harus Menjadi Momentum Baru bagi Pessel RAPBN 2027 memberikan sinyal yang cukup jelas: pemerintah pusat ingin APBN menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi sekaligus memperbaiki layanan dasar. Pendidikan mendapatkan Rp820,9 triliun. MBG sekitar Rp240 triliun. TKD Rp735 triliun. Kesehatan mendapatkan agenda besar berupa renovasi 10.000 Puskesmas dan pembangunan atau revitalisasi 441 RSUD.

 

Sementara belanja negara secara keseluruhan mencapai Rp4.097,2 triliun. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ada uang di pemerintah pusat. Pertanyaannya: Apakah Pesisir Selatan siap menangkap peluang tersebut ?

 

Karena peluang tidak otomatis menjadi pembangunan. Peluang harus dijemput dengan perencanaan yang matang, data yang kuat, proposal yang tepat, koordinasi pusat-daerah dan penganggaran yang disiplin.

 

Penutup :

 

Jangan Sekadar Membagi Anggaran

 

RAPBN 2027 adalah arah kebijakan fiskal nasional. RAPBD Pesisir Selatan 2027 harus menjadi jawaban daerah terhadap arah tersebut. Kabupaten Pesisir Selatan tidak mungkin dalam waktu singkat melepaskan ketergantungannya terhadap transfer pusat. Namun ketergantungan tersebut dapat dikurangi secara bertahap jika APBD diarahkan untuk memperbesar aktivitas ekonomi lokal.

 

Karena itu, APBD 2027 jangan sekadar menjadi dokumen pembagian uang. Jadikan APBD sebagai mesin pertumbuhan. Belanjakan untuk sesuatu yang meningkatkan produktivitas. Bangun infrastruktur yang menurunkan biaya ekonomi. Dorong pertanian dan perikanan agar menghasilkan nilai tambah. Bangun pariwisata yang menghidupkan UMKM. Gunakan MBG untuk menciptakan pasar bagi petani, nelayan dan pelaku usaha lokal. Manfaatkan program kesehatan dan pendidikan nasional untuk memperbaiki kualitas manusia Pesisir Selatan. Dan yang paling penting, tingkatkan PAD bukan dengan membebani masyarakat, tetapi dengan memperbesar kegiatan ekonomi yang menjadi sumber PAD.

 

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan RAPBD Pesisir Selatan 2027 bukanlah apakah seluruh anggaran terserap. Ukuran keberhasilannya adalah: apakah masyarakat lebih sehat, anak-anak lebih terdidik, petani dan nelayan lebih produktif, UMKM lebih berkembang, infrastruktur lebih baik, kemiskinan menurun, dan ekonomi daerah bergerak lebih cepat.

 

 

*Penulis adalah Perencana peminat tentang kebijakan publik, pembangunan wilayah dan lingkungan hidup. Saat ini Kabid Riset dan Inovasi Daerah, Bapperida Kab.Pesisir Selatan. 15-08-2026