Tekan Stunting, Pesisir Selatan Siapkan Intervensi Gizi Berbasis Potensi Pangan Lokal

PESISIR SELATAN — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui pendekatan intervensi gizi yang terukur dan berbasis potensi pangan lokal. Langkah tersebut diwujudkan melalui pertemuan strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Pesisir Selatan bersama Tim Peneliti Poltekkes Kemenkes Padang di Aula Utama Poltekkes Kemenkes Padang, Selasa (4/8/2026).

Pertemuan yang diinisiasi Ketua TP-PKK Kabupaten Pesisir Selatan itu membahas penyusunan strategi penanggulangan stunting melalui program intervensi gizi terpadu. Program tersebut dirancang dengan mengambil lokus di salah satu wilayah kerja puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan dan menyasar 40 anak stunting berusia 24 hingga 59 bulan.

Intervensi akan dilaksanakan secara intensif selama dua bulan dengan memanfaatkan formulasi makanan tambahan yang berasal dari potensi pangan lokal. Pendekatan tersebut diharapkan mampu membantu memperbaiki status gizi anak sekaligus mendorong keluarga memanfaatkan bahan pangan yang tersedia di lingkungan sekitar sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan gizi.

Kepala Dinkes PPKB Pesisir Selatan, Agustina Rahmadani, saat dihubungi pada Kamis (6/8/2026), mengatakan kolaborasi dengan Poltekkes Kemenkes Padang merupakan langkah penting untuk menghadirkan program penanganan stunting yang tidak hanya berdasarkan kebijakan, tetapi juga didukung kajian dan pendekatan ilmiah.

"Kita ingin intervensi yang dilakukan benar-benar terukur dan memberikan manfaat bagi anak-anak yang menjadi sasaran. Potensi pangan lokal harus kita optimalkan sehingga penanganan gizi tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga dapat diterapkan dan dilanjutkan oleh keluarga," ujar Agustina.

Selain membahas intervensi stunting, pertemuan tersebut juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara Pemkab Pesisir Selatan dan Poltekkes Kemenkes Padang. Poltekkes Kemenkes Padang menawarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk menjadikan Pesisir Selatan sebagai daerah binaan, yang mencakup penanganan stunting, berbagai persoalan kesehatan daerah, serta kegiatan pengabdian masyarakat secara berkelanjutan.

Agustina menyambut baik tawaran tersebut. Menurutnya, kemitraan dengan perguruan tinggi kesehatan dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menangani berbagai persoalan kesehatan melalui dukungan tenaga ahli, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. "Ini peluang yang sangat baik untuk memperluas kolaborasi. Kita berharap kerja sama ini nantinya dapat membantu menghadirkan program kesehatan yang semakin tepat sasaran, berbasis data, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Pesisir Selatan," katanya.