Painan, 4 Maret 2018--Walinagari sebagai perpanjangan tangan bupati di tingkat pemerintahan terandah, dituntut harus memahami aturan keuangan. Dari itu, kepada walinagari diminta untuk mempelajarinya, supaya menguasai tata kelolah keuangan.
Imbauan itu disampaikan agar para walinagari jangan sampai terjebak dengan persoalan hukum. Sebab anggaran yang dialokasikan untuk menunjang kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan nagari, harus bisa dipertanggungjawabkan.
Demikian ditegaskan sekretaris daerah kabupaten (Setdakab) Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Minggu (4 Maret 2018) kepada pesisirselatan.go.id di Painan.
Disampaikanya bahwa alokasi dana yang diperuntukan ke nagari, sepenuhnya menjadi pendapatan nagari dan diperuntukkan bagi tatakelola pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.
" Agar tidak tersangkut dengan persoalan hukum, maka semua walinagari ditegaskan untuk mempelajari dan menguasai aturan tata kelolah keuangan. Sebab bila salah dalam melakukan pengelolaan, bisa berdampak terhadap hukum," ingatnya. (05)
Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Wadah informasi bagi masyarakat dari pemerintah. Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebuah kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.749,89 km² dan populasi ±420.000 jiwa. Ibu kotanya ialah Painan. 
